68 Warga Makassar Dalam Pengamatan Tim Gugus Tugas Covid-19

KabarMakassar.com — Penjabat Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb mengumumkan adanya sebanyak 68 warga yang saat ini dalam pengamatan Tim Gugus Tugas Penanganan Virus Corona atau Covid-19 Kota Makassar.

Iqbal mengatakan, ke-68 orang ini adalah mereka yang diketahui pernah atau telah melakukan kontak langsung dengan pasien 285, yang telah meninggal dan dimakamkan sebelum diketahui jika yang bersangkutan positif terjangkit Covid-19.

“Mereka ini sudah kontak (dengan pasien 285). Termasuk yang dalam pengamatan ini adalah mereka yang satu rombongan travel umrah, tetapi belum ada gejala-gejalanya. Kami tracing satu persatu datanya, kami dapatkan satu persatu,” kata Iqbal, Jumat (20/3) malam.

“Suami yang bersangkutan juga sekarang dalam pengamatan karena ada gejala. Namun hasil fotonya masih negatif, sehingga masih dikategorikan ODP,” tambahnya.

Iqbal mengimbau kepada seluruh warga yang merasa telah melakukan kontak langsung dengan pasien 285 tersebut untuk melakukan sosial distance atau self isolation meski belum menunjukkan gejala Covid-19.

“Ini untuk mencegah penularan,” ujarnya.

Berdasarkan data dari website resmi pusat informasi Covid-19 Kota Makassar, hingga Jumat (20/3) pukul 21:40 WITA, jumlah ODP di Kota Makassar ada sebanyak 5 orang (belum termasuk 68 orang dalam pemantauan yang diketahui pernah atau telah melakukan kontak langsung dengan pasien 285); Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 9 orang (masih dirawat); positif 2 orang (1 meeninggal, 1 masih dirawat).

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Kamis (19/3) malam kemarin mengumumkan bahwa di wilayah Sulsel ada sebanyak 17 orang pasien yang diperiksa karena diduga terpapar Covid-19. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya dinyatakan positif terjangkit Covid-19; 6 negatif; dan 9 lainnya masih menunggu hasil uji laboratorium.

Dua pasien yang dinyatakan positif Covid-19 itu, kata dia, terdata dengan kasus 285 dan 286, dimana keduanya berasal dari Kota Makassar.

Nurdin menjelaskan, untuk Pasien 285, yang bersangkutan baru kembali dari menunaikan ibadah Umrah. Seminggu kemudian, mengalami keluhan diare dan batuk.

Pasien tersebut kemudian dirawat di Rumah Sakit dengan keluhan demam, sesak, dan ketika dilaksanakan foto Thorax menunjukkan pneumonia di kedua paru-paru.

“Pasien sempat diambil sampel untuk kemudian dikirim ke Labkes Kementerian di Jakarta. Pasien sudah meninggal, tetapi baru hari ini kita mendapatkan informasi bahwa pasien tersebut positif Corona atau Covid-19,” kata Nurdin.

Sementara untuk Pasien 286, lanjut Nurdin, yang bersangkutan masuk Rumah Sakit dengan keluhan demam dan batuk. Pasien ini diketahui memiliki kontak dengan penderita Covid-19.

“Pemeriksaan rontgen menunjukkan hasil pneumonia, kemudian dilakukan pengambilan sampel swab. Kondisinya hari ini sudah semakin membaik,” terangnya.

Menurut Nurdin, pasien tersebut kini dirawat di salah satu Rumah Sakit rujukan pasien Covid-19 yang ada di Kota Makassar.

Pemkot Makassar Lakukan Contact Tracing ke Kerabat Pasien 285

KabarMakassar.com — Gugus Tugas Penanganan Virus Corona (Covid-19) Kota Makassar bersama pihak terkait saat ini tengah melakukan contact tracing atau penelusuran terhadap keluarga dan kerabat serta orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien 285 yang telah meninggal sebelum diketahui bahwa yang bersangkutan positif terjangkit Covid-19.

“Kami sudah melakukan tracing kepada semua keluarga dan kontak-kontak dari yang sudah positif. Jadi kita tracing semua orang-orang yang pernah kontak langsung (dengan pasien 285) dalam 2 pekan terakhir,” kata Pj Walikota Makassar, Iqbal Suaheb dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, Jumat (20/3) malam.

Iqbal juga mengimbau kepada seluruh warga yang merasa telah melakukan kontak langsung dengan pasien 256 tersebut untuk melakukan sosial distance atau self isolation meski belum menunjukkan gejala Covid-19.

“Ini untuk mencegah penularan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Iqbal, Pemerintah Kota Makassar juga telah melakukan sterilisasi rumah almarhumah pasien 285 di Jalan Rajawali 3, Kelurahan Pannambungang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan penyemprotan disinfektan oleh tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Makassar.

“Tadi sudah dilakukan sterilisasi (di rumah almarhumah pasien 285) oleh tim dari PMI Cabang Makassar,” ungkapnya.

Peserta Ijtima Asia Meninggal di Gowa, Dinkes Ambil Sampel Darah untuk Diperiksa

KabarMakassar.com — Seorang peserta Ijtima Asia 2020 asal Manokwari bernama Sukardi, meninggal dunia di lokasi kegiatan, di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Jumat (20/3).

Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

Pria berusia 65 tahun itu diduga meninggal akibat penyakit jantung. Pasalnya, Sukardi diketahui memang memiliki riwayat penyakit jantung.

“Informasi yang kami terima korban memiliki riwayat hipertensi kemudian ada juga riwayat jantung. Dan 15 hari sebelum ke sini itu tidak ada perjalanan keluar negeri,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Hasanuddin, Jumat (20/3).

Meski begitu, untuk pemeriksaan lebih lanjut,
Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa bersama tim dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Kabupaten Gowa melakukan pengambilan sample darah korban, guna diperiksa dan dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak terjangkit Virus Corona (COvid-19).

“Kami telah mengambi sample darahnya. Akan kita periksa di Rumah Sakit di Makassar, Rumah Sakit Unhas atau Wahidin. Kita berharap hasil pemeriksaan secepatnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Kombes Pol Farid Amansyah mengatakan, kuat dugaan korban meninggal akibat serangan jantung.

“Setelah saya melakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap dr. Kahar yang merupakan ketua tim kesehatan Ijtima ini, disampikan bahwa memang yang bersangkutan datang tanggal 18 Maret dari Manokwari, dan memang di Manokwari itu beliau sudah mengidap penyakit jantung,” kata Farid, saat ditemui di Posko Kesehatan Ijtima Zona Asia.

Selain itu, kata dia, menurut keterangan tim kesehatan Ijtima Asia tersebut, sebelum meninggal dunia korban tak memiliki gejala-gejala penyakit lain seperti demam ataupun batuk.

“Sebelum Salat Dhuhur beliau sempat terjatuh, dan sebelumnya mamang ada riwayat itu sakit jantung. Sehingga memang kalau tidak dilakukan otopsi, kita perkirakan meninggal karena jantung. Beliau sudah berumur 65 tahun, sehingga kemungkinan memang meninggal karena itu (jantung),” ujarnya.

Sementara, Ketua Rombongan Jamaah asal Manokwari Papua, Muh Iqbal mengatakan, korban sering mengeluh sakit pada bagian dada. Sebelum meninggal, kata dia, korban sempat terjatuh.

“Sekitar pukul 11.55 WITA sebelum adzan pertama Jumat itu tadi jatuh di tempat datar saja. Dia atur tasnya, berdiri dan langsung jatuh,” kata Iqbal.

Antisipasi Covid-19, Nurhaldin Sediakan Handsanitizer dan Pendeteksi Suhu Tubuh

KabarMakassar.com — Pasca pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melaksanakan rapat terkait penangan dan pencegahan Covid-19, Wakil Ketua III DPRD Makassar, Andi Nurhaldin NH memberikan contoh yang baik.

Hal itu diperlihatkan ketika politisi Golkar itu tetap berkantor dengan inisiatif sendiri mempersiapkan alat pendeteksi suhu tubuh dan hand sanitizer untuk setiap staff atau tamu yang ingin bertemu dirinya di ruang kerjanya, Jumat (20/3).

Ia mengatakan jika penanganan dan pencegahan covid-19 harus dimulai dari diri kita sendiri. Karenanya, kata dia, dirinya memilih tetap berkantor dan melaksanakan tugas serta fungsi sebagai anggota dewan dengan tetap covid-19.

“Makanya saya sediakan alat pendeteksi suhu tubuh serta hand sanitizer di ruang kerja saya, jadi setiap tamu ataupun staff yang ingin bertemu harus diperiksa suhu tubuhnya dan menggunakan handsanitizer,” kata Nurhaldin.

Bahkan sehari sebelumnya, putra Nurdin Halid (NH) itu mengarahkan staff-nya untuk menyemprotkan desinfektan di ruang kerjanya untuk pencegahan dini guna menghindari Covid-19. “Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah bersama keluarga tercinta,” tegasnya.

SeaLand Lakukan Direct Call Perdana dari Terminal Petikemas Makassar

KabarMakassar.com — Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) bekerja sama dengan SeaLand (Maersk Line Group) melakukan direct call atau pelayaran langsung perdana ke luar negeri melalui Terminal Petikemas Makassar (TPM), Jumat (20/3).

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang mengatakan, untuk pengapalan kali ini, umumnya memuat komoditas unggulan asal Sulawesi Selatan melalui konsolidasi kargo dari semua pengusaha atau eksportir yang ada.

Adapun komoditas yang dikapalkan, di antaranya produk perikanan seperti ikan beku, udang, gurita, cumi dan rumput laut. Rute direct call dari TPM menggunakan kapal Maersk Wolgast milik SeaLand tersebut yakni China, Thailand, Malaysia, Balikpapan dan Filipina

“Dengan jumlah bongkar sebanyak 39 box dan yang akan naik 9 box kontainer,” terang Farid.

Farid berharap, direct call yang dilakukan bersama SeaLand ini bisa menopang peningkatan jumlah ekspor dari Sulsel, sehingga juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulsel secara luas.

“Semoga dengan kerja sama ini, direct call utamanya dari Makassar akan terus meningkat. Sebelumnya (Pelindo IV) juga sudah melakukan kerja sama direct call dengan salah satu perusahaan pelayaran asing asal Hongkong. Dengan kerja sama direct call bersama SeaLand ini, diharapkan akan lebih banyak lagi barang ekspor yang bisa dibawa langsung ke luar negeri, tanpa harus melalui Jakarta atau Surabaya,” tuturnya.

Terkait Virus Corona (Covid-19) yang sedang mewabah, Farid mengaku pihaknya telah bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk terlebih dahulu memeriksa seluruh anak buah kapal (ABK) Maersk Wolgast.

“Dan sudah dinyatakan clear and clean, sehingga kapalnya bisa sandar di TPM,” terangnya.

Farid menyebutkan, selain dari TPM, pihaknya bersama SeaLand juga akan melakukan direct call dari Balikpapan, tepatnya dari Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

“Rencananya Minggu (22/3) akan dilakukan direct call dari KKT, dimana SeaLand juga akan mengangkut sejumlah kargo yang sudah disiapkan,” ujarnya.

Farid juga mengatakan, saat ini potensi ekspor khususnya dari Kalimantan Timur cukup besar. Tercatat ada delapan perusahaan yang setiap bulan berkontribusi lumayan besar terhadap aktivitas ekspor di wilayah tersebut. Diantaranya PT Balikpapan Forest Industri, PT Herman Group, PT Sumalindo Lestari Jaya, PT Linda Hanta Wijaya, PT Cipta Krida Bahari, PT Korindo dan PT Tirta Mahakam serta eksportir lainnya di wilayah Kaltim.

“Total kontribusi dari delapan perusahaan yang aktif melakukan kegiatan ekspor impor di wilayah Kaltim tersebut mencapai 783 box kontainer per bulan dengan komoditas yang dikirim berupa plywood, rumput laut, bungkil, spare part dan oli bekas yang dikirim dan juga didatangkan dari beberapa negara yakni Jepang, Korea, Shanghai dan China,” paparnya.

Menurut Farid, hampir semua kegiatan ekspor impor di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dilakukan melalui Terminal Petikemas (TPK) Kariangau sebagai hub port dengan empat perusahaan pelayaran yang dilayani, yaitu PT SPIL, Meratus, TemasLine dan PT Tanto Intim Line.

Adapun rute Maersk Wolgast dari Terminal Petikemas Kariangau yaitu Tanjung Pelepas, Singapura, Makassar, Balikpapan, Tawau, Davao City, Cagayan de Oro, Shanghai, Ningbo, Tanjung Pelepas, Thilawa dan Yangon.

Farid mengungkapkan, ada beberapa keuntungan yang didapat pengusaha dengan melakukan direct call ke negara tujuan dibandingkan harus melalui Jakarta atau Surabaya.

“Yakni ada efisiensi biaya sebesar kurang lebih 50%, terjadi efisiensi waktu antara 9 – 15 hari, barang tidak rusak karena tidak lagi ada double handling, serta dapat meningkatkan PAD karena Surat Keterangan Asal (SKA) barang diterbitkan oleh daerah asal,” sebutnya.

Lebih jauh Farid mengatakan, selama ini Makassar selalu menjadi hub untuk direct call dan direct export dari Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kedepan, dengan direct call yang dilakukan SeaLand dari Terminal Petikemas Kariangau, maka akan ada tiga pelabuhan kelolaan Pelindo IV yang melakukan kegiatan pelayaran langsung ke luar negeri.

“Yaitu TPM, Makassar New Port (MNP) dan Terminal Petikemas Kariangau. Sehingga kompetisi kegiatan ekspor juga akan terbagi dan volumenya jadi bertambah,” pungkasnya.

Pemerintah Mulai Lakukan Tes Cepat dan Siapkan Jutaan Obat Covid-19

KabarMakassar.com — Pemerintah terus melakukan berbagai langkah dalam menangani penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang saat ini penyebarannya semakin meluas. Salah satunya dengan mulai melakukan tes cepat atau rapid test sebagai upaya untuk mendeteksi secara dini apakah seseorang terpapar Covid-19 atau tidak.

“Hari ini. pemerintah telah mulai melakukan rapid test. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi Covid-19,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/3) sore.

Jokowi menyampaikan, wilayah yang mendapat prioritas untuk dilakukan tes cepat adalah wilayah yang diketahui ada kontak dengan pasien-pasien positif Covid-19, seperti Jakarta Selatan.

“Jadi memang ada, dan kita memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan, di Jakarta Selatan,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, juga telah memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes yang memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara agar bisa digunakan untuk mengobati Covid-19, sesuai dengan resep dokter. Obat tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui Rumah Sakit dan Puskesmas di kawasan yang terinfeksi.

“Saya sudah minta kepada BUMN farmasi yang memproduksi ini untuk memperbanyak produksinya,” terangnya.

Jokowi menjelaskan, antivirus hingga saat ini belum ditemukan. Sementara obat yang sudah dicoba oleh sejumlah negara dan memberikan kesembuhan yaitu Avigan dan Chloroquine.

“Obat ini sudah dicoba oleh 1, 2, 3 negara dan memberikan kesembuhan, yaitu Avigan. Kita telah mendatangkan 5 ribu. Akan kita coba dan dalam proses pemesanan (sejumlah) 2 juta. Kemudian yang kedua, Chloroquine ini kita telah siap 3 juta. Kecepatan ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini tidak diam, tetapi mencari hal-hal, informasi-informasi, agar dapat menyelesaikan Covid-19 ini,” ungkapnya.

Di samping itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur pendukung yaitu Rumah Isolasi dan Rumah Sakit. Jokowi juga menyampaikan bahwa Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan Rumah Sakit darurat Covid-19 dan juga sebagai Rumah Isolasi mulai Sabtu (21/3) malam besok.

“Pulau Sebaru dan Pulau Galang juga disiapkan untuk menjadi ruang karantina, observasi dan isolasi. Untuk Pulau Galang, akan selesai dibangun pada Sabtu, 28 Maret 2020,” paparnya.

Lebih jauh Jokowi mengatakan, kapasitas Rumah Sakit rujukan juga akan terus ditingkatkan dan ditambah. Baik dari sisi ruang, peralatan, obat, dan sumber daya manusia (SDM). Rumah sakit TNI, Rumah Sakit Polri, dan Rumah Sakit BUMN yang ada di daerah-daerah terinfeksi juga telah disiapkan sebagai Rumah Sakit Covid-19. Rumah Sakit swasta juga akan diajak serta untuk berpartisipasi dan ditingkatkan kemampuannya.

“Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan dan masalah sosial ekonomi yang mengikutinya,” tegasnya.

Jokowi juga kembali mengingatkan seluruh masyarakat untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19. Masyarakat dimintanya untuk disiplin dalam menjaga jarak, kebersihan diri dan kesehatan.

“Jangan ragu untuk menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya. Bagi yang terbukti positif terinfeksi Covid-19 atau menduga diri ada kemungkinan terinfeksi, segera isolasi diri dan menjaga kesehatan,” imbaunya..

“Saya minta kepada daerah dan lingkungan yang belum terinfeksi Covid-19 untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat, agar mengurangi resiko penularan virus korona. Dan kepada daerah dan lingkungan yang telah ada terinfeksi, agar membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi untuk bisa mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai,” pungkasnya.

Kasus Covid-19 di Indonesia jadi 369: 32 Meninggal, 17 Sembuh

KabarMakassar.com — Jumlah pasien positif Virus Corona (Covid-19) di Indonesia terus bertambah. Jumat (20/3) siang, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto kembali mengumumkan adanya penambahan sebanyak 60 kasus baru.

Dengan begitu, jumlah total pasien positif Covid-19 di Indonesia sampai hari ini sudah sebanyak 369 orang.

Tak hanya jumlah kasus yang terus meningkat, angka kematian pasien Covid-19 di Indonesia pun bertambah. Hari ini, Yurianto menyebut ada 7 pasien lagi yang meninggal dunia. Sementara yang dinyatakan sembuh ada 17 orang.

“Ada 60 kasus baru, sehingga kasus positif (Covid-19) jumlahnya sampai hari ini sebanayak 369. Jumlah pasien meninggal dunia juga bertambah 7 orang, sehingga total kasus yang meninggal jadi 32 orang,” kata Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (20/3).

Yurianto merinci, 369 kasus positif Covid-19 itu tersebar di Bali 4 kasus; Banten 37; DI Yogyakarta 4; DKI Jakarta 215; Jawa Barat 41; Jawa Tengah 12; Jawa Timur 15; Kalimantan Barat 2; Kalimantan Timur 10; Kalimantan Tengah 2; Kepulauan Riau 4.

Selanjutnya, Sulawesi Utara 1; Sumatera Utara 2; Sulawesi Tenggara 3; Sulawesi Selatan 2; Lampung 1; Riau 1; serta dalam proses investigasi 13 kasus.

Kondisi Dua Warga Pinrang yang Berstatus PDP dan ODP Membaik

KabarMakassar.com — Dua warga Pinrang yang masing-masing berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait virus Corona (Covid-19), kondisinya dilaporkan membaik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dyah Puspita Dewi mengatakan, warga Pinrang dengan status PDP kini dirawat di RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare. Sementara yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang dirawat di RSUD Lasinrang Pinrang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dyah Puspita Dewi mengatakan, pasien yang dirujuk di RSUD Andi Makassau Parepare yang baru pulang dari Umroh tersebut kini kondisinya membaik.

“Kami terus koordinasi, masih dalam pemantauan oleh RSUD Andi Makassau. Kan sampel pemeriksaan belum keluar, masih di Jakarta. Mungkin tunggu dua hari atau tiga hari lagi. Tapi kini kondisinya membaik,” kata Dewi, Jum’at (20/3).

Sedangkan pasien berstatus ODP yang dirawat di RSUD Lasinrang, kini kondisinya juga semakin membaik.

“Sebenarnya sudah diperbolehkan pulang. Tapi karena Protapnya sampai 14 hari, jadi RS tidak pulangkan,” terangnya.

Dewi mengimbau agar masyarakat lebih jeli menyaring informasi terkait Covid-19. Ia pun membantah isu yang menyebut ada warga Pinrang yang positif Covid-19.

Dewi dengan tegas menyatakan bahwa itu tidak benar.

“Tidak ada warga Pinrang yang pasitif Covid-19. Sudah jelas itu konferensi pers Pak Gubernur, kan yang berangkat umroh bukan hanya satu orang,” tutupnya.

Bamus Tunda Kegiatan Dewan Selama Dua Pekan

KabarMakassar.com — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menggelar rapat untuk menanggapi hasil rapat pimpinan terkait penundaan sejumlah jadwal agenda anggota DPRD Kota Makassar, Jumat (20/3).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Bamus DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile didampingi Wakil Ketua III DPRD Makassar, Andi Nurhaldin NH dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Makassar, Asiz Hazan.

Pada kesempatan itu, Andi Suhada Sappaile menjelaskan bahwa rapat Bamus ini dilaksanakan untuk menyikapi hasil dari rapat pimpinan DPRD Makassar terkait kekhawatiran masyarakat tentang merebaknya pendemi Covid-19 di Kota Makassar.

“Jika mengacu pada hasil rapat pimpinan menyimpulkan bahwa DPRD Makassar akan mengambil sikap untuk menunda seluruh kunjungan kerja baik yang telah terjadwal oleh Bamus maupun yang belum terjadwal,” kata Andi Suhada.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga ikut menunda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah dijadwal pada Maret ini beserta seluruh kegiatan DPRD Kota Makassar yang melibatkan orang banyak hingga dua pekan ke depan.

“Tugas pokok anggota dewan tetap berjalan normal kecuali kegiatan yang melibatkan banyak orang, kita tunda untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Pemprov Sulsel Mulai Terapkan Work From Home

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulsel mulai memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat edaran Gubernur Sulsel nomor: 443.2/2042/B.Organisasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang ditujukan kepada para pimpinan perangkat daerah/unit kerja lingkup Pemprov Sulsel tertanggal 20 Maret 2020.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menuturkan, surat edaran ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait Penanganan Cepat Covid-19, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Arahan Pak Presiden, supaya kita bekerja dari rumah. Ini supaya kita bisa survive. Karena kalau tidak, penyebaran (Corona) akan semakin luas. Itu bisa dicapai dengan disiplin kita dengan hidup bersih, hindari bersentuhan, supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana,” kata Nurdin, Jumat (20/3).

Berikut isi surat edaran Gubernur Sulsel nomor: 443.2/2042/B.Organisasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19:

  1. Untuk menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka seluruh Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. ASN dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (Work From Home).
    b. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja harus memastikan terdapat minimal dua level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
  2. Pengaturan pelaksanaan tugas dari tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. ASN yang berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas dan ASN wanita yang sedang mengandung melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.
    b. ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal dan/atau diabetes melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.
    C. ASN yang tidak termasuk dalam huruf a dan b dapat melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing, sesuai dengan kebijakan sebagai berikut:
    1) Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pengawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di tempat tinggalnya (work from home) mulai dari Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional, kecuali Pejabat Pengawas yang menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas dan UPT Dinas/Badan Daerah.
    2) Pengaturan sebagaimana dimaksud angka 1) dilakukan dengan membagi seluruh
    jumlah pegawai (Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional) pada satu seksilsubbidang/subbagian ke dalam 5 (lima) hari kerja kantor.
    Contoh: Jika total jumlah Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional 100 orang maka jumlah ASN yang bertugas setiap hari, 100 orang 5 hari = 20 orang/hari, dengan memperhatikan keterwakilan tugas pokok dan fungsi.
    3) Dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor.
    4) Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar tetap menugaskan Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana secara proporsional (sebaga imana dimaksud poin 2), kecuali untuk pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:
    a) Satuan Polisi Pamong Praja;
    b) RSUD Labuang Baji
    c) RSUD Haji Makassar
    d) Rumah Sakit Khusus Daerah;
    e)RSUD Sayang Rakyat;
    f) RSKD Ibu dan Anak Pertiwi;
    g) RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah
    h) RSKD Gigi Dan Mulut;
    i)UPT Tranfusi Darah
    j) Unit Pelayanan Balai Pelayanan Kesehatan;
    k) Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, Dan Kosmetik
    5) Bagi ASN yang melaksanakan tugas secara work from home dilaksanakan
    dengan memanfaatkan teknologi informasi (smart office, email, Whatsapp dan aplikasi lain) dengan ketentuan bahwa selama jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku semua ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal stand by untuk melaksanakan tugas dan arahan pimpinan di tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
    6) Terkait absensi kehadiran ASN yang melaksanakan work from home menggunakan aplikasi google forms dan dilaporkan setiap hari kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Operator ETD untuk diserahkan ke BKD sebagai dasar
    pemberian TPP. Bagi ASN yang masuk kantor mengisi daftar hadir secara manual.
    7) ASN yang melaksanakan tugas secara work from home mendapatkan surat tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
    8) Dalam hal terdapat rapat pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil
    Negara yang sedang melaksanakan tugas di tempat tinggalnya (work from home) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video teleconference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
    9) Pemerintah Daerah tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai PNS (TPP PNS) yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya.
    10) Untuk sementara kegiatan apel pagi, upacara dan hari besar lainnya ditiadakan.
    11) Pelaksanaan tugas di tempat tinggal sebagaimana dimaksud dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
    12) Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
  3. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas
    a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan.
    b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi
    informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
    c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau
    kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).
    d. Perjalanan dinas dalam daerah agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan
    pimpinan.
    e. Perangkat Daerah agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar provinsi maupun ke luar negeri atau daerah wilayah yang terdampak COVID-19.
    f. Bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas ke negara/daerah yang terjangkit COVID 19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir, agar menghubungi Hotline Centre Corona melalui Nomor Telepon 119 (ext) dan/atau Halo Kemenkes pada Nomor 1500567 atau pada
    RS Rujukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dipantau oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
    g. Perangkat Daerah menunda atau membatalkan kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja.
  4. Penerapan Standar Kebersihan
    Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi yang dipimpinnya sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing.
  5. Laporan Kesehatan
    a. Kepala Dinas Kesehatan segera melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi ASN yang berada dalam status pemantauan dan/atau
    diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.
    b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan mengompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi bahan laporan Gubemur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
    c. Para Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada instansinya masing-masing. (*)