Maskapai Singapura Hentikan Penerbangan, Pariwisata Sulsel Terdampak

KabarMakassar.com — Maskapai Singapura, Singapore Airlines dan Silk Air mengurangi frekuensi penerbangan ke Indonesia sejak 24 Februari hingga 29 Mei 2020 mendatang.

Bahkan Makassar masuk dalam daftar pemberhentian penerbangan sementara dari dua maskapai tersebut. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona.

Pemberhentian dua maskapai ini diperkirakan akan berdampak pada perekonomian di Sulsel, khususnya sektor pariwisata. Hal itu disampaikan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Deny Irawan.

“Kalau berbicara sektor yang paling berpengaruh, yah tentu sektor pariwisata. Karena mau tidak mau kalau soal dampak virus corona yang sudah mendunia pasti imbasnya ke pariwisata” kata Deny, Jumat(28/2).

Walau demikian, Deny mengaku belum mengetahui pasti penurunan jumlah wisatawan sebagai akibat dari pemberhentian dua maskapai ini.

“Kita lagi bicarakan dengan teman-teman yang lain terkait perkiraan berapa jumlahnya,” tambahnya.

Deny menilai pemberhentian ini adalah hal yang wajar ditengah penyebaran virus corona yang terus menyebar tanpa henti.

“Perusahan pasti melakukan hitung-hitungan, nah penerbangan sendiri kan pasti akan takut melakukan penerbangan,” ujarnya.

Diketahui, pemberhentian penerbangan Singapore Airline dipublish melalui akun Facebook resmi maskapai tersebut.

Adapun penerbangan ke Makassar yang dihentikan yakni nomor penerbangan MI142, Singapura-Makassar, sejak 24 Februari, 2 Maret, dan 27 April 2020. Kemudian, nomor penerbangan  MI141, Makassar-Singapura untuk 24 Februari, 2 Maret, dan 27 April 2020.

Segini Jumlah Jemaah Umrah Sulsel yang Pemberangkatannya Tertunda

KabarMakassar.com — Keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang melakukan penghentian sementara akses masuk ke negaranya sejak Kamis (27/2) kemarin, sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona, mengakibatkan sebanyak belasan ribu calon jemaah umrah asal Sulsel tertunda pemberangkatannya.

“Jumlah yang belum berangkat di Sulsel Minggu lalu itu ada 24.000 jemaah. Tapi sudah ada beberapa penerbangan, jadi saya perkirakan 17.000 sampai 18.000 jemaah yang belum berangkat,” kata Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil kemenag Sulsel, Kaswad Hartono, Jumat (28/2).

Menurut Kaswad, yang menjadi masalah saat ini bukan hanya jemaah umrah yang belum memiliki visa, tetapi juga yang sudah memiliki visa namun belum diberangkatkan.

“Jemaah yang sudah memiliki visa tapi belum diberangkatkan itu jumlahnya sekitar 4 ribuan lah,” ujarnya.

Kaswad mengaku, pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan stakholder terkait, sekaligus memberikan pemahaman kepada para jemaah.

“Langkah yang diambil Kementerian Agama Sulsel dalam menyikapi kondisi ini melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa stakholder untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah umroh untuk bersabar. Karena ini murni kebijakan Arab Saudi dan bukan dari Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Kabid penyelenggara haji dan umroh kemenag sulsel tersebut menghimbau kepada para jamaah agar tetap bersabar dan ia berharap tidaka da gejolak permasalahan yang terjadi di Sulsel dengan adanya kebijakan Arab saudi tersebut.

“kepada jamaah untuk bersabar, saya harap ini tidak lama karena memang sesuai surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan Kementrian Haji dan Umrah Arab Saudi ini memang tidak ditentukan batas waktunya, dan mudah mudahan tidak terlalu lama.” harapnya.

“Kepada penyelenggara travel maupun yang terkait dengan umrah kita juga minta untuk terus menerus melakukan edukasi dan pendampingan kepada jemaah, agar tidak terjadi gejolak apalagi kita berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban di Sulsel,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Indonesia telah menetapkan situasi penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak Kamis (27/2) kemarin sebagai keadaan kahar atau force majeure.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat bersama dengan pihak Kemenko PMK; Kementerian Perhubungan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Agama; perwakilan asosiasi PPIU/PIHK, dan perwakilan maskapai penerbangan, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2) pagi, membahas penanganan jemaah umrah pasca dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

“Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah keadaan Kahar (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menteri Agama, Fachrul Razi, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (28/2).

Menag menyampaikan, rapat tersebut juga memutuskan bahwa semua pihak terkait sepakat untuk tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah yang terpaksa dilakukan akibat keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Berikut kesimpulan rapat koordinasi Menteri Agama dengan Kementerian/Lembaga, Asosiasi PPIU/PIHK, Maskapai Penerbangan dan pihak terkait dalam rangka penanganan jemaah umrah pasca kebijakan penghentian sementara ibadah umrah dan ziarah, yang digelar di Kantor Kemenag, Jumat (282) pagi:

  1. Pemerintah Indonesia memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penghentian sementara izin masuk guna melaksanakan umrah / ziarah bagi semua negara dengan mempertimbangkan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jemaah umrah dan ziarah,
  2. Jemaah Indonesia yang terdampak karena tidak berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 2.393 jemaah, berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh 8 maskapai penerbangan,
  3. Di luar itu, tercatat sejumlah 1.685 jemaah yang tertahan di negara ketiga pada saat transit dan saat ini telah / sedang dalam proses dipulangkan kembali ke tanah air oleh airline sesuai kontraknya,
  4. Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah KEADAAN KAHAR (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh
    semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  5. Pemerintah Indonesia sangat menghargai sikap PPIU, Maskapai Penerbangan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkenan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tulus mengatasi keadaan tanpa memberikan beban tambahan kepada jemaah, antara lain:
    (a). Memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada jemaah umrah yang terdampak pembatalan keberangkatan ibadah umrah bahwa penghentian sementara warga negara asing untuk masuk ke Arab Saudi adalah keputusan pemerintah Arab Saudi dengan pertimbangan untuk keselamatan umat yang lebih besar, terutama jemaah umrah dan ziarah,
    (b). PPIU memberikan pengertian kepada jemaah bahwa keberangkatan jemaah umrah hanya dapat dilakukan setelah Pemerintah Arab Saudi mencabut status penghentian sementara tersebut,
    (c). PPIU me-reschedule dan menegosiasikan ulang dengan penyedia layanan di Arab Saudi tentang akomodasi/ hotel, konsumsi, transportasi darat, dan layanan lainnya untuk tetap dapat dipergunakan sampai dengan pencabutan status penghentian sementara keberangkatan jemaah ke Arab Saudi,
    (d). Pihak airline telah sepakat untuk tunduk kepada Montreal Convention 1999 yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016 dimana kewajiban pengangkut sudah sangat jelas dalam konvensi tersebut. Akibat penundaan sementara ini maka airline tidak akan mengenakan biaya tambahan. Di luar itu, airline juga akan mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi KAHAR tersebut,
    (e). Semua pihak terkait tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah,
    (f). Pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat dari kebijakan pemerintah Arab Saudi,
    (g). Pihak airline akan segera melakukan re-schedule keberangkatan jemaah terdampak tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah demi kemaslahatan jemaah umrah,
  6. Menyangkut visa, pemerintah Republik Indonesia telah meminta pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mempertimbangkan agar visa yang sudah dikeluarkan dan tidak dipergunakan dapat diterbitkan ulang atau diperpanjang tanpa ada biaya tambahan kepada jemaah,
  7. Pemerintah mengimbau kepada seluruh jemaah umrah yang belum berangkat untuk tetap tenang dan mengikuti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia berkaitan dengan keberangkatan jemaah umrah. Koordinasi akan terus dilakukan untuk menangani keberangkatan ibadah umrah yang tertunda,
  8. Hal-hal teknis lainnya dapat dikoordinasikan dengan tim teknis yang dibentuk di bawah koordinasi Menko PMK.

Pengendara Keluhkan Traffic Light Jalan Nasional di Pinrang Tak Berfungsi

KabarMakassar.com — Pengguna jalan di Kabupaten Pinrang mengeluhkan kondisi lampu lalu lintas (traffic light) di jalan poros Pinrang – Polman (jalan nasional), tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatanan Paleteang, Kota Pinrang, yang tidak berfungsi.

Menurut warga sekitar, lampu lalu lintas tersebut mulai tidak berfungsi saat pengerjaan pelebaran jalan di lokasi tersebut (jalan nasional) beberapa bulan lalu.

“Lampu merah itu sudah lama tidak berfungsi. Agak macet kalau sore, utamanya jam pulang kerja. Kendaraan yang melintas di situ kencang dan tidak beraturan. Kita jadi was-was kalau lewat di jalan itu,” kata Yati (27), salah warga Pinrang, Jum’at (28/2) sore.

Terpisah, Kadis Perhubungan Kabupaten Pinrang, Mantong yang dikonfirmasi, membenarkan bahwa lampu lalu lintas tersebut sudah lama tidak berfungsi.

Menurut Mantong, hal itu dikarena kabel lampu lalu lintas itu putus saat pengerjaan pelebaran jalan lintas provinsi beberapa bulan yang lalu.

“Iye, itu memang sudah lama tidak berfungsi. Kabelnya putus akibat tiangnya terbuka waktu pengerjaan pelebaran jalan,” kata Mantong.

Menurut Mantong, pihaknya sudah bermohon ke Balai Perhubungan Darat Provinsi Sulsel untuk perbaikan lampu lalu lintas tersebut.

“Sudah diusulkan. Saya sudah bawa langsung surat permohonan ke Balai, karena memang itu kewenangan Balai Perhubungan Darat Sulsel. Kita tunggu saja semoga cepat dikerja,” ujarnya.

Hendak Merantau ke Jeneponto, Warga Depok jadi Korban Hipnotis

KabarMakassar.com — Iksan (20), warga Depok, Jawa Barat, yang berniat merantau ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menjadi korban perampokan dengan modus hipnotis, Kamis (27/2) malam.

Korban yang ditemui di Posko Resmob Polres Takalar menuturkan, peristiwa yang dialaminya tersebut berawal saat ia menumpangi mobil minibus berplat hitam dari Pelabuhan Makassar dengan tujuan Jeneponto.

Di tengah perjalanan, kata dia, salah satu dari pelaku yang jumlahnya diperkirakan tiga orang dan juga berpura-pura sebagai penumpang di mobil tersebut, tiba-tiba menodongnya di bagian leher dengan senjata tajam.

“Tiba-tiba saya ditodong dengan senjata tajam di bagian leher, sambil mengatakan ‘kalau berteriak, berarti anda siap mati’,” tutur Iksan, Jumat (28/2).

Setelah itu, lanjut Iksan, pelaku membekap wajahnya dan ia pun tak sadarkan diri.

“Setelah saya sadar, saya sudah berada di jalan poros Kabupaten Takalar dan semua baerang-barang saya tidak ada tersisa. Dua unit HP, beberapa tas berisi pakaian, satu buah ATM berisi uang Rp1,2 juta, semuanya dibawa kabur pelaku.” ujarnya.

Kanit Reskrim Polsek Pattallassang, Kabupaten Takalar, Aipda Hamka Tawang yang dikonfirmasi terkait peritiwa ini mengaku pihaknya sudah menerima laporan dari korban.

“Korban sudah melaporkan kejadian tersebut, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Unit Satreskrim Polres Takalar untuk menindaklanjuti kasus ini dan mengejar pelaku,” kata Hamka.

Hamka juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati menumpangi mobil gelap alias taksi liar berplat hitam. Pasalnya, kata dia, kejadian seperti ini kerap terjadi.

Saat ini, korban yang kehilangan semua barang miliknya itu masih berada di Posko Resmob Polres Takalar.

Dispar Sulsel Bakal Gaet Influencer Lokal untuk Promosi Wisata

KabarMakassar.com — Kementrian Pariwisata menggelontorkan dana sebesar Rp72 miliar untuk mendukung promosi wisata dalam negeri guna mencapai target kunjungan wisatawan tahun ini yang dipatok sebesar 18 juta kunjungan.

Dana tersebut akan digunakan untuk membayar para influencer yang diminta mempromosikan sejumlah destinasi wisata yang ada di Indoensia.

Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Deny Irawan menilai, langkah yang diambil oleh pemerintah pusat adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Karena itu, pihaknya juga akan mulai menjejaki starategi yang sama dengan konsep yang berbeda untuk lokal Sulsel.

“Kita juga punya anak muda, kita punya influencer lokal yang bisa dibina untuk kita manfaatkan. Mereka ini juga bisa go nasional, jadi kita akan lakukan seperti itu,” kata Deny, Jumat (28/2).

Menurut Denny, langkah marketing melalui influencer di era saat ini lebih menjanjikan dan berefek daripada pemasaran dengan cara konvensional yang sudah mulai ditinggalkan para pelaku bisnis.

“Kita lihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus meningkat dan sebanding jumlah internet juga semakin tinggi, toh siapa yang tidak kenal dengan itu,” ungkapnya.

Kata dia, peranan dari media sosial sangat besar dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, baik nasional maupun global.

“Kaum milenial kan tidak lepas dari media sosial, jadi influencer pasti efektif untuk mempengaruhi perilaku konsumen seperti itu. Tidak bisa dipungkiri media sosial sangat ampuh untuk dijadikan sebagai media promosi,” paparnya.

Meski begitu, kata dia, pembenahan sarana dan prasarana destinasi wisata juga dibutuhkan untuk bisa menarik perhatian wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.

“Tapi kita juga mesti perbaiki destinasi wisatanya, semuanya harus bagus maka tanpa diundang pun pasti influencer datang. Karena mereka butuh konten, jadi saling ada win solution seperti itu,” ujarnya.

Denny mengungkapkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel tahun ini memiliki target kunjungan wisatawan sebanyak 8 juta kunjungan. Dengan rincian, 7,7 juta wisatawan nusantara dan 325 ribu kunjungan wisatawan mancanegara.

“Sulsel itu memiliki 60 event pariwisata yang akan digelar tahun ini. Beberapa diantaranya telah ditetapkan sebagai agenda tahunan dan masuk dalam Calender of Event Pariwisata 2020 Wonderfull Indonesia,” pungkasnya.

Sempat Disoroti, DLH Akhirnya Mulai Angkut Sampah di BTN Bulu Mas

KabarMakassar.com — Sampah di jalan masuk BTN Bulu Mas, Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, yang beberpa hari lalu sempat menadi sorotan karena dikeluhkan warga, akhirnya mulai diangkut dan dibersihkan oleh petugas gabungan dari Pemerintah Kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pinrang serta dibantu masyarakat setempat.

“Sudah ditangani, sinergi pegawai kelurahan dan DLH dibantu masyarakat setempat,” kata Lurah Manarang, Muhammade, Jumat (28/2) siang.

“Persoalan sampah ini masalah kita semua, tidak ada yang salah atau benar. Kami akan selalu mengimbau dengan cara sosialisai di setiap pertemuan, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi bukan hanya warga BTN yang buang sampah disitu, ada juga dari luar,” tambahnya.

Sementara, Kabid Kebersihan dan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang, Andi Azis mengatakan, sampah yang diangkut dari lokasi tersebut akan dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Ulu Tedong, sambil menunggu cuaca membaik untuk selanjutnya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Malimpung.

“Baru satu kontainer yang terangkut ke TPS terdekat, karena hujan sehingga jalan masih licin untuk dibawa ke TPA Malimpung,” kata Andi Azis.

Ia memastikan, sampah di lokasi tersebut akan diangkut hingga habis. Namun dilakuakan secara bertahap karena jumlahnya yang cukup banyak.

“Kami pastikan akan mengangkutnya hingga habis. Memang sampah disana cukup banyak. Kami juga minta kesadaran masyarakat agar
membuang di dalam kontainer, sehingga tidak tercecer keluar sampahnya,” ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan, warga BTN Bulu Mas pada Rabu (26/2) lalu, mengeluhkan bau busuk yang diakibatkan dari tumpukan sampah di jalan masuk menuju perumahan tersebut.

Salah seorang warga BTN Bulu Mas, Udin mengatakan, sampah yang menumpuk di jalan masuk menuju perumahan tersebut sudah kurang lebih
dua minggu tak diangkut oleh petugas kebersihan.

“Kami sangat terganggu bau busuk sampah. Apalagi kalau sudah kena hujan. itu menumpuk karena sudah dua minggu
tidak diangkut petugas kebersihan,” ujarnya.

Menurut Udin, terkadang warga setempat juga mengabil inisiatif untuk membakar sampah yang menumpuk tersebut jika beberapa hari tak diangkut oleh petugas kebersihan. Hanya saja, asap dari pembakaran sampah itu juga dikeluhkan warga karena bisa mengganggu kesehatan.

“Mungkin akan lebih baik kalau instansi terkait menambah kontainer sampah untuk ditempatkan di lokasi tempat pembuangan sementara itu. Karena kalau penuh biasanya, warga simpan dipinggir bak. Itu karena kontainer sampah yang ada tidak cukup menampung. makanya mungkin lebih baik kalau ditambah kontainer sampahnya,” ujarnya.

Joki CPNS Asal Sidrap Diamankan Polrestabes Makassar

Kabarmakassar.com — Salah seorang warga Kabupaten Sidrap, Nia Ahmad (25) diamankan Satreskrim Polrestabes Makassar karena tertangkap memalsukan data peserta resmi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Selain itu, Nia Ahmad juga kedapatan menjadi joki ujian CPNS yang digelar GOR kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.

“Pelaku diamankan karena kedapatan menjadi Joki menggantikan peserta resmi CPNS atas nama Rusni,” kata Kasubag Humas Polrestabes Makassar Kompol Edy Supriadi Idrus, Jumat (28/2).

Edy menjelaskan penangkapan Nia karena kecurigaan petugas lantaran KTP yang digunakan diduga Palsu. Walau begitu, Nia tetap mengikuti tes CPNS.

“Usai tes selesai. Pelaku diperiksa keruangan khusus didampingi petugas. Hasilnya benar, pelaku ini memang joki yang menggantikan saudari Rusni dengan cara memalsukan data,” jelasnya.

Akibat perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Mapolrestabes Makassar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Untuk diketahui, hasil tes yang diikuti Nia Ahmad mendapatkan hasil nilai yang tinggi dan dinyatakan lulus.

Tekan Angka Pengangguran, Ini yang Dilakukan Pemkab Selayar

KabarMakassar.com — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong rendah.

Meski begitu, Bupati Kepualaun Selayar Basli Ali mengatakan, pihaknya tetap terus bekerja maksimal untuk menekan angka pengangguran di wilayahnya.

“Sesuai data statistik ketenagakerjaan BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, angka pengangguran tergolong rendah, berada pada angka 1,88 persen. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk terus menekan angka pengangguran,” kata Basli Ali pada pembukaan pelatihan BLK yang digelar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK), di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Selayar, Jumat (28/2).

Basli menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, etos kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui pelaksanaan pelatihan kerja.

“Kami mendapat laporan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, BLK Selayar telah melaksanakan 62 paket pelatihan di berbagai bidang kompetensi. Mulai dari pertukangan, perbengkelan baik otomotif sepeda motor maupun las, operator komputer, teknik pendingin, teknik sablon, tata rias, tata hidang, perhotelan hingga jahit menjahit,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Basli mengaku menaruh harapan besar pada para alumni BLK yang telah menerima bantuan, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai modal kerja secara mandiri maupun kelompok.

“Saya berharap para Alumni yang telah tergabung dalam kelompok kerja yang telah terbentuk agar bisa mengoptimalkan untuk kerja secara bersama,” tuturnya.

Sementara Plt. Kadis PMPTSPTK Selayar, Muhammad Arsyad selaku panitia pelaksana kegiatan tersebut menilai bahwa kinerja BLK cukup baik. Sarana dan prasarananya pun cukup memadai dan akan senantiasa ditingkatkan.

Namun demikian, kata dia, ada sedikit penghambat yang kadang menurunkan semangat peserta pelatihan, yakni terkait akses jalan menuju BLK yang belum baik dan kurang aman.

“Namun alhamdulillah telaahan staf yang kami buat telah mendapat disposisi dari bupati kepada kepala Bappelitbangda dan kadis PU untuk dianggarkan pada APBD Perubahan 2020. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bupati Kepulauan Selayar,” kata Arsyad.

Kawat Berduri Masih Terpasang, Mahasiswa Sebut DPRD Sulsel “Anti Demonstrasi”

Kabarmakassar.com — Pasca aksi demostrasi pada September 2019 lalu, kawat berduri yang dipasang oleh Polrestabes Makassar di depan Kantor DPRD Sulsel belum juga ditarik.

Padahal, sepanjang tahun 2020, kawat berduri yang terpasang tersebut menutup pintu keluar dari kantor wakil rakyat yang berada di Jalan Urip Sumohardjo itu.

Terkait hal itu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Polrestabes Makassar, Kompol Edy Supriadi Idrus mengakui jika kawat berduri tersebut milik Sabhara Polrestabes Makassar.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polrestabes agar kawat berduri tersebut segera diamankan.

“Miliknya Sabhara Polrestabes Makassar itu, nanti saya koordinasi sama Pak Kabag Ops. Tinggal mau diangkut, itu sudah selesai waktu aksi kemarin,” kata Edy, Jumat (28/2).

Ia juga mengakui jika kawat berduri tersebut menghalangi pintu keluar Kantor DPRD Sulsel. “Iya, pintu keluar itu tinggal mau diambil,” katanya.

Sementara itu, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Aji mengatakan bahwa keberadaan kawat berduri itu mengganggu.

“Ini perlu disingkirkan karena sangat mengganggu estetika yang ada, lagian itu untuk apa,” kata Aji.

Mahasiswa Fakultas Hukum ini mengatakan dengan adanya kawat berduri tersebut seolah-olah DPRD Sulsel anti demonstrasi.

“Itu jadi penghalang bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi, karena seolah-olah itu anti demonstrasi” pungkasnya.

Pemberangkatan Ditunda, Jemaah Umrah di Parepare Mulai Datangi Travel

KabarMakassar.com — Sejumlah calon jemaah umrah di Kota Parepare mulai mempertanyakan kepastian jadwal pemberangkatannya ke pihak travel. Hal ini menyusul adanya keputusan Pemerintah Kerjaan Arab Saudi yang melakukan penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi sejak Kamis (27/2) kemarin, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona masuk ke negaranya.

“Sudah ada beberapa calon jemaah yang akan kami berangkatkan bertanya soal kepastian jadwalnya. Ada juga yang bertanya soal pendaftaran,” kata Awal Ahmad, staf di salah satu perusahaan travel umrah di Kota Parepare, Jumat (28/2).

Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir mengimbau calon jemaah umrah di Kota Parepare untuk tidak panik.
Menurut dia, saat ini pemerintah pusat tengah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Tetap selalu berkoordinasi dengan agen perjalanan terkait perkembangan masalah ini hingga penerbitan visa dibuka kembali,” imbaunya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Indonesia menetapkan situasi penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak Kamis (27/2) kemarin sebagai keadaan kahar atau force majeur.

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya dilakukan rapat bersama dengan pihak Kemenko PMK; Kementerian Perhubungan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Agama; perwakilan asosiasi PPIU/PIHK, dan perwakilan maskapai penerbangan, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2) pagi, membahas penanganan jemaah umrah pasca dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

“Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah keadaan Kahar (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menteri Agama, Fachrul Razi, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (28/2).

Menag menyampaikan, rapat tersebut juga memutuskan bahwa semua pihak terkait sepakat untuk tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah yang terpaksa dilakukan akibat keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.