Jelang Musim Panen, Petani di Pinrang Khawatirkan Ketersediaan Solar

KabarMakassar.com — Jelang musim panen padi di sejumlah wilayah di Kabupaten Pinrang, Wakil Ketua DPRD Pinrang, Syamsuri mengaku menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait kekhawatiran perihal penyaluran BBM jenis solar yang menjadi bahan bakar combine harvester atau mesin perontok padi.

Syamsuri pun mewanti-wanti pihak terkait untuk melakukan antisipasi dan memastikan penyaluran solar untuk petani benar-benar tepat sasaran.

“Ada beberapa petani datang ke kami, dan mengeluhkan penggunaan solar yang tidak tepat sasaran. Termasuk pengusaha combine, yang diarahkan untuk beralih dari yang sebelumnya menggunakan solar ke dexlite,” kata Syamsuri saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

Ia mengatakan, hal ini tentu akan sangat merugikan petani. Pasalnya, biaya operasional jelas akan membengkak jika aharus menggunakan dexlite yang harganya lebih mahal dari solar.

“Bagi petani maupun pengusaha combine, ini tentu sangat merugikan. Apalagi di saat musim hujan seperti sekarang, dimana padi mereka banyak yang roboh. Otomatis kalau padinya roboh, biaya operasionalnya tinggi,” imbuhnya.

“Padi kondisi normal itu dalam 2 hektare butuh 60 hingga 70 liter per hari. Sedangkan kalau padi kondisi roboh, 1 hektar itu kebutuhan BBM-nya mencapai 90 liter per hari,” terangnya.

Jika hal ini tidak diantisipasi, Syamsuri khawatir kejadian dua tahun lalu akan kembali terulang di Pinrang.

“Saya khawatir kalau ini diberlakukan kejadian dua tahun lalu akan terulang. Karena tidak mungkin pengusaha combine melaksanakan pengerjaannya di lapangan jika kondisi tidak cocok. Secara otomatis mereka akan tarik diri dan beralih ke kabupaten lain. Mereka jugakan butuh uang untuk membayar angsuran cicilan combine harvesternya,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, Andi Tjalo Kerrang mengatakan, selama ini belum ada rekomendasi yang mengarahkan peralihan BBM untuk alat pemotong padi (combine harvester) dari solar ke dexlite.

“Kalau industri itukan memang tidak boleh pake BBM subsidi. Tapi selama ini kan alat pemotong padi memang pakai solar, dan belum ada rekomendasi peralihan ke dexlite. Yang saya tahu, cuman dibatasi jumlah pemakaian solarnya. Mungkin ada aturan dari kepolisian waktu solar mengalami kelangkaan beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Sementara, Kapolres Pinrang AKBP Dwi Santoso yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui terkait ada tidaknya atuaran pembatasan penggunaan solar untuk mesin pemotong padi tersebut.

Dwi yang baru beberapa minggu menjabat sebagai Kapolres Pinrang itu berjanji akan menggali informasi tentang hal ini dan mempelajarinya bersama pihak terkait.

“Saya belum mengetahui itu. Kami gali informasi dulu dari pihak-pihak terkait ,dan akan mempelajarinya,” singkat mantan Kapolres Luwu itu.

Ratusan Cakades di Bulukumba Janji Siap Kalah dan Siap Menang

KabarMakassar.com — Sebanyak 225 calon kepala desa (Cakades) dari 64 desa yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bulukumba pada 5 Maret mendatang, mendeklarasikan diri untuk siap kalah dan siap menang pada Apel Deklarasi Pilkades Damai yang digelar di Lapangan Pemuda Bulukumba, Selasa (3/3).

Pernyataan tersebut dituangkan dalam perjanjian deklarasi damai yang ditandatangani seluruh Cakades, Bupati, Kapolres, dan Dandim 1411 Bulukumba.

Selain itu, ratusan Cakades itu juga bersepakat untuk mematuhi dan melaksanakan setiap tahapan Pilkades secara damai, sopan, bermartabat dan penuh tanggung jawab, demi terselenggaranya Pilkades di Kabupaten Bulukumba secara demokratis yang lebih baik.

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali yang memimpin jalannya tersebut dalam arahannya berharap Pilkaddes serentak di Kabupaten Bulukumba bisa berjalan kondusif tanpa intimidasi dan kekerasan.

“Saya harapkan Pilkades ini berjalan kondusif, dan bukan Pilkades yang menonjolkan intimidasi dan kekerasan, baik kepada para pemilih maupun para calon kepala desa,” kata Sukri.

Sebelumnya, Kapolres Bulukumba AKBP Gani Alamsyah Hatta menyampaikan, Polres Bulukumba telah melakukan upaya antisipasi adanya kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban maupun politik uang (money politic) pada pelaksanaan Pilkades seerentak di Kabupaten Bulukumba.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menyebar personel intelijen ke 64 desa yang akan menggelar Pilkades, untuk mencari informasi terkait kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas.

“Selain personel intelkam, kami juga akan melibatkan 250 personel Sabhara dari Polres Bulukumba dan 2 peleton Brimob Polda Sulsel,” terang Kapolres Bulukumba, AKBP Gani Alamsyah Hatta, Kamis (27/2) lalu.

Gani meminta agar para calon kepala desa di Kabupaten Bulukumba tidak melakukan upaya-upaya kampanye dengan cara-cara curang yang bisa memicu terjadinya gangguan kamtibmas.

Mantan Kapolres Takalar itu menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu jika menemukan terjadinya money politic atau kecurangan apapun menjelang Pilkades serentak di wilayah hukum Polres Bulukumba.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba yang mendapatkan pelaku melakukan money politic atau bentuk kecurangan apapun itu agar kiranya melaporkannya. Dan pasti kita tahu siapa-siapa pelakunya karena kami sudah ada sejumlah personel intelkam yang kita sebar,” tegasnya.

Menurun, Segini Jumlah Investasi dan Serapan Naker di Sulsel Tahun 2019

KabarMakassar.com — Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Sulsel, jumlah investasi yang masuk ke Provinsi Sulsel di tahun 2019 sebesar Rp10,211 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp1,335 triliun atau 13% jika dibanding jumlah investasi yang masuk di tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp11,546 triliun.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DInas PM-PTSP Provinsi Sulsel, Andi Isma mengatakan, investasi yang masuk di tahun 2019 itu terdiri dari Rp5,672 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Rp4,539 triliun Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara di tahun 2018, jumlah PMDN yang masuk sebesar Rp3,275 triliun, dan PMA sebesar Rp8,270 triliun.

“Penurunan jumlah investasi ini lebih dikarenakan ada beberapa perusahaan besar yang telah menyelesaikan penanaman modalnya di tahun 2018, dan di 2019 belum ada ekspansi terutama perusahaan-perusahaan besar,” kata Isma, Selasa (3/3).

Isma merinci, berdasarkan data Dinas PM-PTSP Sulsel, untuk tahun 2018 investasi PMA terbesar berada di sektor listrik, gas dan air, dimana jumlahnya sebesar Rp3,87 triliun atau sebesar 50% dari total PMA yang masuk. Selain itu, di sektor pertambangan sebesar Rp1,45 triliun (18%); sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp1,21 triliun (16%); sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp1,04 triliun (13%); dan sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp267 miliar (3%).

Sementara untuk PMDM, sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp1,14 (38%); industri mineral nonlogam Rp1,05 triliun (35%); konstruksi sebesar Rp504 miliar (17%); industri makanan Rp178 miliar (6%); dan sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sebesar Rp122 miliar (4%).

Sedangkan di tahun 2019, jumlah investasi PMDN terbesar berada di sektor lainnya dengan Rp1,14 triliun atau sebesar (40%); diikuti sektor pertambangan sebesar Rp2,59 triliun (24%); sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp1,76 triliun (16%); sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp1,45 triliun (13%); dan sektor hotel dan restoran sebesar Rp750 miliar (4%)

Sementara untuk PMA investasi yang masuk di 2019 didominasi oleh sektor pertambangan dengan jumlah Rp2,59 triliun (33%); kemudian sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp1,76 triliun (23%); sektor transportasi gudang dan telekomunikasi sebesar Rp1,45 triliun (19%); sektor listrik, gas dan air sebesar Rp1,14 triliun (15%); dan sektor hotel dan restoran sebesar Rp750 miliar (10%).

“Berdasarkan data, 2019 itu investasi di sektor transportasi dan usaha agro mengalami perkembangan. Diharapkan juga nanti ini wisata-wisata penyediaan jasa perhotelan kita fokus ke situ juga,” ujarnya.

Setali tiga uang dengan jumlah investasi yang masuk, angka serapan tenaga kerja (naker) di tahun 2019 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Dimana pada tahun 2018, investasi yang masuk mampu menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak 16.222 pekerja, dan tenaga kerja asin(TKA) sebanyak145 pekerja. Sementara di tahun 2019, total serapan TKI sebanyak 11.222 pekerja, dan TKA sebanyak 39 pekerja.

“Karena di 2018 itu ada proyek-proyek besar seperti PLTB yang sekarang sudah selesai. Sekarang tinggal tahap komersil, jadi otomatis tenaga kerjanya juga sudah selesai,” jelas Isma.

Lebih jauh Isma mengatakan, untuk tahun 2020, target investasi Provinsi Sulsel yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nilainya sebesar Rp13,87 triliun. Namun, kata dia, angka tersebut masih akan dinormalisasikan.

“2020 target yang masuk di RPJMD itu Rp13,87 triliun, naik lagi. Sementara target secara nasional itu diturunkan karena dianggap itu terlalu tinggi. Jadi ada kemungkinan target kita di 2020 ini juga akan diturunkan. Saat ini kita masih masih cari formulasinya seperti apa,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, di tahun 2020 ini banyak investor yang masuk untuk menanamkan modalnya di Sulsel. Terlebih, ada sejumlah kebijakan baru yang memang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah investor.

“Kita berharap setelah satu tahun kepemimpinan bapak gubernur ada beberapa kebijakan juga mendukung investasi. Sekarang DPRD sementara menggodok Ranperda terkait kemudahan investasi dan pemberian insentif. Kalau itu sudah ada, itu juga bisa mendukung percepatan penanaman modal yang ada di Sulsel,” tutupnya.

Sejumlah Apotek di Gowa Kehabisan Stok Masker

Kabarmakassar.com — Warga Kabupaten Gowa mengeluhkan langkanya ketersediaan alat pelindung diri khususnya untuk pernapasan atau masker, di sejumlah toko dan apotek di wilayah tersebut, sejak ramainya pemberitaan terkait penyebaran Virus Corona.

Salah seorang warga Kabupaten Gowa, Ishak mengaku sudah mendatangi beberapa Apotek yang ada di wilayah Sungguminasa. Namun, stok masker di semua Apotek yang didatanginya tersebut sudah habis terjual.

“Tadi saya mencari masker di beberapa apotek di daerah Sungguminasa, tapi semua yang saya datangi katanya sudah habis,” kata Ishak, Selasa (3/3) sore.

Mendapat informasi tersebut, Kabar Makassar coba mendatangi beberapa Apotek di wilayah Sungguminasa. Salah satunya yakni Apotek Generik yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin.

Menurut Rahma, salah seorang karyawan di Apotek tersebut, stok masker mereka sudah habis terjual sejak pagi tadi.

“Tadi pagi barangnya ada sekitar jam 08:00 WITA. Tapi hanya satu jam, semua stok masker kami sudah habis terjual,” kata Rahma.

“Harganya pun mengalami kenaikan yang normalnya hanya Rp2.000 per lembar, naik menjadi Rp3.000 hingga Rp3.500 per lembar,” tambahnya.

Sama dengan di Apotek sebelumnya, stok masker di Apotek Kimia Farma yang ada di Sungguminasa juga habis.

“Sudah lama kami kosong (masker). Bahkan dari kemarin malam, banyak yang cari di sini. Tapi sudah habis. Semua masker di Kimia Farma di Gowa sudah habis,” kata salah seorang karyawan di Apotek tersebut yang meminta namanya dirahasiakan.

Sebelumnya, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan meminta warga Gowa untuk tidak panik dalam menanggapi adanya pengumuman resmi dari pemerintah pusat soal adanya dua warga negara Indonesia (WNI) di Depok, Jawa Barat, yang dinyatakan positif terjangkit Virus Corona. Meski begitu, Adnan tetap meminta warganya untuk meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Adnan, sejauh ini pemerintah pusat sudah melakukan sejumlah langkah dan upaya pencegahan penyebaran Virus Corona di Indonesia.

“Pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat terus bersinergi dalam melakukan langkah pencegahan penularan. KIta harap dan kita minta masyarakat tenang dan tidak panik,” kata Adnan.

Bupati Selayar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Patori

KabarMakassar.com — Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali menyerahkan bantuan kepada tujuh keluarga yang menjadi korban kebakaran pada 27 Februari lalu di Dusun Patori, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Selasa (3/2).

Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Basli diantaranya berupa uang tunai, sembako, pakaian layak pakai, bahan bangunan seperti seng dan logistik lainnya.

Selain bantuan yang terkumpul dari beberapa OPD di lingkup Pemkab Selayar itu, secara pribadi Basli juga memberikan bantuaberupa uang tunai kepada para korban kebakaran.

Basli berharap, bantuan yang diberikan tersebut dapat meringankan beban mereka yang menjadi korban musibah kebakaran tersebut.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudarqa kami yang menjadi korban,” tutur Basli.

Untuk mengurangi beban para korban, Basli juga mengaku akan mengupayakan bantuan dari program-program lain Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada kesempatan tersebut, Basli juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruhnya OPD terkait, pemerintah setempat dan masyarakat yang telah sigap dan memberikan respon cepat dalam penanganan bencana kebakaran itu.

“Rumah adalah tempat kita berteduh, dan menjadi kebutuhan primer. Untuk itu saya mengajak kepada semua pihak untuk saling membantu, agar rumah saudara-saudara kita yang terkena musibah ini bisa kembali kita benahi,” ujarnya.

Bira jadi Percontohan Nasional Desa Wisata Ramah Anak

KabarMakassar.com — Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba akan segera menjadi percontohan nasional Desa Wisata Ramah Anak, Bebas Eksploitasi dan Bebas Pekerja Anak.

Hal ini disampaikan Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Ekspolitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Valentina Ginting, saat memimpin rapat koordinasi dalam rangka penyusunan rencana aksi lintas instansi, di Ruang Rapat Badan Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel, Senin (2/3) kemarin.

Pada pertemuan tersebut, Valentina menyampaikan, rapat koordinasi yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Deputi Perlindungan Anak, Nahar, di Tanjung Bira beberapa waktu lalu, dalam rangka menggali potensi Desa Bira untuk dijadikan sebagai percontohan nasional.

Valentina menjelaskan, banyaknya tindak kekerasan perempuan dan anak, eksploitasi seksual dan pekerja anak di bawah umur cenderung terjadi di tempat-tempat yang memiliki banyak aktivitas ekonomi dan hiburan, terutama di kawasan wisata seperti kawasan Tanjung Bira.

“Disana tumbuh jasa hotel, restoran, diving, live music, banana boat dan lain-lain. Ini membuka potensi terjadinya eksploitasi terhadap anak.

Banyaknya kejadian berdasarkan data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan KB, menjadi contoh perlunya semua pihak untuk terlibat,” kata Valentina.

“Ini juga sebagai upaya mendorong prilaku masyarakat khususnya orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga bisa mengurangi terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, pelibatan anak sebagai pekerja di bawah umur, termasuk penggunaan narkoba,” tambahnya.

Sementara, Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel, Sarlin Nur menyampaikan pentingnya segera menyusun rencana aksi lintas OPD dan Instansi dalam rangka menjadikan Desa Bira sebagai percontohan nasional.

“Pemerintah provinsi akan memberikan fasilitasi dan dukungan sepenuhnya,” kata Sarlin.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bulukumba, Umrah Aswani menjelaskan, rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bulukumba, khususnya Desa Bira sebagai percontohan nasional.

“Ini akan segera ditindaklanjuti dengan mempersiapkan langkah-langkah untuk rencana aksi dan pelaksanaannya di lapangan,” terangnya.

Turut hadir pada rapat koordinasi tersebut sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Bulukumba, diantaranya: Kadis Pariwisata, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari instansi vertikal (Kemenag), serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat seperti Institute Community Justice, Australia-Indonesia Partnership Justice, dan Unicef Makassar.

Hendak Kirim Ratusan Dos Masker ke LN, 2 Mahasiswa di Makassar Ditangkap Polisi

KabarMakassar.com — Dua oknum mahasiswa Universitas Atmajaya Makassar berinisial J (22) dan JS (21) yang hendak mengirim 200 dos masker yang dikemas dalam satu dos besar ke New Zealand melalui jasa pengiriman barang di salah satu Hotel di Makassar, diamankan aparat kepolisian dari Polsek Ujung Pandang, Selasa (3/3).

“Kita temukan karena adanya informasi dari anggota. Kita juga sementara melakukan kordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan,” kata Kanit Reskrim Polsek Ujung Pandang, Iptu Edhi Gunawan.

Menurut Edhi, ratusan dos masker yang akan dikirim tersebut akan ditahan sembari mengambil keterangan kedua mahasiswa tersebut.

“Kita pending dulu pengirimannya, karena Kota Makassar kan juga membutuhkan (masker). Kita juga sementara ambil keterangannya kedua mahasiswa ini. Menurut kedua mahasiswa ini, mereka mengumpulkan masker tersebut sebelum Preside mengumumkan adanya dua WNI yang positif terpapar Virus Corona,” ungkap Edhi.

Sementara, J mengaku baru pertama kali melakukan pengiriman masker ke luar negeri melalui Makassar. Sebelumnya, ia hanya mengirim di ke wilayah Jakarta.

“Saya baru kirim ke luar negeri (dari Makassar), beberapa kali di Jakarta,” katanya.

Menurut J, ratusan masker tersebut dikumpulkannya dari sejumlah apotek yang ada di Makassar dana akan di kirim ke New Zealand dengan nilai Rp50 hingga 60 juta.

“Saya kumpulkan dulu di sejumlah apotek. Kalau sudah sampai di New Zealand, baru saya ditransferkan sekitar kisaran Rp50 juta sampai Rp60 juta,” terangnya.

Dispora Sulsel Segera Berkantor di Mattoanging

KabarMakassar.com — Pascapenyerahan Stadion Andi Mattalatta (Mattoanging) yang dilakukan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) kepada Pemprov Sulsel pada Senin (2/3) kemarin, pihak Pemprov Sulsel langsung mengambil langkah konkret terkait pelaksanaan rehabilitasi stadion tersebut.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulsel, Andi Arwien Azis mengatakan, salah satu langkah konret dan sesuai arahan dari KPK, pihaknya akan segera berkantor di Stadion Mattoanging.

“Setelah terjadi penyerahan antara YOSS dengan pemprov, secepatnya Pemprov Sulsel untuk bisa berkantor di Mattoanging. Dan memang kita ada Unit Pelaksana Teknis Daerah/Dinas (UPT-D Sarana dan Prasarana). Itu kemungkinan besar kita segera menetapkan kantornya di Mattoanging,” kata Arwien, Selasa (3/3).

Langkah ini, kata dia, diambil untuk memudahkan dalam pemantauan dan pengawasan proses rehabilitasi stadion yang menjadi kandang PSM Makassar tersebut.

“Untuk lebih memudahkan pengelolaan. Disamping itu, dalam rangka rehabilitasi stadion, tentu kita memanfaatkan beberapa ruangan untuk dijadikan tempat pengawasan terhadap proses rehabilitasi nantinya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Arwien, langkah konkret lainnya yang telah diambil Pemprov Sulsel dalam tahapan rehabilitasi stadion tersebut yakni melakukan audit forensik.

“Audit forensik dilakukan untuk mengetahui bangunan mana yang layak dan sudah tidak layak.
Karena stadion Mattoanging itu teramsuk national heritage atau cagar budaya yang harus kita teliti bagian bangunannya, yang mana dipertahankan dan yang mana harus dibongkar total,” jelasnya.

Lebih jauh Arwien mengatakan, pekan depan rencananya Tim Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi Stadion Mattoanging juga akan segera melaksanakan lelang manajemen konstruksi.

“Mungkin pekan depan, mudah-mudahan sudah bisa masuk untuk lelang manajemen konstruksi,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, saat ini proses rehabilitasi Stadion Mattoanging yang dianggarkan di APBD Provinsi Sulsel tahun 2020 sebesar Rp200 miliar ini sudah pada tahap tayang lelang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

19 Desa di Gowa Telah Cairkan Dana Desa

KabarMakassar.com — Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulsel, pertanggal 3 Maret 2020, sudah ada 19 desa dari total 121 desa di Kabupaten Gowa telah mencairkan Dana Desa yang disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

“Berdasarkan data dari Kanwil Perbendaharaan, sudah 19 desa di Gowa yang mencairkan dana desanya,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Provinsi Sulsel, Rais Rahman, Selasa (3/3).

Rais merinci, 19 desa di Kabaupaten Gowa yang telah melakukan pencaairan Dana Desa Tahap I Tahun 2020 yaitu: Desa Tamanyeleng, Borongpalala, Tanete, Pakatto, Bontomanai, Julubori, Bontolangkasa Selatan, Pattalassang, Lempangan, Tindang, Sengka, Batumalonro, Tonasa, Pao, Mangempang, Salajangki, Bissoloro, Bilalang dan Romangloe.

Dengan disalurkannya Dana Desa di 19 desa ini, kata dia, maka total dana desa yang telah tersalurkan di Kabupaten Gowa sudah sebesar Rp9.394.346.400 dari total Pagu Rp148.040.346.400.

“Update data penyaluran dana desa Kabupaten Gowa per tanggal 2 Maret 2020 itu sebesar Rp9.394.346.400 atau sekitar 6,35%, tersisa Rp Rp138.646.517.600,” terangnya.

Sekadar diketahui, pencairan dana desa tahun ini kembali dilakukan dalam tiga tahapan. Dimana tahap I sebesar 40 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 20 persen. Pencairan Tahap I telah dimulai sejak Januari 2020.

Ciptakan Pelaku UKM Ber-SNI, Pemkot Makassar Gandeng BSN

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia berkomitmen untuk melakukan standarisasi terhadap produk-produk yang diciptakan para pelaku usaha di Kota Makassar.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN Pusat, Zakiyah menyampaikan, sebagai salah satu wujud dari komitmen tersebut, pada minggu kedua bulan Maret 2020 pihaknya akan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya peninglkatan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah melalui penerapan SNI.

Selain itu, juga meningkatkan kualitas layanan pemerintah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), misalnya dengan menerapkan SNI ISO 9001.

“Pemerintah Kota Makassar juga dapat menerapkan SNI ISO 37001: Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai salah satu tool bagi organisasi untuk mencegah tindak korupsi. Ini tentunya sangat bagus karena kita tidak hanya memperhatikan produk unggulan dari produknya saja, tapi dari manajemennya untuk terlepas dari korupsi juga. Apalagi ini kita akan fokus pada produk khas Kota Daeng ini,” kata Zakiyah, saat bertemu Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, di Rujab Wali Kota Makassar, Selasa (3/3).

Lebih lanjut ia menerangkan SNI ISO 37001 merupakan standar yang bisa membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko penyuapan serta untuk mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan.

“Standar ini bisa diintegrasikan dengan sistem lain seperti SNI ISO 9001, SNI ISO 14000 dan  dapat diterapkan oleh organisasi besar maupun kecil,” sebutnya.

Sementara, PjWali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyambut baik kerjasama ini. Katanya, para pelaku usaha nanti akan dibina mulai dari kelayakan tempat usaha, bahan yang digunakan, hingga paling penting yakni packaging yang merupakan cover dari sebuah produk.

“Kerjasama ini sangat baik membantu produk-produk lokal kita menjadi lebih bermutu. Dan itu bisa menaikkan potensi perputaran ekonomi kita kedepannya,” ungkapnya.

Iqbal berharap, kegiatan ini bisa berjalan sesuai standarnya, sehingga bisa menciptakan para pelaku UKM berstandar sesuai dengan yang telah ditetapkan.

“Biasanya itu pembinaan dilakukan dari 6-12 bulan. Semoga bisa terakumulasi semua. Kerjasama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi,” pungkasnya.