Jelang Liga I 2020, Polda Sulsel Bentuk Satgas AMB

KabarMakassar.com — Polda Sulsel bakal membentuk Satgas Anti Mafia Bola Jilid III. Hal ini sesuai dengan perintah Kapolri Nomor 295 tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Satgas Anti Mafia Bola (satgas AMB).

Direskrimum Polda Sulsel Kombes Pol Didik Agung Widjanarko mengatakan, Satgas AMB Jilid III ini dibentuk seiring bergulirnya Liga I 2020. Dimana Polri berkewajiban mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, termasuk mengantisipasi adanya mafia bola.

“Polri sangat berharap dengan Satgas AMB ini dapat berperan memunculkan prestasi sepak bola Indonesia semakin meningkat, juga citra sepak bola Indonesia semakin baik,” kata Didik saat memimpin rapat kordinasi dengan jajaran Satker Polda Sulsel yang terlibat dalam Satgas AMB wilayah Polda Sulsel, Selasa (25/2).

Didik menambahkan, rencananya Polda Sulsel juga akan segera menerbitkan surat perintah untuk Satgas Wilayah Polda Sulsel.

“Juga akan dilaksanakan rakor dengan pihak luar, terutama dengan PSSI dan pihak klub PSM Makassar,” terangnya.

NA ke Pejabat Pemprov: Kalau Bekerja Tidak Baik, Terpaksa Kita Ganti Supir Saja

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) mengingatkan para pejabatnya untuk serius dalam mengemban amanah yang diberikan. Ia mengaku tak akan ragu melakukan pergantian pejabat adalam hitungan bulan jika dibutuhkan.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu juga menegaskan, dirinya tidak akan memberikan toleransi kepada pejabat yang tidak mampu mengemban tugas yang diberikan.

“Saya tidak takut ganti pejabat setiap bulan. Saya juga tidak akan tegur. Tapi kalau bekerja tidak baik, terpaksa kita ganti supir saja,” ujarnya di hadapan pejabat lingkup Pemprov Sulsel saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (25/2).

Menurut NA, hal ini sesuai dengan arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Itu arahan Menteri PANRB. Silahkan, dua bulan ganti pejabat tidak ada masalah,” ungkapnya.

Meski begitu, NA juga memastikan, pergantian pejabat yang nantinya akan dilakukan tetap mengacu pada penilaian kinerja.

“Yah ukuran kinerja. Kalau kinerja tidak dicapai dalam tiga bulan, kita evaluasi,” tegasnya.

Olehnya itu, NA berharap, semua pihak mendukung tindakan yang dilakukan jika nantinya dilakukan evaluasi kinerja.

“Kalau ganti orang, harus dukung dong. Karena ini dalam rangka mendorong kinerja,” katanya.

NA menambahkan, Pemprov Sulsel akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja para ASN-nya. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemerintahan yang bersih dengan didukung oleh SDM yang berintegritas dan bermoral serta memiliki kinerja yang baik.

DPRD Pantau Tes Wawancara Calon Kades

KabarMakassar.com — Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba, Andi Pangeran Hakim dan Safiuddin, Selasa (25/2), melakukan pemantauan pelaksanaan tes wawancara hari kedua para bakal calon kepala desa yang akan bertarung dalam pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Bulukumba pada tanggal 5 Maret 2020 mendatang.

Dalam tes wawancara yang digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) tersebut, masing-masing bakal calon kepala desa diminta untuk menjawab pertanyaan dari beberapa panelis. Diantaranya dari unsur Inspektorat, Bapeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, TNI dan Polri.

Masing-masing para bakal calon diberikan waktu lima menit untuk menjawab setiap pertanyaan dari panelis.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Safiuddin mengapresiasi jajaran Dinas PMD dan Inspektorat beserta unsur terkait yang terlibat dalam pelaksanaan tahapan Pilkades ini, utamanya transparansi dalam melaksanakan seluruh tahapan. Mulai dari rapat persamaan persepsi semua pihak, sampai pada tahapan penetapan calon terpilih.

“Apa yang dilakukan Dinas PMD perlu diapresiasi. Ini salah satu bentuk transparansi dalam melaksanakan tahapan Pilkades. Ini tidak lain untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari terkait pelaksanaan Pilkades,” ujarnya.

KPU Akui Berkas Nur-Ilyas Penuhi Syarat untuk Diverifikasi

Kabarmakassar.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros siap melakukan verifikasi terhadap berkas pasangan calon perseorangan untuk Pilkada Maros, Muhammad Nur-Muhammmad Ilyas. Pasalnya, berkas pasangan dengan tagline “BERANI” itu dinyatakan cukup dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi.

Terkait hal itu, Devisi Tehnis Penyelenggaraan Ketua KPU Maros, Mujaddid mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pengecekan dokumen dukungan yang disetorkan oleh pasangan Muhammad Nur-Muhammmad Ilyas. Hasilnya, kata dia, ada 442 yang tidak lengkap dan yang lengkap ada 25.176.

“Secara jumlah memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi, begitu pun dengan sebaran, jumlah sebaran ada 14 dari 8 yang dipersyaratkan” kata Mujaddid.

Dikonfirmasi terpisah, Muhammad Nur menyampaikan terima kasih kepada semua tim yang telah all out dalam proses penginputan dukungan dan sortir dokumen selama 2 bulan. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan segenap rakyat Maros yang telah menyetor berkas dukungan kepada tim.

“Jalur perseorangan ini tidaklah mudah, secara administrasi tim juga bekerja anti tumbang guna merampungkan seluruh langkah administarsi sebelum penyerahan,” kata Muhammad Nur.

“Banyak bakal calon pasangan yang menyatakan diri akan maju melalui jalur perseorangan tetapi hanya Maros dan Selayar saja yang terdapat jalur perseorangan sejauh ini,” tambahnya.

Diketahui, jumlah dokumen yang diserahkan pasangan Muhammad Nur-Muhammmad Ilyas sebanyak 26.158 dan sebanyak 25.716 dinyatakan lengkap serta sebanyak 442 dinyatakan tidak lengkap.

Hutan Rusak, Gubernur Minta Kades Lakukan Konservasi Hutan

KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menghadiri Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa, di Hotel Four Point by Sheraton, Selasa (25/2). 

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel meminta dengan tegas kepada seluruh kepala desa se-Sulsel agar menjaga lahan yang masih utuh dan melakukan konservasi hutan yang sudah dibabat oleh petani jagung. 

Menurutnya, keberadaan hutan di Sulawesi Selatan sudah sangat memprihatinkan karena ulah masyarakat yang membabat habis hutan. 

Ia berharap, semua lahan yang sudah rusak agar dilakukan konservasi dan lahan yang masih utuh agar dijaga dengan baik, karena ini merupakan pertahanan kita agar terhindar dari bencana alam. 

“Hutan kita yang sudah rusak tinggal kita konservasi lagi, lahan yang masih utuh kita jaga bersama. Nah tolong seluruh kepala desa jangan sampai dibuka lahan baru lagi,” jelas Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di acara 

Arahan untuk menjaga huta ini tiada lain untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan sendiri kata Nurdin Abdullah. Sebab, sudah berturut-turut dua tahun mengalami bencana alam bahkan merenggut nyawa pada awal tahun 2019 silam. 

“Kita harus menjaga hutan kita demi kepentingan kita semua,” tambahnya.

Pada setiap kesempatan Nurdin Abdullah menyampaikan betapa pentingnya bagaimana menjadi hulu agar tidak berefek pada bencana alam di hilir. Apalagi lanjutnya, air memiliki sifat mencari tempat yang paling rendah untuk dilewati.

Hadir pada kegiatan ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kapolda Sulsel, Bupati dan Walikota se Sulsel, para Kepala Desa se Sulsel serta undangan lainnya.

Puluhan Pejabat Nonjob, DPRD Bakal Panggil Kepala BKD Sulsel

KabarMakassar.com — Peleburan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel mengakibatkan puluhan pejabat eselon III dan IV saat ini tidak memiliki jabatan alias nonjob.

Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengaku pihaknya akan segera memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel dan meminta klarifikasi serta penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi di Lingkup Pemprov Sulsel.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan data laporan yang diterima oleh DPRD Sulsel, setidaknya ada 94 pejabat eselon III dan IV yang saat ini nonjob akibat kebijakan perampingan OPD tersebut.

“Ada sekitar 94 orang yang melapor ke saya. Bahkan ada yang sebenarnya OPD-nya tidak terdampak perampingan, hanya saja jabatannya diisi pejabat baru,” ungkap Selle KS Dalle, Selasa (25/2).

“Secepatnya kami akan memanggil Kepala BKD Sulsel untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan Pemprov Sulsel. Mungkin awal Maret, karena saya harus rapatkan dulu dengan anggota komisi lainnya tentang itu,” lanjutnya.

Terpisah, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tak menampik adanya puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov Sulsel yang saat ini nonjob, sebagai dampak dari kebijakan perampingan beberapa OPD.

“Bukan perampingan itu kalau semua dapat jabatan. Kan di pusat juga sama (ada perampingan). Dan itu aturannya sudah jelas, kalau itu akan dialihkan ke fungsional. Nah hari ini sudah ada dilantik beberapa pejabat fungsional. Besok juga ada lagi pelantikan, tapi tidak semua dan ini akan bertahap,” kata Nurdin.

Bandar Sabu di Takalar Divonis 10 Tahun Penjara

KabarMakassar.com — Anto alias Nyento (37) bandar narkoba jenis sabu yang diringkus Tim Drugs Hunter Resnarkoba Polres Takalar di Makassar pada 25 September 2019 lalu, menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri takalar, Selasa (25/2).

Dalam sidang terebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun 6 bulan subsider 3 bulan penjara serta denda Rp1 miliar terhadap Anto yang merupakan warga Batunapara, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar itu.

“Terdakwa terbukti mengedarkan narkoba,” kata Kasi Pidum Kejari Takalar, Asrini As’ad, usai sidang.

Menurut Asrini, Anto terbukti melanggar Pasal 114 dan 112 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

“Tuntutan jaksa itu 13 tahun penjara. Sementara hakim Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan vonis selama 10 tahun 6 bulan subsider 3 bulan penjara serta denda Rp1 miliar,” terangnya.

Rahman Bando Ditunjuk sebagai Plt Kadis Pendidikan Makassar

KabarMakassar.com — Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menunjuk Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Abd. Rahman Bando sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan nomor: 800.4.111-2020, dengan dasar Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

“Terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah ini, disamping jabatannya sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, juga melaksanakan tugas sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan kewenangan melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya rutin. Sementara yang sifatnya prinsipil harus dikonsultasikan kepada Penjabat Walikota Makassar,” bunyi salah satu poin dalam surat keputusan tersebut.

Terpisah, Abd. Rahman Bando yang dikonfirmasi membenarkan penunjukan dirinya sebagai Plt Kepla Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Rahman mengaku, sejak Senin (24/2) kemarin, dirinya sudah mulai menjalankan tugas sebagai lt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.

“Saya sudah minta izin di pak wali kemarin untuk melaksanakan tugas saya. Jadi, dari hari Senin kemarin saya sudah laksanakan tugas (sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar,” terangnya.

Kontra Shan United, PSM Krisis Gelandang

KabarMakassar.com — PSM Makassar akan melakoni laga kedua babak penyisihan Grup H AFC Cup 2020 kontra jawara Liga Myanmar, Shan United, di Stadion Madya Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/2) besok.

Beberapa pemain PSM dipastikan tidak bisa diturunkan pada laga yang dijadwalkan kick off pukul 16.30 WITA itu. Diantaranya; Sherif Hasic dan M Arfan yang harus menjalani sanksi akibat kartu merah yang diterimanya di laga sebelumnya, serta Rasyid Bakri dan Irsyad Maulana yang masih dalam pemulihan cidera.

Pasukan Ramang sendiri pada Senin (24/2) kemarin, telah bertolak ke Jakarta dengan membawa 18 pemain.

Pelatih PSM makassar, Bojan Hodak sebelumnya mengaku dihadapkan pada situasi yang pelik jelang laga kontra Shan United ini. Meski begitu, ia yakin bisa menemukan solusi untuk menutupi absennya beberapa pemain pilar PSM tersebut.

“Kami hanya memiliki Rizky Pellu yang bertipikal sebagai gelandang klasik. Ada beberapa pemain yang bisa di mainkan di poisisi itu (gelandang), tapi bukan gelandang murni,” kata Bojan, Ahad (23/4) kemarin.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu berharap, para pemainnya bisa saling mempelajari kelemahan sendiri, dan belajar dari pengalaman di laga sebelumnya kontra Tampines Rovers.

Panpel Siapkan 2.000 Tiket

Panitia pelaksana (Panpel) laga kandang PSM Makassar untuk AFC Cup, menyiapkan 2.000 lembar tiket untuk pertandingan kontra Shan United pada laga kedua penyisihan Grup H Piala AFC 2020 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Rabu (26/2) besok.

“Kami mencoba menjual 2.000 lembar tiket dulu. Semisal banyak yang pesan, akan ditambah lagi yang jelas tidak melebihi kapasitas stadion sebesar 10 ribu tempat duduk,” kata Media Officer PSM, Sulaiman Abdul Karim.

Sebelumnya, Manajer PSM untuk AFC Cup 2020, Syahrir Nawir mengatakan, pihaknya sengaja memindahkan kandang PSM untuk AFC CUp 2020 dari Stadion Pakansari Bogor ke Stadion Madya Senayan untuk lebih mendekatkan supporter dengan laga PSM di AFC Cup 2020.

“Kami ingin lokasi pertandingan lebih mudah dijangkau oleh supporter,” terangnya.

Olehnya itu, ia berharap para supporter bisa memerahkan Stadion Madya Senayan saat laga PSM kontra Shan United digelar untuk meberi dukungan semangat motivasi kepada Pasukan Ramang.

“Imbauan manajemen PSM kepada supporter, mari merahkan Stadion Madya nanti. Tak hanya untuk supporter PSM saja, karena PSM di AFC Cup 2020 ini mewakili Indonesia,” pungkasnya.

Bupati Selayar Hadiri Raker Percepatan Penyaluran Dana Desa

KabarMakassar.com — Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sulsel Tahun 2020 di Four Points by Sheraton, Selasa (25/2).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 tersebut dibuka oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, dan dihadiri langsung oleh Menteri dalam Negeri (Mendagri) yang diwakili oleh Direktur Penataan Administrasi Pemerintahan Desa, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Kawasan Pedesaan.

“Bagaimana pemanfaatan dana desa dengan baik dengan konsep perencanaan yang matang, dan bagaimana penguatan terhadap pemerintah desa untuk lebih berinovasi dalam pemanfaatan dana desa oleh kepala kejaksaan tinggi beserta seluruh jajarannya,” kata gubernur dalam sambutan dan arahannya.

Sementara, Mendagri dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Penataan Administrasi Pemerintahan Desa menyampaikan, pemenuhan persyaratan penyaluran oleh para bupati untuk segera disalurkan ke masing-masing desa, dan digunakan sesuai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekadar diketahui, selain bupati, unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat Kabupaten Kepulauan Selayar juga hadir dalam kegiatan tersebut. Dianataranya: Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Pemerintahan, Kapolres, Kajari, Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas PMD, dan para kepala desa.