5 Pasien Covid-19 di Sulsel Dikabarkan Sembuh

KabarMakassar.com — Kabar baik datang dari proses penanganan pasien Covid-19 di Sulsel. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel, Husni Thamrin, yang juga tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sulsel, mengaku mendapat kabar bahwa di salah satu rumah sakit di Kota Makassar ada 5 pasien Covid-19 yang sembuh.

“Ada penyampaian bahwa dari total 50 orang pasien positif, ada 5 orang yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris sembuh. Tapi memang laporan secara resminya belum ada,” kata Husni melalui video conference, Selasa (31/3) malam.

Menurut Husni, kabar ini tentunya menjadi angin segar sekaligus penyemangat bagi tim medis dan seluruh masyarakat Sulsel untuk terus melakukan upaya-upaya penanganan dalam melawan penyebaran Covid-19.

Husni menjelaskan, meskipun sembuh, pasien positif Covid-19 tidak langsung diperbolehkan pulang.

“Memang ada masa isolasi yang harus dilewati. Tapi tentunya kita akan terus berupaya agar semakin banyak yang bisa sembuh,” ujarnya.

Perihal kabar sembuhnya mantan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Idrus Paturusi, yang pada 25 Maret lalu dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dan menjalani perawatan di Ruang Isolasi Rumah Sakit Unhas, Husni belum nerani mematikan hal tersebut.

Sementara, Kepala Kesehatan Kodam (Kesdam) XIV/Hasanuddin, Kolonel Ckm dr. Soni Endro Cahyo Wicaksono menjelaskan bahwa berdaasrkan standar operasional prosedur atau protokol kesehatan yang ada, pasien positif Covid-19 baru bisa dinyatakan sembuh apabila dua kali pemeriksaan swab selama masa karantina menunjukkan hasil negatif.

“Dinyatakan sembuh itu kalau setelah karantinadiperiksa duak kali (uji swab) dan hasilnya dua-duanya negatif. Itu berarti sembuh,” jelasnya.

Sebelumnya, kabar membaiknya kondisi terkini Prof. Idrus Paturusi yang tengah menjalani perawatan di ruang isolasi RS Unhas itu disampaikan oleh putrinya, dr. Idrianti Idrus melalui instastorynya dia akun @@dr.eche_idrus, Selasa (31/3) sore.

“Kami dikelilingi orang baik. hasil swab kedua bapak negatif,” tulis Idrianti dalam video yang diunggahnya.

Dalam video tersebut, Idrianti menyampaikan jika sang ayah masih berada di runag isolasi dan massih harus menjalani pemeriksaan selanjutnya.

“Alhamdulillah hasil swab keduanya bapak sudah datang, dan itu berkat bantuan doa dari teman-teman, semua followers di sini dan semua para muridnya bapak, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, kerabat dan teman sejawat. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon doanya lagi, tetapi bapak belum bisa keluar dari isolasi karena kita masih menunggu pemeriksaan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,” tuturnya.

Sekadar diketahui, berasarkan data yang dirilis di laman https://covid19.sulselprov.go.id/, hingga Selasa (31/3) pukul 17.33 WITA jumlah pasien positif Covid-19 di Sulsel totalnya sebanyak 50 orang (45 dirawat, 5 meningal).

Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) jumlahnya sebanyak 106 orang (95 dirawat, 8 sehat, 3 meninggal). Seangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 691 orang (596 proses pemantauan, 95 selesai pemantauan).

Pemprov Sulsel Minta Warga Tak Tolak Pemakaman Jenazah Korban Covid-19

Kabarmakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Kesehatan meminta agar masyarakat di sekitar area pemakaman tidak lagi menolak jenazah pasien Covid-19.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel, Husni Thamrin memastikan, sebelum dibawa ke pemakaman, semua jenazah pasien Covid-19 kondisinya sudah steril dan tidak akan menularkan virus.

“Jenazah tersebut ketika dibungkus oleh pihak rumah sakit sudah dalam kondisi steril, sudah disemprot, sudah dibungkus plastik, setelah itu baru dimasukkan dalam peti. Petinya sebelum dipaku, itu dilem. Nah setelah itu dikuburkan, dan tidak ada yang perlu ditakutkan,” kata Husni melalui video conference, Selasa (31/3) malam.

Menurut Husni, yang seharusnya perlu ditakutkan masyarakat, jika ada pasien Covid-19 meninggal dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kemudian tidak diperlakukan layaknya pasien positif Covid-19.

“Sebenarnya ini tidak perlu ada penolakan. Masyarakat harus diberi pemahaman. Pasien Covid-19 yang dinyatakan meninggal dunia sudah dilakukan pemulasaran yang sesuai standar WHO, bahkan sampai pada pengantaran serta pemakaman,” terangnya.

Apalagi, lanjutnya, sudah ada kerjasama dengan Dinas Sosial yang menjemput jenazah, menurunkan dari mobil ambulance, sampai pada proses akhir pemakaman.

“Saya kira ini kita perlu sama-sama sampaikan kepada masyarakat, bahwa tidak perlu ada penolakan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, Pemprov Sulsel saat ini sudah menyediakan lahan khusus di Sudiang untuk pemakaman jenazah pasien Covid-19 di wilayah Kota Makassar.

“Tadi sudah disampaikan salah satu tempat penguburan ada di Sudiang. Mudah-mudahan besok sudah memulai operasional, seluruh pasien Covid-19 yang meninggal akan dikebumikan di pekuburan Sudiang,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman juga meminta warga Sulsel untuk tidak melakukan penolakan terhadap jenazah korban Covid-19 yang akan dimakankan di pekuburan di wilayahnya.

“Semua tahapannya itu mengikuti standar WHO, jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Yang masalah dan perlu benar-benar dijaga itu adalah saat proses mobilisasi jenazah ke pekuburan. Kalau sudah dikuburkan itu tidak ada masalah. tidak mungkin WHO mengizinkan pasien Covid-19 dimakankan di pemakaman umum kalau itu membahayakan,” ujarnya.

6 Jurus Jokowi untuk Topang Perekonomian Rakyat Saat Pandemi Covid-19 Menerjang

KabarMakassar.com — Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan sejumlah stimulus perlindungan sosial guna menopang perekonomian masyarakat yang terdampak dari pendemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, salah satu stimulus yang diberikan kepada masyarakat yakni di sektor kelistrikan. Dimana pemerintah membebaskan atau menggratiskan biaya listrik bagi 24 juta pelanggan listrik 450 VA selama tiga bulan.

“Untuk pelanggan 450 VA dibebaskan atau gratis mulai dari April, Mei dan Juni,” kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (31/3).

Sementara untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya ada sebanyak 7 juta, lanjut Jokowi, juga diberikan diskon sebesar 50%.

“Artinya hanya bayar 50% untuk bulan April, Mei dan Juni,” ujarnya.

Selain di sektor kelistrikan, pemerintah juga memberikan bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibayarkan secara bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%).

“Kartu Sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu selama 9 bulan (naik 33%),” terangnya.

Lebih jauh Jokowi juga menyampaikan, anggaran untuk Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Hal ini dilakukan untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil.

“Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp1 juta,” jelasnya.

Pemerintah juga memberikan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175 ribu.

“Pemerintah juga menyiapkan angaran dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 triliun,” pungkasnya.

Tambahan Belanja APBN 2020 untuk Penanganan Covid-19 Dialokasikan Rp405,1 T

KabarMakassar.com — Penyebaran pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, dan perekonomian negara.

Menyikapi hal ini, pemerintah pusat memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa, kebutuhan yang mendesak, maka pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu),” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).

“Perppu ini akan segera saya tandatangani, sehingga sudah bisa dilaksanakan. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan disampaikan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang-undang,” tambahnya.

Jokowi mengatakan, setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, Perppu yang akan dikeluarkan pemerintah ini berisikan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan; berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020; serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

“Terkait penanganan Covid-19 dan dampak ekonomi keuangan, saya menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan CoVid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun,” ujarnya.

Jokowi menyebutkan, dari angka Rp405,1 triliun itu, Rp75 triliun akan dialokasikan untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Menurut Jokowi, yang menjadi prioritas pertama adalah penyiapan anggaran untuk dukungan bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, yang akan digunakan untuk: perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD; pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet; insentif dokter (spesialis Rp15 juta/bulan), dokter umum (Rp10 juta), perawat (Rp7,5 juta), dan tenaga kesehatan lainnya (Rp,5 juta); santunan kematian tenaga medis (Rp300 juta); dukungan tenaga medis; serta penanganan kesehatan lainnya.

Prioritas kedua adalah penyiapan anggaran untuk perlindungan sosial, yang meliputi: PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%); Kartu Sembako dinaikkan dari Rp15,2 juta menjadi Rp20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp150.000 menjadi Rp.200.000 selama 9 bulan (naik 33 persen); Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa mengcover sekitar Rp5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Dimana penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp1 juta; pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi; tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu; dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 triliun.

Prioritas ketiga adalah penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi, meliputi: PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%; pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah; pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah; restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha; penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan; penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022; dan dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“Selain itu, dilakukan kebijakan nonfiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, penyederhanaan Lartas Impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem,” paparnya.

“Kita juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas,” sambungnya.

Lebih jauh Jokowi mengatakan, BI juga telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio giro wajib minimun valuta asing bank umum konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.

“Begitu juga OJK memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai Rp10 miliar berdasarkan ketepatan membayar dan restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit, termasuk restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar,” ungkapnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020 sehingga dilakukan penghematan Rp190 triliun, dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun

“Perppu ini juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07%. Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN diatas 3%. Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun (tahun 2020, 2021 dan 2022), setelah itu kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 % mulai tahun 2023,” pungkasnya.

1.300 Alat Rapid Tes Bantuan Pemerintah Pusat Tiba di Makassar

KabarMakassar.com — Sebanyak 1.300 alat rapid tes bantuan dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk memeriksa seluruh Orang Dalam Pengawasan (ODP) serta Pasien Dalam Pemantauan (PDP), utamanya yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien positif Covid-19, tiba di Kota Makassar.

“Alhamdulilah, alatnya sudah tiba. Selanjutnya akan digunakan oleh petugas medis untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap ODP dan PDP yang ada di Kota Makassar. Ini kita utamakan pasien yang belum melakukan pemeriksaan swab di rumah sakit,” kata Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, saat mengecek kesiapan ruang isolasi untuk pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Kota Makassar, Selasa (31/3).

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisah Tun Azikin memaparkan secara teknis terkait penggunaan alat rapid test Covid-19 tersebut.

“Hingga tadi malam itu berdasarkan data yang kami punya sebanyak 33 pasien positif di Makassar. Setiap orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan mereka ini yang akan kita lakukan tes. Baik statusnya sebagai ODP maupun PDP. Selain itu, kita juga akan prioritaskan bagi tenaga kesehatan di 11 rumah sakit yang bertugas di ruang isolasi, serta petugas puskesmas yang selama ini melakukan pemeriksaan” ujar Naisah.

Naisah juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mengalokasi anggaran pembelian rapid test di APBD 2020 sebanyak 25.000 unit, serta pengadaan masker sebanyak 3.500 buah.

“Kami juga sudah memesan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas medis sebanyak 1.000 paket, serta thermoscan infrared sebanyak 100 unit. Mudah-mudahan ini bisa mencukupi untuk kebutuhan kita di Makassar,” tutupnya.

Pertimbangkan Faktor Risiko Covid-19, Jokowi Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan

KabarMakassar.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait wabah virus Corona COVID-19 di Indonesia. Keputusan ini diumumkan Jokowi secara langsung melalui konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).

Jokwi mengatakan, penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat ini diambil berdasarkan faktor risiko dari wabah Covid-19.

“Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku, sudah menandatangani Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dimana opsi yang dipilih pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini adalah melakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) dengan dasar hukum UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Olehnya itu, Jokowi meminta pemerintah daerah berpegang pada aturan yang telah diterbitkan.

“Sesuai UU, PSBB ditetapkan menteri kesehatan yang berkoordinasi dengan kepala gugus tugas COVID-19 dan kepala daerah, ini berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” ujarnya.

Antisipasi Lonjakan Kasus Impor Covid-19, Jokowi Instruksikan Pengendalian Mobilitas Antarnegara

KabarMakassar.com — Pandemi virus korona atau Covid-19 terus meluas dan telah menjangkiti 202 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam satu minggu terakhir, episentrum Covid-19 juga beralih dari sebelumnya di Tiongkok, kini berada di Amerika Serikat dan Eropa.

Menyikapi hal tersebut, saat memimpin rapat terbatas yang digelar melalui teleconference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa beberapa negara yang telah mampu mendatarkan kurva penyebaran Covid-19, kini menghadapi tantangan baru berupa banyaknya kasus dari luar negeri.

“RRT, Korea Selatan, dan Singapura saat ini banyak menghadapi imported cases, kasus-kasus yang dibawa dari luar negeri,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, selain mengendalikan arus mobilitas antarwilayah di dalam negeri seperti arus mudik, Jokowi juga menyerukan agar mobilitas antarnegara yang berisiko membawa kasus impor juga dikendalikan. Arus kembalinya warga negara Indonesia (WNI) dari beberapa negara seperti Malaysia misalnya, perlu untuk dicermati karena menyangkut jumlah WNI yang tidak sedikit.

“Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari ada kurang lebih 3 ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Selain pekerja migran di Malaysia, kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal, perkiraan kita ada kurang lebih 10 ribu sampai 11 ribu ABK. Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk men-screening mereka,” paparnya.

Di samping itu, pergeseran episentrum Covid-19 ke Amerika Serikat dan Eropa juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia.

“Terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di Tanah Air,” tegasnya.

Untuk itu, Jokowi kembali menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat baik di bandara, di pelabuhan, dan di pos lintas batas. Bagi mereka yang tidak ada gejala, bisa dipulangkan ke daerah masing-masing dengan status sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

“Jadi setelah sampai di daerah, betul-betul kita harus menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin. Kemudian yang lain juga yang berkaitan dengan program bantuan sosial yang perlu kita berikan,” ujarnya.

Sedangkan bagi mereka yang memiliki gejala, lanjut Jokowi, harus dilakukan proses isolasi di rumah sakit yang telah disiapkan pemerintah, misalnya di Pulau Galang.

Jokowi pun meminta kebijakan terkait perlintasan warga negara asing (WNA) di Indonesia dievaluasi secara berkala.

“Mengenai perlintasan warga negara asing, saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA di Indonesia ini dievaluasi secara reguler, secara berkala untuk mengantisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia,” pungkasnya.

Bukan Lockdown, Ini 4 Poin Kesepakatan Gubernur se-Sulawesi

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menyesalkan kesimpangsiuran informasi yang menyebutkan Gubernur se-Sulawesi sepakat untuk melakukan lockdown sebagai langkah menekan dan mencegah penyebaraan Virus Corona (Covid-19).

Nurdin menegaskan, khusus di wilayah Sulsel, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tertanggal 29 Maret 2020 yang ditujukan kepada para gubernur/bupati/walikota tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau (Covid-19) daerah, pada poin 3 disebutkan bahwa pemerintah daerah hanya dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana covid-19 di tingkat provinsi.

Itu pun, kata dia, dengan mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain: hasil kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan setempat.

“Jadi pemerintah daerah hanya bisa menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19, dan bukan melakukan lockdown,” tegas Nurdin, Selasa (31/3).

Nurdin menjelaskan, keputusan lockdown yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat memang perlu melalui pertimbangan yang matang. Termasuk harus menyiapkan terlebih dahulu seluruh kebutuhan rakyat, utamanya sembako sesuai kebutuhan selama masa social distancing sebelum dilakukan lockdown oleh pemerintah.

“Setiap kebijakan yang menghimbau rakyat untuk berdiam diri harus dibarengi dengan penyediaan kebutuhan hidup agar rakyat bisa tenang, aman dan nyaman dalam masa ‘karantina’. Oleh karena itu, andaikata pun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan lockdown, maka kebutuhan rakyat kecil dan mungkin juga sebagian dari kita harus dibekali kebutuhan hidupnya,” ujarnya.

“Negara atau pemerintah harus melindungi dan menjamin kebutuhan hidup rakyat. Pemerintah Provinsi Sulsel belum menentukan sikap menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19, namun sudah menyiapkan berbagai langkah strategis agar kebutuhan rakyat Sulsel terpenuhi terlebih dahulu sebelum menetapkan status darurat, karena hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), Prof. Aminuddin Ilmar yang dikonfirmasi terkait hasil kesepakatan para gubernur, pangdam dan kapolda se-Sulawesi melalui telewicara pada Senin (30/3) kemarin, juga menegaskan bahwa yang disepakati adalah pembatasan pergerakan orang yang melakukan lintas batas.

Menurut Aminuddin, itu pun diambil dengan berdasar pada hasil kajian yang matang dan sesuai arahan presiden bahwa karantina wilayah merupakan domain dari kepala daerah di wilayah masing-masing untuk menentukan, setelah daerah tersebut berstatus darurat bencana Covid-19.

“Jadi ini adalah kepentingan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 itu dengan mengacu pada physical distancing, sehingga pergerakan orang dalam wilayah Pulau Sulawesi itu bisa dikendalikan. Tapi untuk angkutan distribusi barang dan logistik itu tidak ada pembatasan,” kata Aminuddin.

“Ini hanya untuk orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu pun yang dibatasi hanya waktunya. Tertutup mulai dari jam 18.00 sampai jam 06.00 WITA. jadi untuk pergerakan orang itu hanya jam 06.00 sampai jam 18.00 WITA, karena disitulah bisa dikendalikan. Perlintasan batas untuk kepentingan tertentu kan harus diperiksa. Nah itu sebenarnya langkah preventif oleh para gubernur untuk tidak sampai pada penutupan penuh atau lockdown,” ungkapnya.

Aminuddin menjelaskan, dalam telewicara tersebut sebenarnya ada 4 poin kesepakatan yang diambil para Gubernur, Pangdam dan Kapolda se-Sulawesi. Pertama, pembatasan lintas batas (khusus pergerakan orang).

“Kedua, karena dua laboratorium yang ada di Makassar itu sudah bisa memeriksa sampel pasien untuk mengetahui yang dia positif Covid-19 atau tidak, maka kemudian sampel spesimen pasien se-Sulawesi itu dites di Makassar,” terangnya.

Ketiga, lanjut Aminuddin, juga disepakati dlakukan pembatasan melalui laut dan udara.

“Ini akan dikomunikasin dengan pemerintah pusat. Artinya, bagaimana yang dibebaskan keluar masuk itu hanya kapal barang. Untuk kapal penumpang itu akan diatur,” jelasnya.

Terakhir, kata dia, para gubernur juga menyepakati untuk masing-masing mengimbau warganya untuk tidak melakukan mudik tahun ini.

“Baik antar di dalam wilayah Sulawesi maupun di luar Sulawesi. Jadi itu 4 poin kesepaktan kemarin. Ini diberlakukan sampai batas kepentingan dari pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19. Sekali lagi, itu langkah preventif yang diambil untuk membatasi lalu lintas orang, dan bukan barang atau logistik,” pungkasnya.

DPRD Pinrang Setujui Anggaran Penanganan Covid-19 Sebesar Rp7 M

KabarMakassar.com — Rapat konsultasi pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang memutuskan menyetujui usulan anggaran untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) sebesar Rp7 miliar yang diajukan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Muhtadin mengatakan, anggaran Rp7 miliar itu digelontorkan sesuai dengan surat Bupati Pinrang Nomor: 910/106/BKUD/2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengusulan Anggaran Parsial untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Pinrang.

“Sudah disetujui nilainya Rp7 miliar, sesuai permohonan dan estimasi dari Dinas Kesehatan Pinrang. Penggunan anggaran tersebut selama dua bulan kedepan,” kata Muhtadin usai memimpin rapat konultasi pimpinan DPRD kabupaten Pinrang, Selasa (31/3) sore.

“Semoga anggaran tersebut, bisa dipergunakan dengan baik untuk menanggulangi kebutuhan mendesak Pandemi Covid-19 ini,” sambung legislator Partai Demokrat tersebut.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dyah Pusputa Dewi mengatakan, anggaran Rp7 miliar ini diusulkan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Kesehatan setelah melalui kajian dan analisis terhadap kebutuhan yang sangat mendesak untuk penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Pinrang.

Menurut dia, salah satunya yang paling mendesak adalah pengadaan alat perlindungan diri (APD) untuk para petugas medis yang berada di garda terdepan dalam penganganan Covid-19 ini.

“Kita usulkan sesuai analisis kebutuhan mendesak dalam penanganan Covid-19 ini, salah satunya untuk pengadaan APD,” kata Dewi.

“Selain itu hal lain yang juga mendesak yaitu branker isolasi, alat thermoscanner, rapid test, virus transport media, masker N95, disinfektan, transport operasional Tim PSC 119, transport operasional TGC, penginapan petugas isolasi rumaah sakit dan yang lainnya,” paparnya.

Kadis Kesehatan Selayar Imbau Warga Jaga Kebersihan Tangan dan Lingkungan

KabarMakassar.com — Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Selayar, dr. Husaini, M. Kes. mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan. Terutama, kata dia, kebersihan tangan dan tidak sering memegang area wajah dan kebersihan lingkungan.

Hal itu ditegaskan Kadis dr. Husaini usai bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan penyemprotan disinpektan secara serentak di Kota Benteng, Selasa (31/3).

“Takkala pentingnya terutama bagi petugas kesehatan agar screening Covid-19 harus diperketat, mengingat Selayar saat ini sudah dalam status zona kuning,” kata dr. Husaini.

Terkait alat pelindung diri (APD), dr. Husaini mengatakan sepanjang belum ada yang positif corona, maka APD yang digunakan adalah APD standar.

“Kecuali jika sudah ada yang positif maka APD-nya harus lengkap, terutama bagi yang merawat pasien positif corona,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD KH. Hayyung Selayar dr. Hazairin Nur mengatakan jika terkait kekurangan APD itu adalah masalah yang hampir semua rumah sakit di daerah mengalaminya.

Namun ia menjelaskan stok APD yang ada tinggal menunggu penyebrangan dibuka kembali oleh pemerintah.

“APD yang digunakan sekarang kita kondisikan dengan apa yang bisa kita pakai, sambil menunggu APD masuk ke Kabupaten Kepulauan Selayar,” terangnya.