Pemberangkatan Umrah Ditunda, Kemenag Sulsel Minta Travel dan Jemaah Bersabar

KabarMakassar.com — Jadwal pemberangkatan jemaah umrah dari seluruh Indonesia termasuk Sulsel akan ditunda untuk kemudian dijadwalkan ulang atau di-reschedule. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan penangguhan kedatangan jemaah umrah dari semua negara, termasuk Indonesia yang dilkeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona masuk ke negaranya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel juga telah menyampaikan hal ini kepada seluruh kantor Kementerian Agama dan travel-travel umrah yang ada di wilayahnya.

“Kami sudah rilis informasi ini ke Kementerian Agama se-Sulsel dan travel-travel, terkait dengan rilis dari Keduataan Besar Indonesia di Ryadh, Arab Saudi. Itu yang dijadikan dasar kami menyampaikan pemberitahuan ke seluruh pihak terkait di Sulsel,” kata Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel, Kaswad Sartono, Kamis (27/2).

Menurut Kaswad, sejauh ini belum ada kepastian sampai kapan atau batas waktu dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu.

“Jadi bahasanya itukan taklik. Bahasanya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu menghentikan sementara, jadi belum ada batas waktunya. Apalagi ini kan terkait dengan menyebarnya virus corona,” terangnya.

Selain merilis informasi terkait keputusan pihak Pemerintah Arab Saudi yang melakukan penangguhan kedatangan jemaah umrah dari semua negara itu, kata dia, pihaknya juga mengimbau kepada perusahaan travel umrah untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan kepada para jemaahnya yang jadwal pemberangkatan umrahnya di-reschedule.

“Untuk travel, saya kira harus melakukan pendekatan kepada jemaah secara persuasif dan kekeluargaan. Harus sabar, karena ini bukan kebijakan Pemerintah Indonesia, tetapi kebijakan Arab Saudi,” ujarnya.

“Untuk para calon jemaah umrah juga tidak perlu emosi. Apalagi misalnya sampai mau turun ke bandara, kemenag, atau ke travel. Karena ini murni kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Tentu sebagai negara yang berdaulat, kita harus hargai itu,” tambahnya.

Lebih jauh Kaswad mengatakan, pihaknya memahami jika kondisi ini tentunya akan berefek pada kerugian yang luar biasa pada pihak travel.

“Memang bagi travel ini kerugiannya luar biasa. Mudah-mudahan seluruh pihak terkait termasuk pihak maskapai penerbangan bisa memahami.
Travel yang berangkat sebelum memperoleh visa itukan sudah beli tiket, oleh karena itu mudahan dunia penerbangan memahami. Kita berharap itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Muhammad Azhar Ghazali mengatakan, kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini tentunya akan berdampak pada jadwal pemberangkatan jemaah umroh asal Indonesia, termasuk Sulsel.

“Dampaknya pasti pada penundaan pemberangkatan dengan penundaan reschedule untuk pemberangkatan para jemaah. Tapi ini bukan pembekuan ya, ini hanya bersifat reschedule. Kerena Saudi lagi memersiapkan diri dengan pengawasaan yang lebih ketat dalam hal menerima jemaah umrah terkait dengan adanya wabah corona. Itu saja,” kata Azhar.

Menurut dia, tak ada pilihan lain selain memaklumi keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Ditanya soal kerugian yang dialami travel umrah akibat kebijakan ini, Azhar mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa bicara terkait hal tersebut.

“Sejauh ini, kita belum bicara soal kerugian. Tapi mungkin kerugian itu hanya pada persoalan waktu, karena para jemaah ini tidak bisa berangkat sesuai waktu yang awalnya sudah ditentukan. Tapi kita juga kan harus memaklumi bahwa ini adalah aturan dari Pemerintah Saudi,” ujarnya.

Perihal berapa banyak jemaah umrah asal Sulsel yang pemberangkatannya harus ditunda akibat kebijakan ini, Azhar mengatakan, jumlahnya mencapai ribuan jemaah.

“Dalam seminggu yang penerbangan langsung dari Makassar saja itu ada tiga kali, dengan jumlah total sekitar 1.200 jemaah. Jadi untuk jumlah jemaah yang pemberangkatannya harus di-reschedule, silahkan saja kalikan dengan berapa lama waktu penangguhan ini diberlakukan,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memeutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan jemaah umrah dari semua negara, teramsuk Indonesia. Hal ini disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada kamis (27/2) waktu setempat.

Dilansir dari SPA, keputusan ini diambil Pemerintah Kerjaan Arab Saudi sebagai upaya menecegah penyebaran virus corona amasuk ke negaranya, sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan pemerintah kerajaan melalui otoritas-otoritasnya sangat gigih menerapkan standar internasional yang disetujui, guna mendukung upaya negara dan organisasi internasional utamanya Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengatakan tindakan pencegahan ini sebagai bentuk perlindungan bagi keselamatan warga dan penduduknya

Pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan bahwa prosedur ini bersifat sementara, dan akan dievaluasi terus menerus oleh pihak berwenang.

Aksi Kamisan Minta Polda Bebaskan Asrul

KabarMakassar.com — Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) kembali menggelar Aksi Kamisan di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (27/2).

Dalam orasinya, Koordinator Koalisi Pembebasan Kebebasan Pers (KPKP), Sofyan Basri meminta kepada Polda Sulsel agar membebaskan jurnalis berita.news, Muhammad Asrul karena dinilai melanggar prosedur hukum.

“Kami minta saudara Asrul dibebeskan karena kasus ini merupakan sengketa pers yang penyelesaiannya bukan dengan pidana tapi melalui dewan pers sesuai dengan undang undang nomor 40 tahun 1999,” kata Sofyan.

Apalagi, kata dia, tiga berita yang diperkarakan oleh pelapor merupakan murni karya jurnalistik yang berisi konten untuk kepentingan publik.

“Tiga berita yang dilaporkan itu karya jurnalistik, dan media tempat Asrul bekerja juga telah terverifikasi pada Dewan Pers,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, istri Asrul, Andi Hasriani Rantja mengatakan pihaknya telah mengajukan surat penangguhan penahan untuk Asrul kepada pihak Polda Sulsel tapi belum ada jawaban.

“Saya mewakili keluarga sudah memasukkan surat penangguhan penahanan dan ada sekitar 70 orang yang melakukan hal yang sama, tapi belum ada jawaban. Apalagi Asrul sementara sedang batuk,” kata Hasriani.

Oleh karena itu, ia berharap kasus yang menimpa suaminya tersebut dapat diselesaikan secepatnya. Karena, kata dia, dua anaknya sudah seringkali menanyakan keberadaan sang suami.

“Saya harap ini cepat selesai, karena Asrul itu tulang punggun keluarga. Apalagi dua anak saya juga sering menanyakan keberadaan suami saya,” pungkasnya.

Karya Peserta Couple Photoshoot Competition Dipamerkan di Atrium Nipah Mall

KabarMakassar.com — Sebanyak 36 karya dan hasil foto dari 12 tim peserta Couple Photoshoot & MUA Competition saat ini terpajang dan dipamerkan di area Atium Nipah Mall, Makassar.

12 tim peserta kompetisi ini yakni DC X Bunga Matahari, Indi Foto, Halofoto, Irmha, Dhenta, Bukan Kaleng-Kaleng, Les Filles, Duta, Maxba, Hantam Lurus, Hoppipola, dan Colormax.

Pameran karya dari para peserta Couple Photoshoot & MUA Competition ini telah berlangsung sejak Senin (24/2) lalu hingga Jumat (28/2) besok, yang merupakan puncak kegiatan dari Couple Photoshoot & MUA Competition yang digelar manajemen Nipah Mall.

“Pada acara puncaknya besok, pameran ini juga akan dirangkaikan dengan talkshow photography yang dibuka untuk umum dan dimulai pukul 16:00 WITA. Pada hari yang sama, akan diumumkan pemenang dari Couple Photoshoot & MUA Competition,” kata General Manager Nipah Mall & Office Building, Richard Abraham, Kamis (27/2).

Richrad menjelaskan, penilaian dari hasil karya foto yang dihasilkan oleh setiap peserta melibatkan beberapa pihak yang ahli dan profesional di bidangnya masing-masing, diantaranya Ocha Alim (Profesional Photography), Nupy (Wedding Photography Morning View), dan Muhdiarafika (Make Up Artist).

Tim juri, kata dia, akan menilai seluruh hasil karya foto peserta dengan melihat dari sisi kesesuaian tema, ide orisinil, kreatifitas, pemanfaatan moment serta kemampuan teknis. Sedangkan untuk kategori make up terbaik, dinilai dari hasil make up yang menyesuaikan dengan tema.

“Tema dari kompetisi ini kan berkaitan dengan suasana di Nipah Mall. Jadi, peserta yang memenuhi seluruh poin penilaian tersebut akan menjadi pemenang. Couple Photoshoot & MUA Competition akan mencari juara 1, 2, 3 dan make up terbaik. Setiap pemenang berhak menerima hadiah jutaan rupiah yang telah disiapkan oleh pihak manajemen Nipah Mall,” ujarnya.

Sekadar diketahui, pendaftaran Couple Photoshoot & MUA Competition yang digelar manajemen Nipah Mall ini dibuka sejak 30 Januari lalu, dan telah berakhir 12 Februari kemarin. Tercatat ada 15 tim yang mendaftar untuk mengikuti ajang dengan hadiah total Rp40 juta tersebut.

Geram Tolak Omnibus Law

KabarMakassar.com — Sejumlah organisasi serikat buruh, masyarakat sipil, dan mahasiswa yang tergabung dalam “Gerakan Rakyat Menolak (Geram)” membagikan selebaran berisi penolakan terhadap Omnibus Law, Kamis (27/2).

Salah seorang buruh dari Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (SP-PPI), Sartono L Mutu mengatakan bahwa Omnibus Law bertujuan untuk deregulasi dan debirokrasi pemerintah Jokowi–Ma’ruf Amin.

Alasannya, kata dia, banyak peraturan perundang-undangan yang dinilai menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor.

“Kami melakukan kampanye dengan bagi-bagi selebaran dalam rangka menolak Omnibus Law karena ini mengancam posisi kaum buruh dan berpotensi terjadi PHK massal,” katanya.

Sartono menambahkan, dalam Omnibus Law pasangan akan dihilangkan, outshorcing pada semua pekerjaan akan ada, serta hilangnya jaminan sosial bagi pekerja.

“Dan sanksi pidana bagi pengusaha ditiadakan, bahkan pengguna status kontrak tak lagi dibatasi,” ujarnya.

Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, Muhammad Badai Anugrah menilai Omnibus Law tidak hanya berbahaya kaum buruh, tetapi juga akan mengancam keselamatan dan keberlanjutan hidup petani.

“Kami harap selebaran ini menjadi pendidikan politik untuk masyarakat lebih luas agar mengetahui isi dan dampak dari Omnibus law agar penolakan terhadap aturan tersebut bisa lebih massif,” kata Badai.

Legislator Gerindra Sebut Tak Masalah Jika Ada “Panwaslu Titipan”

KabarMakassar.com — Jelang Pilwalkot Makassar pada September mendatang, sejumlah persiapan telah dilakukan. Salah satunya adalah pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan yang kini sedang memasuki tahap seleksi.

Tahapan ini merupakan salah satu yang sangat krusial karena rawan disusupi calon Panwaslu titipan dari bakal calon yang akan bertarung. Apalagi, seleksinya hanya dilakukan pada tingkat kecamatan.

Terkait hal itu, anggota Komisa A DPRD Kota Makassar, Kasrudi mengatakan bahwa seleksi Panwaslu Kecamatan sudah cukup terbuka dan tidak tertutup secara prosedural.

“Pemilihannya sudah cukup bagus dan terbuka, mereka juga sudah tidak menutup pemilihannya” kata Kasrudi ketika ditemui di Kanto DPRD Kota Makassar, Kamis(27/2).

Adapun ketika ditanya mengenai peluang adanya Panwaslu Kelurahan titipan yang seleksinya saat ini sementara berlangsung, Kasrudi tidak mempermasalahkan hal itu. Terpenting, kata dia, adalah kompeten dan mampu mengembang tugas.

“Selama itu dia mampu dan berkompeten, saya rasa tidak ada salahnya karena ini Panwaslu kecamatan ada ji lagi pimpinannya di atas,” jelasnya.

Bupati Gowa Imbau Masyarakat dan ASN Isi Data Sensus Penduduk

KabarMakassar.com — Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengimbau seluruh masyarakat dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Gowa untuk segera melakukan pengisian data sensus penduduk online yang dimulai sejak 15 Februari hingga 31 Maret 2020 mendatang di website sensus.bps.go.id.

Imbauan tersebut disampaikan Adnan saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa bersama jajarannya di Ruang Kerja Bupati, Kamis (27/2).

“Diharapkan semua masyarakat dan ASN segera melakukan pengisian ini di laman sensus.bps.go.id untuk menghasilkan satu data kependudukan yang valid agar data yang di Disdukcapil Gowa bisa terupdate,” ungkap Bupati didampingi Kepala Disdukcapil Kabupaten Gowa.

Untuk meningkatkan partisipasi program sensus penduduk online di Kabupaten Gowa ini, kata dia, pihaknya akan memperlihatkan dari internal dulu atau bagi ASN Lingkup Gowa.

“Kita mulai dari internal dulu, ada sekitar 10.000an ASN Gowa. Saya bersama pak Wabup akan menghimbau para kepala SKPD untuk menyiapkan semua pegawainya. BPS bisa melakukan pendampingan dan sosialisasi dengan membagi tim, dimana setiap harinya bisa menjadwalkan tiga SKPD dengan jadwal masing-masing pagi, siang, sore,” bebernya.

Olehnya itu, melalui pertemuan ini para ASN Gowa bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk melakukan pengisian ini. Adnan mengaku dirinya akan mengecek setiap minggunya progres pengisian dan memberikan waktu kurang lebih dua minggu bagi ASN Gowa melakukan pengisian sensus penduduk online.

Sementara, Kepala BPS Gowa, Usman mengatakan, pihaknya menargetkan 17 persen atau sekitar 36 ribu Kartu Keluarga (KK) melakukan pengisian online dari total 218 ribu jumlah KK di Kabupaten Gowa.

“Total penduduk di Kabupaten Gowa kurang lebih 772 ribu dengan jumlah KK 218 ribu. Kami target sekitar 36 ribu KK. Sementara saat ini yang sudah melakukan pengisian baru sekitar 1200 KK atau 0,58 persen,” ungkapnya.

Terkait pendampingan bagi ASN, pihaknya akan menyiapkan beberapa tim agar bisa mencover ASN Gowa yang dimulai pada SKPD pada Senin mendatang untuk melakukan sosialisasi.

“Senin nanti kami akan sosialisasikan dulu sekaligus pembagian jadwal dan menghimbau membawa KK dan KTP. Rencananya setiap harinya kami akan melakukan pendampingan kepada 3 SKPD,” jelasnya.

Usman berharap, dengan dilakukannya cara ini, seluruh ASN Gowa dan masyarakat bisa mencapai target yang diinginkan dan meningkatkan persentase Gowa secara nasional.

“Tentu kami berharap bisa mencapai target itu, karena ini terlihat secara nasional persentasenya. Pak Bupati juga akan mengecek secara berkala progres dari sensus penduduk ini,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, sensus penduduk ini dilakukan dengam dua tahap yaini secara online tanggal 15 Februari – 31 Maret 2020 dan wawancara dilakukan apabila masih ada masyarakat yang belum mengisi secara online dengan mendatangi rumah warga yang terdaftar di Dinas Kependudukan Catatan Sipil mulai 1-31Juli 2020.

Penerbitan Visa Umrah Dihentikan Sementara, Begini Respon Usaha Travel di Parepare

KabarMakassar.com — Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara kedatangan jemaah umrah dari semua negara, termasuk Indonesia. Dampak dari kebijakan ini, penerbitan visa para calon jemaah umrah dari seluruh negara, termasuk Indonesia, dihentikan sementara.

Kebijakan ini tentu berdampak bagi travel umrah dan haji di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Parepare.

Awal Ahmad, staf Informasi PT Zakiah Dina Tayyibah, salah satu perusahaan travel umrah yang ada di Kota parepare mengaku, pihaknya cukup terkejut mendengar adanya kebihjakan tersebut.

Kendati demikian, kata dia, pihaknya tetap membuka pendaftaran seperti biasanya, sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

“Berpengaruhnya itu karena membuat kami kaget. Tapi kami masih menunggu (keputusan resmi dari pemerintah pusat),” ujarnya, Kamis (27/2).

Awal mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 94 jemaahnya yang tengah melakukan ibadah umrah, dan kondisinya dalam keadaan baik-baik saja.

“Sebelum diberangkatkan, kita lakukan pengecekan kesehatan dan juga ada vaksin untuk jemaah. Jadi kalau belum divaksin, tidak bisa berangkat,” terangnya.

Senada, staf administrasi di perusahaan travel umrah PT Suci Amanah Insani, Rusdiyanto mengatakan, keputusan itu tentu akan berdampak kerugian bagi travelnya.

“Tentu travel daerah seperti kami akan merugi. Biaya hotel di Makassar membengkak, belum lagi jemaah diberi konsumsi,” katya Rusdi.

Ia mengaku, pihaknya sangat menyayangkan adanya keputusan Pemerintah Arab Saudi melakukan penundaan visa itu. Pihaknya sendiri akan memberangkatkan 10 jemaah di bulan Maret mendatang.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan jemaah umrah dari semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada kamis (27/2) waktu setempat.

Dilansir dari SPA, keputusan ini diambil Pemerintah Kerjaan Arab Saudi sebagai upaya menecegah penyebaran virus corona amasuk ke negaranya, sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan pemerintah kerajaan melalui otoritas-otoritasnya sangat gigih menerapkan standar internasional yang disetujui, guna mendukung upaya negara dan organisasi internasional utamanya Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengatakan tindakan pencegahan ini sebagai bentuk perlindungan bagi keselamatan warga dan penduduknya.

Pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan bahwa prosedur ini bersifat sementara, dan akan dievaluasi terus menerus oleh pihak berwenang.

Basli Ali Minta Telkomsel Tingkatkan Pelayanan di Selayar

KabarMakassar.com — Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali meminta kepada pihak Telkomsel Regional Sulawesi untuk bisa meningkatkan layanan, khususnya di desa-desa di daerah kepulauan di wilayah Kabupaten Selayar yang saat ini masih belum terjangkau jaringan telkomsel.

Hal ini disampaikan Basli Ali saat menerima kunjungan Staf SME PT Telkomsel Channel Coordinator Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan (Pamasuka), Indah Yuwelina Mentaruk, di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (27/2).

Basli juga meminta supaya jaringan yang ada sekarang bisa ditingkatkan hingga masyarakat di pelosok desa terluar di Kabupaten Kepulauan Selayar bisa menikmati jaringan internet telkomsel.

“Hal ini akan lebih meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di era yang serba digital ini,” kata Basli.

Pada kesempatan tersebut, Basli juga menyerahkan data ketersediaan jaringan telkomsel, termasuk data kecamatan dan desa yang belum tersentuh jaringan telkomsel.

Terpisah, Staf SME PT Telkomsel Channel Coordinator Pamasuka, Indah Yuwelina Mentaruk yang dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya juga berharap agar jaringan telkomsel bisa hadir di seluruh penjuru negeri, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar yang belum tersentuh jaringan seluler telkomsel.

Indah Mentaruk berjanji, apa yang menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan diteruskan ke pimpinan PT. Tellkomsel.

“Datanya sudah ada, jadi saya akan teruskan ke pimpinan,” ujarnya.

Jadwal Pemberangkatan Ribuan Jemaah Umrah dari Sulsel di-Reschedule

KabarMakassar.com — Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan kedatangan jemaah umrah dari semua negara, termasuk Indonesia. Dampak dari kebijakan ini, penerbitan visa para calon jemaah umrah dihentikan sementara.

Menanggapi kebijakan dari Pemerintah Kerjaan Arab Saudi tersebut, Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Muhammad Azhar Ghazali mengatakan, hal ini tentunya akan berdampak pada jadwal pemberangkatan jemaah umroh asal Indonesia, termasuk Sulsel.

“Dampaknya pasti pada penundaan pemberangkatan dengan penundaan reschedule untuk pemberangkatan para jemaah. Tapi ini bukan pembekuan ya, ini hanya bersifat reschedule. Kerena Saudi lagi memersiapkan diri dengan pengawasaan yang lebih ketat dalam hal menerima jemaah umrah terkait dengan adanya wabah corona. Itu saja,” kata Azhar, Kamis (27/2).

Menurut dia, tak ada pilihan lain selain memaklumi keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Ditanya soal kerugian yang dialami travel umrah akibat kebijakan ini, Azhar mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa bicara terkait hal tersebut.

“Sejauh ini, kita belum bicara soal kerugian. Tapi mungkin kerugian itu hanya pada persoalan waktu, karena para jemaah ini tidak bisa berangkat sesuai waktu yang awalnya sudah ditentukan. Tapi kita juga kan harus memaklumi bahwa ini adalah aturan dari Pemerintah Saudi,” ujarnya.

Perihal berapa banyak jemaah umrah asal Sulsel yang pemberangkatannya harus ditunda akibat kebijakan ini, Azhar mengatakan, jumlahnya mencapai ribuan jemaah.

“Dalam seminggu yang penerbangan langsung dari Makassar saja itu ada tiga kali, dengan jumlah total sekitar 1.200 jemaah. Jadi untuk jumlah jemaah yang pemberangkatannya harus di-reschedule, silahkan saja kalikan dengan berapa lama waktu penangguhan ini diberlakukan,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan jemaah umrah dari semua negara, teramsuk Indonesia. Hal ini disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada kamis (27/2) waktu setempat.

Dilansir dari SPA, keputusan ini diambil Pemerintah Kerjaan Arab Saudi sebagai upaya menecegah penyebaran virus corona amasuk ke negaranya, sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan pemerintah kerajaan melalui otoritas-otoritasnya sangat gigih menerapkan standar internasional yang disetujui, guna mendukung upaya negara dan organisasi internasional utamanya Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengatakan tindakan pencegahan ini sebagai bentuk perlindungan bagi keselamatan warga dan penduduknya.

Pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan bahwa prosedur ini bersifat sementara, dan akan dievaluasi terus menerus oleh pihak berwenang.

Stafnya Adu Mulut dengan Kasatpol PP, Ini Kata Kepala BKPSDM

KabarMakassar.com — Video adu mulut antara Kepala Satpol PP dengan salah satu staf Badan Kepegawaian dan Pengembadaangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Makassar yang terjadi di halaman Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (26/2) sore, beredar dan viral di sejumlah grup whatsapp.

Sejumlah pihak termasuk Plt Kepala BKPSDM Kota Makasar, Basri Rakhman pun menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut.

“Ini terjadi karena ada misskomunikasi yang tidak tersampaikan ke anggota SKPD, terlebih yang di lapangan.
Jadi bila ada data belum terinput, ada namanya masa sanggah selama tiga hari untuk memperbaiki data,” terang Basri, Kamis (272).

Olehnya itu menurut dia, hal seperti ini sebenarnya tidak seharusnya terjadi.

Sebelumnya, Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb juga telah angkat bicara soal unjuk rasa yang dilakukan anggota Satpol PP hingga berujung terjadinya keributan di Rujab Walikota Makassar pada Rabu (26/2) kemarin.

Iqbal mengatakan, kejadian tersebut dipicu oleh kurang tersosialisasinya dengan baik sistem absensi yang baru diberlakukan, sehingga menyebabkan sejumlah pegawai, khususnya anggota Satpol PP merasa khawatir honornya tidak diterima atau dipotongan karena tidak melakukan absensi. Utamanya mereka yang bertugas di luar kantor.

“Selama ini sosialisasi yang dilakukan BKPSDM hanya kepada operator pengelola sistem yang ada di masing-masing unit kerja saja. Akibatnya, banyak pegawai yang belum paham. Kita sudah perintahkan untuk dilakukan sosialisasi secara menyeluruh pada hari Senin depan,” kata Iqbal.

“Kita minta kepada Satpol PP untuk tidak perlu lagi cemas jika tidak melakukan absen eletronik, karena itu bisa diganti dengan absen manual, khususnya yang bertugas di luar kantor,” tambahnya.