Ketum PSSI Minta Klub Selesaikan Kewajiban ke Pemain

KabarMakassar.com — Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan meminta lima klub sepakbola di Indonesia, yakni PSPS Riau, Kalteng Putra, Mitra Kukar, Perserang, dan PSMS Medan untuk segera menyelesaikan permasalahan tunggakan gaji pemain.

Hal ini disampaikan Iriawan setelah lima klub yang musim ini (2020) berkompetisi di Liga 2 tersebut, hingga kini masih belum menemukan solusi untuk membayar tunggakan gaji para pemainnya.

“Kami mengimbau dan mengapresiasi kepada lima klub ini untuk dapat juga melakukan upaya penyelesaian kewajiban kepada pemain. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen dan dukungan dari klub demi mewujudkan aspek keolahragaan pada umumnya, serta industri sepakbola khusunya ke arah yang lebih profesional,” kata Iriawan, seperti dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat (13/3).

“PSSI ingin agar Liga 2 2020 berjalan lancar, aman, damai dan semua pihak mendukung jalannya kompetisi ini. PSSI juga meminta untuk klub-klub menjaga stabilitas finansial. Dan kami berharap kedepannya tidak lagi menghadapi masalah finansial yang dapat mengganggu jalannya kompetisi,” tambah Iriawan.

Sebelumnya, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator liga Indonesia juga sudah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) untuk membahas permasalahan ini.

Selain itu, PSSI juga mempunyai National Dispute Resolution Chamber (NDRC) atau badan penyelesaian sengketa nasional untuk mempermudah dan mempercepat pemain memperoleh solusi di kasus yang berkaitan dengan pesepakbolaan.

Sekadar diketahui, kick off kompetisi Liga 2 2020 akan dimulai pada Sabtu (14/3) besok. Laga antara Persiba Balikpapan melawan Kalteng Putra yang berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, akan menjadi pertandingan pembuka kompetisi sepakbola kasta kedua di Indonesia
yang diikuti 24 tim, serta dibagi dalam dua grup. Nantinya, hanya tiga tim saja yang akan memperoleh tiket promosi ke Liga 1 2021.

Jumlah Kasus Positif Corona di Indonesia jadi 69, 4 Meninggal Dunia

KabarMakassar.com — Jumlah pasien di Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit Virus Corona (Covid-19) terus bertambah. Jumat (13/3) sore, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto mengumumkan adanya penambahan sebanyak 35 pasien lagi yang dinyatakan positif terjangkit Virus Corona.

Dengan begitu, hingga Jumat (13/3) sore, total jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia sudah sebanyak 69 orang.

Menurut Yuri, jumlah itu didapat berdasarkan hasil tracking kontak atau pelacakan kontak yang dilakukan dari pasien sebelumnya.

“Pasien nomor 35, perempuan 57 tahun, meninggal dunia. Pasien nomor 36, perempuan 37 tahun masuk ke RSPI dengan menggunakan ventilator, mengalami perburukan dengan cepat, kemudian meninggal. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata positif,” kata Yuri saat memberikan keterangan pers Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain penambahan jumlah pasien yang dinyatakan positif Covid-19, jumlah pasien yang meninggal dunia juga bertambah 3 orang. Sehingga totalnya menjadi 4 orang.

Berikut ini data tambahan 35 pasien positif virus corona di Indonesia yang di pemerintah:

Kasus Nomor 35. Prempuan 57 tahun (meninggal dunia)
Kasus Nomor 36. Perempuan 37 tahun (meninggal dunia)
Kasus Nomor 37. Laki-laki 43 tahun
Kasus Nomor 38. Perempuan 80 tahun
Kasus Nomor 39. Laki-laki 54 tahun
Kasus Nomor 40. Perempuan 46 tahun
Kasus Nomor 41. Laki-laki 40 tahun
Kasus Nomor 42. Laki-laki 66 tahun
Kasus Nomor 43. Laki-laki 34 tahun
Kasus Nomor 44. Laki-laki 57 tahun
Kasus Nomor 45. Perempuan 29 tahun
Kasus Nomor 46. Laki-laki 30 tahun
Kasus Nomor 47. Laki-laki 61 tahun
Kasus Nomor 48. Laki-laki 35 tahun
Kasus Nomor 49. Laki-laki 3 tahun.
Kasus Nomor 50. Laki-laki 59 tahun (mengalami perburukan cepat dari kemarin dan kemudian meninggal)
Kasus Nomor 51. Laki-laki 60 tahun
Kasus Nomor 52. Perempuan 59 tahun
Kasus Nomor 53. Perempuan 24 tahun
Kasus Nomor 54. Laki-laki 2 tahun
Kasus Nomor 55. Perempuan 26 tahun
Kasus Nomor 56. Laki-laki 58 tahun
Kasus Nomor 57. Perempuan 27 tahun
Kasus Nomor 58. Laki-laki 51 tahun
Kasus Nomor 59. Laki-laki 63 tahun
Kasus Nomor 60. Perempuan 25 tahun
Kasus Nomor 61. Perempuan 58 tahun
Kasus Nomor 62. Laki-laki 51 tahun
Kasus Nomor 63. Laki-laki 34 tahun
Kasus Nomor 64. Perempuan 49 tahun
Kasus Nomor 65. Laki-laki 48 tahun
Kasus Nomor 66. Laki-laki 73 tahun
Kasus Nomor 67. Perempuan 25 tahun
Kasus Nomor 68. Perempuan 38 tahun
Kasus Nomor 69. Perempuan 80 tahun

Pasien yang sembuh juga bertambah 2 orang, Sehingga total jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sudah berjumlah 5 orang.

Gondol Genset Mesjid di Takalar, Dua Buruh Bangunan Diringkus Polisi

KabarMakassar.com — Dua pelaku pencurian genset Mesjid di Galesong Utara (Galut) Kabupaten Takalar, berhasil dibekuk personel Kepolisian dari Tim Resmob Polda Sulsel.

Pelaku yang masing-masing berinisial AD (23) dan RIF (18) ini merupakan warga Kota Makassar. Keduanya di tangkap di sekitar Taman Makam Pahlawan Panaikang, Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar.

“Kedua pelaku berhasil diamankan Resmob Polda Sulsel pada Rabu (11/3) malam lalu. Keduanya berprofesi sebagai buruh bangunan. Keduanya mengakui perbuatannya mengambil genset di sebuah Mesjid di daerah Galesong Utara bulan Februari kemarin. ” kata Kasubbid Penmas Polda Sulsel, Kompol Arsyad saat dikonfirmasi, Jumat (13/3).

Selain di menggondol genset Mesjid, lanjut Arsyad, pelaku juga mengakui telah memasuki rumah warga di daeah yang sama (Galesong Utara, Takalar), dan kemudian mencuri amplifier di rumah tersebut.

“Pelaku kini diamankan ke Mapolda Sulsel, dan di jerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara,” pungkasnya.

Benahi 19 Pasar Tradisional, Basdir Minta Masukan Lies F Nurdin

KabarMakassar.com — Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya berencana membenahi 19 Pasar Tradisional yang ada di Kota Makassar. Karena itu, Direktur PD Pasar Makassar Raya, Basdir, secara khusus datang menemui Ketua TP PKK Sulsel, Lies F Nurdin, di Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (13/3).

Kedatangan Basdir tersebut bertujuan untuk meminta masukan dan pendapat dari Lies terkait pembenahan 19 Pasar Tradisional di Kota Makassar, dimana tiga diantaranya akan dijadikan percontohan.

“Di masing-masing pasar, akan memperhatikan kondisi kebersihan, higienitas, keindahan, serta aspek ruang terbuka hijau. Apalagi, tiga pasar tersebut juga akan menjadi pusat kerajinan dan belanja oleh-oleh di Kota Makassar,” jelas Basdir kepada Lies.

Basdir memaparkan, konsep pasar wisata modern rencananya akan dibangun di Pasar Baru. Tempatnya sangat strategis, dekat dengan hotel, Benteng Rotterdam.

Di lokasi tersebut, lanjut dia, nantinya akan jadi pusat jajanan lokal, kerajinan, dan oleh-oleh. Di lantai atasnya, bisa dijadikan tempat nongkrong kalangan milenial.

“Pedagang di masing-masing pasar tidak akan mengalami kerugian dengan adanya pembenahan ini.

Tidak akan ada penggusuran. Paling relokasi kalau ada. Inipun dipindahkan ke tempat yang lebih bagus. Jadi tidak akan ada gesekan dengan pedagang,” ujarnya.

Menanggapi rencana PD Pasar Makassar Raya tersebut, Lies merespon positif. Ia mengakui jika kondisi Pasar Tradisional yang akan dibenahi memang memprihatinkan.

“Pasar Baru, Pasar Terong, dan Pasar Toddopuli sebaiknya yang menjadi percontohan dari sisi kebersihan, memenuhi standar ruang terbuka hijau, sekaligus menjadi lokasi wisata,” kata Lies.

Ketua Dekranasda Provinsi Sulsel itu juga mengaku mendukung penuh rencana PD Pasar Makassar Raya bersama Pemkot Makassar, untuk membenahi berbagai fasilitas yang ada di Pasar Tradisional di Makassar. (*)

PKB Usung Tomy-Andi Makassau karena Mampu Penuhi Persyaratan

KabarMakassar.com — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba resmi mengumumkan untuk memberikan rekomendasi Tommy Satria-Andi Makkasau pada Pilkada Bulukumba 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPC PKB Bulukumba, Fahidin Hdk didampingi Sekretaris DPC PKB, Salahuddin di Rumah Makan Bersama, Jalan Nenas Kota Bulukumba, Jumat (13/3). Kegiatan itu pun dihadiri sejumlah pengurus DPC PKB Bulukumba, simpatisan Tommy-Andi Makkasau.

Menurut Fahidin pengusungan PKB kepada Tommy-Andi Makkasau berdasarkan surat penetapan dengan nomor 23218/DP/01/III/2020 dan persetujuan pasangan dengan nomor 23219/DP/01/III/2020.

Ia mengaku jika rekomendasi itu dikeluarkan di Jakarta pada 3 Maret tahun 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PKB H. Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal PKB, H. Hasanuddin Wahid.

Ia menilai PKB mengusung Tomy-Andi Makkasau karena merupakan satu-satunya calon yang berkomitmen kepada PKB untuk mencukupkan partai pengusung.

“Berdasarkan tahapan, ada 6 nama yang kami dorong ke DPP. Namun sampai di sana, hanya Tommy-Andi Makkasau yang berkomitmen dan memperlihatkan partai koalisi agar bisa cukup maju. Itu adalah alasan kami,” kata Fahidin.

Karena itu, kata dia, Tomy Satria Yulianto adalah satu-satunya pasangan calon yang resmi mencalonkan diri dan mencukupkan kursi 8 kursi dari tiga partai yakni PKB, PDIP, dan PBB.

“Kan saat ini PKB memiliki 4 kursi di DPRD dan untuk maju di Pilkada Bulukumba itu 8 kursi,” pungkasnya.

Demo Tolak RUU Omnibus Law, Mahasiswa di Makassar Tutup Jalan

KabarMakassar.com — Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Makassar melakukan aksi unjuk rasa di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar hingga menutup separuh Jalan Urip Sumiharjo, Jumat (13/3) sore.

Akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) tersebut, kemacetan arus kendaraan di Jalan Urip Sumoharjo pun tak terhindarkan.

Kondisi kemacetan di lokasi tersebut bertambah parah ketika para demonstran menyandra truk kontainer untuk dijadikan sarana atau panggung orasi.

“Tolak Omnibus Law yang tidak pro terhadap rakyat,” kata salah mahasiswa yang menyampaikan orasi di atas truk kontainer.

Menurutnya, jika disahkan, UU Omnibus Law akan sangat berdampak terhadap seluruh rakyat Indonesia utamanya kepada kaum buruh.

“Ini adalah peraturan yang dibuat tidak pro terhadap rakyat. Dalam rancangan RUU tersebut memangkas hak buruh, Melegitimasi sumber daya alam. Monopoli tanah rakyat, komersial pendidikan serta lepasnya tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Hingga sore ini, aksi unjuk rasa masih terus berlanjut. Ratusan personel kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan.

Keppres BPIH 2020 Terbit, Biaya Haji Embarkasi Makassar Tertinggi

KabarMakassar.com — Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441H/2020M, sudah terbit. Keppres Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk jemaah haji reguler, serta Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) itu ditetapkan pada Kamis (12/3) kemarin.

Berdasarkan data jumlah besaran Bipih untuk jemaah haji reguler yang diatur dan ditetapkan dalam Perpres tersebut, dari total 13 embarkasi di seluruh Indonesia yang akan melayani pemberangkatan haji tahun 2020, Embarkasi Makassar menjadi embarkasi dengan Bipih tertinggi, yakni sebesar Rp38.352.602. Sementara yang terendah yakni Embarkasi Aceh, yaitu sebesar Rp31.454.602.

Kepala Bidang Penyelengara haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulsel, Kaswad Sartono yang dikonfirmasi terkait besaran Bipih untuk jemaah haji reguler dari Embarkasi Makassar, membenarkan hal tersebut.

Menurut Kaswad, jumlah besaran Bipih untuk Embarkasi Makassar itu sangat rasional, mengingat dari 13 embarkasi di Indonesia, Makassar merupakan embarkasi dengan jarak terjauh dari Arab Saudi.

“Bukan paling mahal, tapi paling tinggi jumlahnya. Itu hitung-hitungan rasionalnya. Kenapa bisa begitu? Karena jarak dari Saudi paling jauh itu embarkasi Makassar. Karena paling jauh, maka biaya perjalanannya itu paling tinggi,” kata Kaswad, Jumat (13/3).

“Aceh paling rendah karena memang dia paling dekat. Kalau dari Aceh itu hanya 7,5 jam sudah sampai. Sedangkan kalau dari Makassar itu 11 jam (ke Saudi),” lanjutnya.

Perihal kuota jemaah haji Sulsel untuk musim haji tahun ini (2020), Kaswad mengatakan, jumlahnya tak sama (lebih sedikit) dibanding tahun 2019 lalu (2019) yang jumlahnya 7.789 orang.

“Kuota Sulsel tahun ini 7.272 orang. Itu terdiri dari jemaah lansia 73 orang, petugas haji daerah 49 orang, dan sisanya jemaah haji reguler,” terangnya.

Sekadar diketahui, setelah Keppres BPIH ini terbit, maka tahapan selanjutnya adalah pelunasan Bipih oleh para calon jemaah haji.

“Pelunasan masih menunggu terbitnya Keputusan Menteri Agama atau KMA. Rencananya, pelunasan tahap pertama akan dimulai pada 17 Maret 2020. Pelunasan Bipih ini dilakukan dengan mata uang rupiah,” tegas Direktur Pengelolaan Dana Haji, Maman Saepulloh, di Jakarta.

“Bipih disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih, baik secara tunai atau nonteller,” lanjutnya.

Ditjen PHU juga sudah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH Reguler 1441H/2020M. Jemaah haji yang meninggal setelah ditetapkan berhak melakukan pelunasan, bisa dilimpahkan porsinya kepada keluarga sesuai ketentuan.

Maman menambahkan, Kementerian Agama terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji, baik dalam maupun luar negeri, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah direncanakan.

Berikut ini daftar besaran Bipih 1441H/2020M jemaah haji reguler per embarkasi berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2020:

  1. Embarkasi Aceh Rp31.454.602;
  2. Embarkasi Medan Rp32.172.602;
  3. Embarkasi Batam Rp33.083.602;
  4. Embarkasi Padang Rp33.172.602;
  5. Embarkasi Palembang Rp33.073.602;
  6. Embarkasi Jakarta Rp34.772.602;
  7. Embarkasi Kertajati Rp36.113.002;
  8. Embarkasi Solo Rp35.972.602;
  9. Embarkasi Surabaya Rp37.577.602;
  10. Embarkasi Banjarmasin Rp36.927.602;
  11. Embarkasi Balikpapan Rp37.052.602;
  12. Embarkasi Lombok Rp37.332.602; dan
  13. Embarkasi Makassar Rp38.352.602.

Berikut ini daftar besaran Bipih 1441H/2020M Petugas Haji Daerah dan Pembimbing KBIHU per embarkasi berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2020:

  1. Embarkasi Aceh Rp65.393.168;
  2. Embarkasi Medan Rp66.111.168;
  3. Embarkasi Batam Rp67.022.168;
  4. Embarkasi Padang Rp67.111.168;
  5. Embarkasi Palembang Rp67.012.168;
  6. Embarkasi Jakarta Rp68.711.168;
  7. Embarkasi Kertajati Rp70.051.568;
  8. Embarkasi Solo Rp69.911.168;
  9. Embarkasi Surabaya Rp71.516.168;
  10. Embarkasi Banjarmasin Rp70.866.168;
  11. Embarkasi Balikpapan Rp70.991.168;
  12. Embarkasi Lombok Rp71.271.168; dan
  13. Embarkasi Makassar Rp72.291.168.

Tergerus Perkembangan Teknologi, Jumlah Pete-pete di Makassar Terus Berkurang

KabarMakassar.com — Jumlah angkutan kota (pete-pete) yang beroperasi di Kota Makassar setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, penurunan dari tahun 2018-2019 sebesar 21,7%.

Kepala Seksi Transportasi Publik Dishub Kota Makassar, Rahmawati menyebutkan, pada tahun 2018, jumlah Pete-pete di Makassar yang melakukan registrasi izin trayek ada sebanyak 1.211 unit. Sedangkan 2019, jumlah Pete-pete yang melakukan registrasi izin trayek turun menjadi hanya sebanyak 948 unit.

“Adanya penurunan ini tiap tahunnya karena banyak Pete-pete yang sudah tidak layak untuk beroperasi,” kata Rahmawati, Jumat (13/3).

Selain itu, kata dia, kemajuan teknologi juga disinyalir menjadi salah satu faktor utama dari penurunan beroperasinya angkutan umum ini.

“Termasuk itu juga karena adanya kemalasan akibat adanya transpsortasi online yang semakin menjamur. Semakin banyak penumpang yang lebih memilih menggunakan ojek online,” ujarnya.

Menurut Rahmawati, Dishub juga masih terus melakukan pemantauan terhadap Pete-pete yang beroperasi di Kota Makassar.

“Kami juga sudah berkolaborasi dengan bidang penindakan untuk tiap saat melakukan operasi rutin angkutan kota. Semoga kami bisa mengetahui berap jumlah yang real untuk angkutan Pete-pete ini. Jika ditemukan ada Pete-pete yang beroperasi tapi tidak melaporkan operasionalnya itu, kendaraannya akan di bawa ke kantor untuk dikandangkan,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar, Sainal Abidin juga mengaku adanya penurunan jumlah Pete-pete yang beroperasi setiap tahunnya.

Menurut Sainal, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh asemakin banyaknya angkutan umum berbasis online yang beroperasi. Akibatnya, banyak Pete-pete memilih untuk tidak beroperasi karena menganggap biaya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.

“Ini salah satu dampak dampak dari adanya beberapa angkutan alternatif atau angkutan online. Ini semua mempengaruhi penumpangnya angkutan umum khususnya Pete-pete maupun taksi (konvensional) sehingga itu tidak mampu lagi bersaing,” ungkapnya.

Lebih jauh Sainal mengatakan, saat ini pihaknya bersama Dishub tengah mencoba membuat inovasi untuk kembali menarik minat masyarakat menggunakan Pete-pete sekaligus agar mampu bersaing dengan angkutan online.

“Sudah beberapa Pete-pete itu kita siapkan. Kita lengkapi Pete-pete itu dengan alat charge ponsel, dan beberapa fasilitas lainnya juga kita benahi,” terangnya.

Sainal menambahkan, hal lain yang bisa membuat Pete-pete kembali diminati masyarakat adalah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kenaikan tarif angkutan online yang saat ini sementara digodok di Biro Hukum Pemprov Susel.

“Mungkin tidak lama lagi SK Gubernur terkait dengan kenaikan tarif angkutan online itu akan keluar. Kenaikannya cukup tinggi. Nah kalau ini nanti diberlakukan khusunya di Kota Makassar, kemungkinan besar daya kemampuan masyarakat untuk menggunakan angkutan online ini akan sedikit menurun karena tarifnya lebih tinggi dari sebelumnya dan penumpang akan beralih kembali ke Pete-pete,” tutupnya.

Andi Nurhaldin Terima Kunker DPRD Karanganyar

KabarMakassar.com — Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Andi Nurhaldin NH menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Karanganyar, di Ruang Badan Anggaran, Jumat (13/3).

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Karanganyar, Lastri Listyowati menyampaikan maksud kedatangan ke DPRD Makassar yakni akan diskusi tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran legislatif dalam mengawasi program tersebut.

“Bagaimana Pemerintah Kota makassar dalam meningkatkan PAD bahwa kita tahu di Kota Makassar sangat drastis dalam peningkatan pendapatannya,” kata Lastri Listyowati.

Sementara itu, Andi Nurhaldin NH menjelaskan bahwa Pemkot Makassar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BPD) telah membentuk laskar peduli pajak melakukan pengawasan serta mencatat transaksi di setiap hotel, restoran, perparkiran dan cafe sehingga tidak terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak.

“Laskar Pajak ini merupakan inovasi Pemkot Makassar dan dengan adanya Laskar Peduli Pajak ini kita bisa tahu transaksi riilnya berapa sehingga mereka bisa melaporkan pelaporan pajaknya itu sesuai jumlahnya dari ini ada kenaikan sampai 30 persen,” kata Nurhaldin.

Jalan Ditutup, Warga Mengadu ke DPRD

KabarMakassar.com — Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanahan Makassar, Camat Manggala dan pihak pengembang Ilma Residence, Jumat (13/3). Hal ini terkait aduan warga yang bermukim disekitar perumahan Ilma Residence dimana akses jalan keluar masuknya tertutup.

Terkait hal itu, perwakilan pengembang Ilma Residence, Malik Ibrahim mengatakan pihaknya sudah tidak memiliki kepentingan terkait aduan warga tersebut lantaran pihaknya sudah membuka akses jalan untuk warga.

“Proyek perumahan Ilma Residence itu sudah selesai, kita sudah hibahkan buka jalan untuk warga. Yang tertutup akses itu SPBU dengan mitra selaras, yang mau dijembatani oleh DPRD,” kata Malik Ibrahim.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan langsung di lokasi yang dimaksud dengan melibatkan pihak Badan Pertanahan Negeri (BPN) Makassar.

“Kita ingin pastikan apakah jalan yang tertutup itu masuk dalam sertifikatnya SPBU dengan penjual coto. Karena berdasarkan sertifikat warga yang datang mengadu di DPRD, kelihatan akses jalan masuk kurang lebih satu meter,” kata Supratman.

Ia menambahkan jika awalnya pihak Ilma Residence telah membuka jalan belakang perumahan untuk warga dengan harapan pihak SPBU dengan lahan penjual coto melakukan hal yang sama untuk akses jalan warga tembus ke jalan poros Toddopuli Raya.

“Dari keterangan pihak Ilma Residence sudah buka jalan, mungkin alur berpikirnya bahwa itu bersamaan dengan pihak SPBU dan penjual coto. Tetapi kita akan coba tinjau dulu karena pihak Ilma Residence juga belum menyerahkan fasum dan fasosnya,” jelasnya.