Anggaran Belum Cair, Panwascam Maros Pakai Uang Pribadi

KabarMakassar.com — Anggaran hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros untuk pengawasan Pilkada pada September mendatang belum juga cair. Hal itu membuat Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel, Emil Syahabuddin angkat bicara.

Menurut Emil, persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros tapi menjadi persoalan secara nasional. Karena, kata dia, sangat jelas bahwa Pilkada adalah program prioritas secara nasional dan undang-undang telah memerintahkan.

“Pemkab-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaran Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan Anggaran tersebut,” kata Emil.

Ia berhadap kejadian pada Pilkada 2015 tidak terulang dimana anggaran Pilkada ditahan oleh Pemkab Maros hingga Pilkada selesai. Ia menilai, hal itu mencerminkan ketidakpatuhan Pemkab Maros terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik.

Pilkada Maros adalah agenda masyarakat Maros dan jika anggaran belum dicairkan dalam waktu dekat, sementara tahapan pengawasan sedang berjalan sampai tingkat kecamatan maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada akan kehilangan legitimasi pengawasan,” jelasnya.

Ia mengaku bahwa informasi yang diterimanya bukan dari pengawas tingkat kabupaten. Akan tetapi, dari Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan.

“Mereka tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan, karena mereka sudah kehabisan dari dana pribiadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemkab Maros secara nasional,” pungkasnya.

Bahas Pengembangan Keilmuan, Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan UNM Gelar Pra-Raker

KabarMakassar.com — Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar (UNM) mengadakan Pra-Raker (rapat kerja) di Gedung BU Lantai 2 Ruangan Laboraturium Bisnis dan kewirausahaan, Jumat (13/3).

Ketua Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan UNM, DR. Muhammad Rakib mengatakan,
rapat yang dihadiri oleh semua elemen dari tingkat bawah, mulai dari mahasiswa, dosen dan staf di lingkungan Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan UNM ini digelar dengan tujuan untuk mendapatkan ide dan inovasi program kerja kedepan.

“Ini sesuai dengan prinsip button up dan mengedepankan kebersamaan berlandaskan azas transparansi yang diterapkan di Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan UNM,” kata Rakib.

Pihaknya, kata dia, berharap kedepanya jurusan ini akan menjadi sentrum atau laboratorium bisnis digital dan kewirausahan untuk Indonesia pada umumnya, dan wilayah Indonesia Timur pada khususnya.

“Kita berharap Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan UNM ini
berjaya dalam tantangan untuk menyediakan generasi yang mampu mengahdapi dunia entrepreneur yang berbasis digital,” tuturnya.

Ketua Program Studi Kewirausahaan Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan UNM, DR. Agus Syam menambahkan, di Pra-Raker ini, semua elemen dari tingkat bawah, mulai dari mahasiswa, dosen dan staf memberikan usulan program dan ide-ide modern.

“Tujuannya satu, yaitu untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas keilmuan maupun secara praktik, baik untuk mahasiswa serta dosen,” terangnya.

Sekadar diketahui, Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan UNM merupakan jurusan baru yang terbentuk dalam lingkup UNM, dan salah satu serta menjadi yang pertama dimiliki kampus negeri di Indonesia Timur.

Jurusan Bisnis dan Kewirausahaan UNM ini membawahi dua program studi ilmu terapan, yaitu program studi Kewirausahaan dan Bisnis Digital.

Dinsos Makassar Target Keluarkan 1.000 KK dari Daftar PKH

KabarMakassar.com — Dinas Sosial Kota Makassar menargetkan sebanyak 1.000 kepala keluarga (KK) di Kota Makasar tahun ini bisa dikeluarkan dari daftar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir mengatakan, 1.000 KK yang ditarget untuk dikeluarkan dari daftar penerima bantuan PKH tersebut adalah keluarga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi variabel untuk menerima bantuan PKH (bukan keluarga prasejahtera).

“Kami ingin tahun ini harus keluarkan atau graduasi 1.000 KK yang saat ini masih masuk di daftar penerima bantuan PKH. Alhamdulillah di Januari, Februari dan Maret ini sudah ada 400 KK yang keluar,” kata Mukhtar, Jumat (13/3).

Menurut Mukhtar, keluarnya 400 KK tersebut dari daftar penerima bantuan PKH tahun ini dikarenakan adanya pemasangan pemberitahuan di rumah-rumah penerima PKH.

“Ada yang keluar sendiri, tapi ada juga yang kita paksa. Maksudnya, sebenarnya dia memenuhi variabel (untuk keluar dari PKH), tapi tidak mau keluar. Kami pasang di rumahnya pemberitahuan yang isinya tulisan ‘penerima bantuan dan sangat miskin’. Dengan dipasang itu, dia kan malu dan akhirnya mengundurkan diri sendiri,” ungkapnya.

Keluarnya 400 KK ini dari daftar penerima bantuan PKH, lanjut Muktar, juga didasarkan pada hasil pengecekan dan survei langsung. Dimana ditemukan bahwa mereka ternyata telah mampu membeli kendaraan dan memiliki handphone mahal.

“Di dalan sistem itu ada pertanyaan ‘kamu punya kendaraan?’, terus dia jawab ada (mobil). Berarti itu sudah mampu mandiri. Sopir grab berarti kan sudah bisa menghidupi satu rumah. Kedua, ‘handphone apa yang kamu gunakan?’. Ternyata dia pakai handhone yang harganya lebih dari 1juta. Berarti kan dia mampu,” jelasnya.

Lebih jauh Mukhtar mengatakan, Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Sosial juga telah melakukan pembinaan berupa pemberian pelatihan-pelatihan dan bantuan-bantuan baik tunai maupun nontunai kepada sejumlah keluarga prasejahtera.

“Pemkot sendiri memonitoring dan memberikan bantuan-bantuan seperti program-program yang lalu itu ada kelompok usaha bersama (Kube) yang dikeluarkan dari APBD ada program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan dari kita ada keterampilan yang kita kasih, dan ada yang kita sambungkan ke mitra-mitra tempat dimana kita bisa terkait,” bebernya.

Ia berharap, ke depan makin banyak masyarakat di Kota Makassar yang menjadi mampu berdaya dan hidup mandiri serta lepas dari tanggungan pemerintah.

“Apalagi dengan adanya kebijakan Kementerian Sosial yang menyatakan bahwa ada sekitar 2 juta lebih KUBE akan disalurkan ke seluruh Indonesia. Kita berharap bantuan itu bisa dirasakan warga kita,” pungkasnya.

Pilkada Maros 2020 Terancam Kehilangan Legitimasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini di Kabupaten Maros, terancam kehilangan legitimasi. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemda Maros tak kunjung mencairkan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sementara, tahapan pengawasan sudah mulai berjalan di tingkat kecamatan.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulsel, Emil Syahabuddin mengaku, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu Maros bahkan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara langsung, yang mengaku tak bisa lagi melanjutkan kerja-kerja pengawasannya jika anggaran tak segera dicairkan.

“Dapat dipastikan apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan. Secara aturan, ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang,” kata Emil, Jumat (13/3).

“Informasi yang kami terima, Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Karena mereka sudah kehabisan dari dana pribadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik,” lanjutnya.

Jika permasalahan ini tak segera diselesaikan (Pemda Maros tak segera mencairkan anggaran Bawaslu Maros), maka persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros saja, tapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional. Karena sangat jelas bahwa Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan, pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi, dimana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Emil menegaskan, pihak Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak segera dicairkan.

Karena Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya, sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mencairkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama oleh Bupati Maros dan Ketua Bawaslu maupun KPU Maros pada tanggal 1 November 2019 lalu, disebutkan bahwa 14 hari setelah penandatanganan NPHD, Pemda berkewajiban mencairkan 40 persen anggaran tahap awal.

Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan langsung Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, kepada Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Makassar awal Maret kemarin.

Saat itu, pihak Komisi II DPR RI berjanji akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami Bawaslu Maros tersebut ke tingkat pusat.

Serahkan LKPD ke BPK, Basli Ali Harap Dapat WTP Clean and Clear

KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar menyerahkan menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel di Kota Makassar, Jumat (13/3) kemarin.

Penyerahan dokumen LKPD itu diberikan langsung oleh Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali dan diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, H. Muh. Basli Ali mengatakan bahwa periode kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H. Zainuddin sudah masuk tahun kelima. Dalam kurun waktu itu, kata Basli, pihaknya telah banyak hal yang sudah dilakukan dan dikerjakan.

“Pada awal kepemimpinan saya bersama Pak H. Zainuddin mendapat warisan opini disclaimer lima tahun berturut-turut dari pemerintahan sebelumnya,” kata Basli.

Akan tetapi, kata dia, pada masa awal kepemimpinannya pada tahun 2016, pihaknya melakukan perbaikan secara menyeluruh atas pengelolaan keuangan hingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Opini WTP ini bisa dipertahankan hingga tiga kali berturut-turut yakni dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Dan harapan kami dari Pemkab opini WTP itu bisa dipertahankan kembali untuk tahun 2019,” ungkapnya.

Selain itu, Basli juga mengucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulsel. Karena, kata dia, proses untuk meraih opini WTP tidak terlepas dari pembinaan, arahan serta kesempatan yang seluas-luasnya yang diberikan kepada Pemkab Selayar untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Raihan opini WTP tentu bukanlah akhir dari ikhtiar kami dalam menata pengelolaan keuangan daerah, justru di tahun-tahun mendatang kami berharap dapat meraih opini WTP dengan status Clean and Clear,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono mengatakan bahwa penyerahan dokumen LKPD adalah suatu mekanisme yang sudah berlangsung secara rutin setiap tahun.

“Kami atas nama BPK RI Perwakilan Suls mengucapkan terima kasih kepada para bupati dan wali kota karena telah memenuhi permintaan BPK RI untuk bisa menyelesaikan dan menyerahkan laporan keuangan lebih awal dibanding pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Wahyu.

Untuk diketahui, hadir juga pada kesempatan itu yakni Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., Wakil Ketua DPRD Selayar Dra. Hj. Suryani, Inspektur Selayar H. Ar. Krg. Magassing, M.H., Kadis BPKPAD Selayar, serta Kabag Keuangan Dg. Maboja.