MA Batalkan Kenaikan Iuran, BPJS Mengaku Belum Terima Salinan Putusan

KabarMakassar.com — Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan judicial review yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya memuat tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dalam putusannya, MA menilai Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 dan juga Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menanaggapi hal tersebut, pihak BPJS Kesehatan mengaku sampai saat ini belum menerima salinan putusan MA terkait dengan putusan MA yang mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, “ kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, melalui pernyataan tertulisnya, Senin (9/3).

Olehnya itu, kata dia, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut, dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan.

Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya, lanjut Iqbal, pihak BPJS Kesehatan juga terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan, judicial review yang diajukan KPCDI terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya memuat tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dikabulkan oleh MA.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku per 1 Januari 2020 tersebut.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro, seperti dikutip dari detik.com, Senin (9/3).

Dalam sidang putusan yang digelar pada pada 27 Februari 2020 lalu dan dipimpin Supandi sebagai ketua majelis dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi itu, MA menilai, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945.

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis hakim.

Berikut beberapa pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku oleh MA:

Pasal 34 Ayat (1)

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Pasal 34 Ayat (2)

Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

Aliansi Gerak IWD Datangi DPRD Sulsel, Ini Tuntutannya

KabarMakassar.com — Ratusan massa dari berbagai lembaga dan organisasi yang tergabung dalam aliansi Gerak International Women’s Day (IWD) Sulawesi Selatan, menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (9/3).

Kekerasan terhadap perempuan dan keadilan serta kesetaraan menjadi salah satu isu yang diangkat pada aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) tersebut.

Jendral lapangan (Jenlap) aksi tersebut, Nurfianalisa mengatakan, berdasarkan data Aliansi Gerak IWD Sulsel, sejak 2013 hingga awal 2020, ada sebanyak 538 perempuan di Sulawesi Selatan yang mengalami berbagai macam bentuk kekerasan. Diantaranya, 16 kasus KDRT, 15 kekerasan seksual, dan 407 kasus kekerasan terhadap perempuan akibat konflik agraria yang berkepanjangan.

“Adapun aktor kasus kekerasan terhadap perempuan banyak dilakukan oleh aparat negara. Hal ini tidak terlepas dari adanya instruksi presiden yang mengimbau kepada aparat untuk terlibat dalam forum konsolidasi rakyat. Sedangkan aktor lainnya adalah pemerintah melalui kebijakan diskriminatif,” kata Nurfianalisa.

Olehnya itu, kata dia, Aliansi Gerak IWD Sulsel menyatakan menolak segala regulasi yang tidak prorakyat, khususnya perempuan.

“Kami menolak RUU Omnibus Law, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba,” ujarnya.

Di lain sisi, Aliansi Gerak IWD Sulsel meminta agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), serta RUU Kesetaran dan Keadilan Gender segera disahkan.

“Kami mendorong agar segera membuat dan membahas peraturan daerah (Perda) yang melindungi, menghormati dan memenuhi hak perempuan buruh migran di Sulawesi Selatan, serta wujudkan reforma agraria sejati yang adil gender sebagai solusi konflik agraria yang struktural, kronis dan berdampak luas,” ucapnya.

Dorong Transaksi Online di Pasar Rakyat, PD Pasar Gandeng Malltronik

KabarMakassar.com — Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya terus berupaya mendorong transaksi online berbasis digital di pasar-pasar tradisonal (pasar rakyat) di Kota Makassar.

Setelah sebelumnya menggandeng Link Aja dan juga berencana menjalin kerjasama dengan pihak Gojek, Senin (9/3), PD Pasar Makassar Raya menandatangi perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Malltronik, salah satu e-commerce besar di Indonesia.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Kantor PD Pasar Makassar Raya dan dihadiri tiga Direksi PD Pasar Makassar Raya, yakni Direktur Utama, Basdir; Direktur Umum, Nuryanto G Liwang; dan Diorektur Operasional, Saharuddin Ridwan. Sementara dari pihak Malltronik dihadiri langsung oleh direkturnya, Hengky Rahmat Sutioso.

Pada kesempatan tersebut, di hadapan Direksi PD Pasar Makassar Raya, PT Malltronik Jaya Semesta sebagai penyedia aplikasi Malltronik memaparkan sejumlah keunggulan dan keuntungan yang bisa didapatkan jika bertransaksi menggunakan aplikasinya.

Selain layanan yang mudah dan murah serta sudah bekerjasama dengan banyak tenant yang ada di Indonesia dan khususnya di Kota Makassar, dengan aplikasi Malltronik, pengguna juga bisa membeli produk secara COD (Cash on Delivery) atau bayar di tempat.

“Sistem cashless (pembayaran dengan media elektronik) juga disediakan disini. Selain lebih mudah dalam bertransaksi, masyarakat juga tidak perlu khawatir karena sistem pembayaran di Malltronik sangat aman, karena sudah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Kami jugamemberikan banyak promo jika menggunakan sistem ini,” jelas Hengky.

Hengky juga mengajak staf PD Pasar Makassar Raya untuk menjadi agen dengan berbagai keuntungan dan kemudahan. Diantaranya, setiap agen diberikan pendaftaran secara cuma-cuma dan mendapat keuntungan beberapa persen dari setiap transaksi dari agen yang diajak untuk bekerjasam menjadi di Malltronik.

Sementara, Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Basdir mengaku bangga dan berterimakasih karena masih ada pihak yang ingin memajukan pasar rakyat, khususnya yang ada di Kota Makassar.

“Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, sehingga pasar tetap hidup dan memberi keuntungan kepada pedagang serta memberi kemudahan kepada pembeli,” ujarnya.

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KabarMakassar.com — Judicial review yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya memuat tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku per 1 Januari 2020 tersebut.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro, seperti dikutip dari detik.com, Senin (9/3).

Dalam sidang putusan pada pada 27 Februari 2020 lalu yang dipimpin Supandi sebagai ketua majelis dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi itu, MA menilai, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945.

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis hakim.

Berikut beberapa pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku oleh MA:

Pasal 34 Ayat (1)
Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Pasal 34 Ayat (2)
Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:
a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

Tolak RUU Omnibus Law Cilaka, Pusjal Gelar Aksi di Pinrang

KabarMakassar.com — Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Pustaka Jalanan Lasinrang (Pusjal) menggelar aksi demonstrasi dengan melakukan long march sejauh kurang lebih 2 kilometer dari Taman Marannu hingga ke Taman Lasinrang di Jalan Jendral Sudirman, Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Senin (9/3).

Aksi yang dilakukan sambil membentangkan spanduk dan poster itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

“Kami mengkampanyekan untuk menolak RUU Omnisbus Law Cipta Lapangan Kerja yang menurut kami sangat kontroversial, berbahaya, dan ternyata tidak mengakomodir kepentingan rakyat pekerja,” kata Humas Aliansi Pusjal, Fadli.

Selain menilak RUU Onibus Law Cilaka, lanjut Fadli, aksi tersebut juga dilakukan sebagai bentuk penolakan pihaknya terhadap segala bentuk diskriminasi hak perempuan.

“Kami juga menolak segala bentuk diskriminasi dan perampasan terhadap hak perempuan,” ujarnya.

Sementara, Jenderal Lapangan (Korlap) aksi tersebut, Adnan dalam orasinya mengatakan, Pusjal menilai Omnibus Law Cilaka ini diciptakan hanya untuk kepentingan investor semata.

“Dimana kemudahan perizinan AMDAL dan IMB menjadi kewenangan pemerintah pusat dan bukan lagi daerah. Omnibus Law CIlaka ini hanya kepentingan investor semata,” ucapnya.

18 Pelanggaran Netralitas ASN di Sulsel Belum Terselesaikan

KabarMakassar.com — Sebanyak 18 dari 20 kasus pelanggaran netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Provinsi Sulsel tahun 2019 kemarin, sampai saat ini belum terselesaikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, Asri Sahrun menyebutkan, 18 pelanggaran ASN yang belum terselesaikan tersebut yakni di Makassar 1 orang; Selayar 1 orang; Bulukumba 7 orang; Luwu Timur 1 orang; Luwu Utara 1 orang; Tana Toraja 1 orang; Barru 1 orang; Pangkep 1 orang; dan Maros 5 orang. Sementara 2 kasus yang telah terselesaikan yaitu di Maros 1 orang; dan Luwu Timur 1 orang.

“Masih ada 18 pelanggaran yang belum terproses di Sulsel, di tingkat kabupaten kota. Kalau provinsi sudah clear,” kata Asri, usai menghadiri Rakor Netralisasi ASN dan Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, Kode Perilaku ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulsel di Hotel Aryaduta, Makassar, Senin (9/3).

Menurut Asri, 18 kasus pelanggaran netralitas ASN yang belum terselesaikan tersebut saat ini masih berproses di KASN.

“Lagi berproses,” ujarnya.

Lebih jauh Asri mengatakan, untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kasus (pelanggaran netralitas ASN) serupa, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan tentang netraaalitas ASN kepada seluruh ASN di wilayah Provinsi Sulsel.

“Kita harus mensosialisasikan. Lebih baik jaga gawang daripada kebobolan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam arahannya pada rakor netralisasi ASN dan percepatan penerapan nilai dasar kode etik, kode perilaku ASN pada instansi Pemerintah Provinsi Sulsel menyebut ASN sangat rawan politik praktis.

Olehnya itu, kata dia, BKD sebagai ujung tombak ASN dibawahnya, diharapkan terus melakukan sosialisasi.

“Diharapakan sosialisasi terkait UU Pilkada soal ASN. Satu contoh, misalnya ASN dilarang membuat kebijakan atau tindakan yang menguntungkan yang terlibat aktif nanti dalam tahapan-tahapan kampanye. Itu yang harus disosialisasikan oleh sekda maupun BKD,” kata Abhan.

Menurut dia, hal ini sangat penting mengingat ada sebanyak kurang lebih 230 petahana yang akan kembali maju di Pilkada serentak 2020, sehingga berpeluang untuk terjadinya politik praktis yang melibatkan ASN.

“Dari 270 provinsi dan kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada tahun ini, ada sekitar 230 diantaranya yang petahana kembali maju. Biasanya kalau ada petahana, ada potensi mobilisasi atau penyalahgunaan soal netralitas ASN. Untuk itu, kita mencoba untuk melakukan. pencegahan semaksimal mungkin agar ASN sekali lagi bisa netral,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Abhan juga mengingatkan kepada petahana untuk tidak melakukan intimidasi kepada bawahannya, baik kepala dinas maupun jajarannya.

“Harapan kami harus profesional lah meletakkan mereka dalam melayani publik. Profesional dalam menangani itu,” ucapnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data laporan pengaduan pelangggaran netralitas ASN yang diterima Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada 2018 lalu setidaknya sekitar 597 kasus dengan total ASN yang terlibat sebanyak 985 orang. Sementara pada 2019 terdapat 386 laporan pengaduan dengan total ASN yang terlibat sebanyak 528 orang.

Pansus Ranperda Penyusunan Produk Hukum Daerah Kunker ke Kemendagri

KabarMakassar.com — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyusunan Produk Hukum Daerah DPRD Makassar terus melakukan kegiatan menyelesaikan tugas setelah ekspose naskah akademik Ranperda.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Pansus kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI dalam rangka audensi, dengar pendapat, arahan saran dan masukan terkait Ranperda Penyusunan produk Hukum, Senin (9/3).

Kegiatan Kunker itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo dan diterima langsung Kepala Seksi Wilayah III.B. Subdit Wilayah III Produk Hukum Daerah Dirjen Otoda, Ramandika Suryasmara, SH., MH.

Turut Hadir pada kegiatan itu antara lain Wakil Ketua DPRD Makassar Hj. Andi Suhada Sappaile dan H. A. Nurhaldin.

Diketahui susunan Pansus yakni Ari Ashari Ilham sebagai Ketua Pansus, Kasrudi sebagai Wakil Ketua Pansus, Anton Paul Goni sebagai Sekretaris Pansus, Mario David sebagai anggota Pansus dan H. Ray Suryadi Arsyad sebagai anggota Pansus.

Kemudian ada juga Rezki sebagai anggota Pansus, Mesakh Raymond Rantepadang sebagai anggota Pansus, Dr. Ir Hj Apiaty K. Amin Syam sebagai anggota Pansus, H. Zaenal Dg. Beta sebagai anggota Pansus, Hj. Muliati sebagai anggota Pansus, Azwar sebagai anggota Pansus, dan Dra. Hj. Kartini sebagai anggota Pansus.

KASN Minta Masyarakat Laporkan ASN yang Langgar Netralitas

KabarMakassar.com — Tahun ini, sebanyak 270 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan menggelar pemiihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Khusus untuk di Provinsi Sulsel, ada 12 kabupaten/kota yang akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan itu.

Seperti Pemilu atau Pilkada di tahun-tahun sebelumnya, masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan.

Pasalnya, masih ada saja pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan posisinya untuk “menyeret” dan “menarik-narik” ASN agar ikut terjun ke dalam politik praktis. Padahal, persoalan netraltias ASN dalam setiap ajang Pemilu/Pilkada sudah sangat jelas diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya di Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam aturan itu, disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Namun pada kenyataannya, masih banyak ASN yang melanggar aturan tersebut. Hal itu terbukti dari jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN yang masuk ke KASN. Dimana pada 2018 lalu, setidaknya ada sekitar 597 laporan pengaduan diterima oleh KASN dengan total ASN yang terlibat sebanyak 985 orang. Sementara pada 2019 terdapat 386 laporan pengaduan dengan total ASN yang terlibat sebanyak 528 orang.

“Kita ingin mencegah agar tidak terjadi banyak pelanggaran soal netralitas ASN yang selama ini selalu saja diseret-seret ke dalam politik praktis. Makanya (jelang Pilkada serentak 2020) kita melakukan pencegahan dan kita bermitra dengan wakil Pemerintah Provinsi Sulsel,” kata Ketua KASN, Agus Pramosinto usai menghadiri Rakor Netralisasi ASN dan Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, Kode Perilaku ASN Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulsel, di Hote Aryaduta, Makassar, Senin (9/3).

Agus juga meminta masyarakat untuk mengadukan atau melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasu) dan KASN jika menemui atau mengetahui adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN.

“Intinya memang kan sudah ada aturan. Kita pastikan bahwa aturan tidak dilanggar. Ketika kemudian ada pelanggaran, orang bisa mengadukan. Bisa lewat KASN maupun Bawaslu. Kami akan proses. Kalau ada pelanggaran, ya berlaku sanksi,” ujarnya.

“Mudah-mudahan di Provinsi Sulsel pelanggaran tidak ada. Artinya, yang kemarin kan ada beberapa pelanggaran, itu sudah tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, pada kegiatan Rakor tersebut, juga dilakukan Deklarasi Netralitas ASN yang ditandai dengan penandatanganan spanduk/banner yang dilakukan Ketua KASN dan sejumlah pejabat ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.

Bupati Gowa Resmikan Peace Room A’Kio, Ini Fungsinya

KabarMakassar.com — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan meresmikan Peace Room A’Kio Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Gowa, di Kantor Bupati Gowa, Senin (9/3).

Adnan mengatakan, kehadiran Peace Room A’Kio merupakan langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa untuk mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan oleh teknologi.

“Karena dunia sekarang tidak lengkap tanpa teknologi dan telekomunikasi serta digitalisasi, semuanya berdasarkan digital. Bahkan sekarang ruang-ruang pekerjaan yang selama ini menjadi ruang untuk mempekerjakan orang, menjadi hilang karena adanya digitalisasi,” kata Adnan.

Menurut Adnan, keberadaan Peace Room ini juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Smart City yang akan memberikan manfaat sangat besar bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gowa. Sebab, segala informasi mengenai Kabupaten Gowa bisa diketahui dengan layanan dan fasilitas yang disediakan di Peace Room tersebut.

“Peace Room merupakan pusat pengendali yang menggunakan sistem Organize Data with Smart Knowledge (ODSK), yang mengatur data dengan pengetahuan yang cerdas,” ujarnya.

“ODSK merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data di Kabupaten Gowa termasuk semua perangkat daerah dengan teknologi informasi komunikasi, dan merupakan sistem yang memberikan informasi cerdas, terukur, nyata serta berbasis waktu kepada masyarakat dan mendukung program e-government,” jelasnya.

Adnan juga mengatakan, keberadaan Peace Room ini juga akan berfungsi sebagai kendali untuk mengetahui berbagai kegiatan pelayanan publik dan aktivitas pada sejumlah titik di wilayah Kabupaten Gowa. Pasalnya, Peace Room tersebut terkoneksi dengan CCTV yang terpasang di beberapa titik.

“Saya berharap kedepannya peace room bisa lebih dikembangkan. Misalnya terkait CCTV hendaknya kedepan titiknya bisa ditambah dengan jangkauan yang lebih luas. Ini langkah mewujudkan program smart city yang sangat bagus, karena memang dukungan seperti peace room ini sangat diperlukan,” ucapnya.

Kepala Diskominfo-SP Kabupaten Gowa, Arifuddin Saeni menambahkan, keberadaan Peace Room sangat penting bagi sebuah kota yang ingin menjadi Smart City.

Arifuddin menjelaskan, fungsi Peace Room ini tak hanya sebagai monitoring room lewat CCTV untuk mengawasi aktivitas perkotaan utamanya di jalan-jalan utama dan area publik yang ada dalam Kota Sungguminasa saja.

“Peace room juga dapat menerima keluhan masyarakat dengan akses telepon tertentu, seperti 112 atau 119. Warga bisa menghubungi nomor layanan pengaduan untuk menyampaikan keluhannya, sehingga bisa ditanggapi langsung oleh dinas terkait,” jelasnya.

Keberadaan Peace Room ini, lanjut Arifuddin, juga akan turut membantu dalam koordinasi antara petugas dari dinas maupun instansi yang berbeda.

Lebih jauh Arifuddin mengatakan, secara garis besar, Peace Room bisa dikatakan sebagai pusat visualisasi dan integrasi data dari instansi yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, baik secara online, offline, internal maupun eksternal yang disajikan secara bersama dalam sebuah layar di dinding besar.

“Teknologi yang digunakan peace room ini bisa membuat proses birokrasi menjadi terpangkas (menjadi lebih simpel dan cepat) ketika menghadapi keluhan publik. Pemerintah juga dapat dengan cepat merespon jika terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, kemacetan, pergerakan massa atau peristiwa ataukah peristiwa kriminal lainnya,” paparnya.

Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, H Muchlis, jajaran Forkopimda Kabupaten Gowa dan pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa.

Sepekan Buron, Pembobol Ruko di Galesong Selatan Diringkus Polisi

KabarMakassar.com — Sepekan buron usai membobol rumah toko (Ruko) yang menjual tembaga dan alat pemotong besi di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, DG (24) dan A (24) akhirnya berhasil diringkus Tim Buser Polsek Galesong Selatan dibantu Tim Hantu Malam Resmob Polres Takalar, Ahad (8/3) malam.

Kanit Reskrim Polsek Galesong Selatan, Aiptu Rusdiono menuturkan, kedua pelaku yang merupakan warga Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ini diringkus berdasarkan laporan dari korban (pemilik Ruko) yang masuk ke Polsek Galesong Selatan pada 1 Maret 2020 lalu.

“Kedua pelaku diringkus di dua lokasi berbeda atau di rumahnya masing-masing saat tengah tidur pulas,” kata Rusdiono.

Menurut Rusdiono, kedua pelaku ini telah dua kali melakukan aksinya di lokasi (Ruko) yang sama dan berhasil menggondol sejumlah tembaga dan alat pemotong besi, yang kemudian dijual ke penadah seharga jutaan rupiah.

“Saat melakukan aksinya ini, kedua pelaku sempat terekam CCTV di Ruko tersebut. Pelaku juga sudah sempat menjual hasil curiannya di penadah berinisial RN (35) warga Galesong seharga jutaan rupiah. Dari situlah kami mendapatkan ciri-ciri kedua pelaku,” ujarnya.

“Dari hasil penangkapan di rumah penadah hasil curian kedua pelaku ini, ditemukan 1 karung berisi tembaga dan 1 mesin bor gurinda. Selain itu juga ditemukan 1 tabung gas hasil curian yang disembunyikan pelaku di areal persawahan,” terangnya.

Kini, kedua pelaku bersama sang penadah mendekam di balik jeruji besi di Mapolsek Galesong Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Kedua pelaku dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara si penadah dikenakan Pasal 480 dengan ancaman hukumannya di atas 7 tahun penjara,” pungkasnya.