Perankingan Hasil SKD CPNS Parepare Beredar di Medsos, Ini Penjelasan BKPSDM

KabarMakassar.com — Hasil prankingan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare untuk formasi pelamar umum (SMA-D3) yang digelar pada tanggal 10-16 Februari lalu, beredar di media sosial dan Whatsapp Grup.

Meski tak mencantumkan sumber resmi, pengumuman perankingan hasil SKD dalam bentuk file pdf yang beredar tersebut berisi nama-nama peserta yang lulus tes SKD CPNS Kota Parepare, lengkap dengan tanggal tes serta jadwal sesinya. Bahkan, tertera rekap nilai hasil tes yang terdiri dari TWK, TIU dan TKP. Hanaya saja, tidak tercantum sumber resmi dalam pengumuman tersebut.

Padahal menurut jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara, perankingan hasil SKD CPNS untuk seluruh instansi baik pusat maupun daerah baru akan diumumkan pada 22-23 Maret mendatang.

Sekretaris BKPSDM Kota Parepare, Adriani Idrus yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku pengumuman hasil perankingan SKD tersebut tidak resmi dan bukan dikeluiarkan oleh pihak panitia seleksi (Pansel) daerah Kota parepare.

“Informasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebab, hanya BKN yang berhak mengumumkan itu.

Data hasil tes, secara sistem BKN pusat yang akan melakukan pemeringkatan,” kata Adriani, Senin (24/2).

Menurut Adriani, kemungkinan pengumuman perankingan hasil SKD itu dibuat oleh seseorang yang membuat rekap sendiri.

“Bisa jadi dia merekap sendiri dengan melihat hasil tes di papan pengumuman. Mari kita tunggu pengumuman resmi dari BKN. Kami imbau pelamar tetap hati-hati dan waspada jika ada informasi yang tidak jelas,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya pihak BKPSDMD Kota Parepare di laman Facebook-nya telah mengunggah jadwal pengumuman perankingan hasil SKD CPNS yang baru akan diumumkan pada 22-23 Maret 2020 mendatang.

Semengtara untuk jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang merupakan tahap kedua dari seleksi penerimaan CPNS berdasarkan jadwal yang dirilis tersebut akan digelar pada tanggal 25 Maret sampai10 April 2020 mendatang.

Jalan Poros Parepare-Sidrap Macet Parah, Ini Penyebabnya

KabarMakassar.com — Arus lalu lintas di jalan poros Parepare-Sidrap, tepatnya di Desa Mattirotasi, Kampung Baru, Kabupaten Sidrap macet parah, Senin (24/2) sore. Akibatnya, para pengendara yang melintas di jalur tersebut pun harus antre hingga tiga jam.

Salah seorang pengendara, Sapri Tajuddin mengatakan, macet parah yang terjadi sekira mulai pukul 18:00 WITA itu disebabkan adanya perbaikan jalan (pengaspalan) dan diperparah dengan kecelakaan (mobil terbalik) di sekitar lokasi tersebut.

“Saya dari Pangkajene (Sidrap) mau ke Parepare. Sudah tiga jam ini macet. Bahkan mobil ini lama baru bergerak,” kata Sapri.

Terpisah, Humas Polres Sidrap, Bripda Nunung Eka Safitri yang dikonfirmasi membenarkan jika penyebab kemacetan parap di jalan poros parepare-Sidrap itu diakibatkan adanya perbaikan jalan yang kemudian diperparah dengan kecelakaan di sekitar lokasi tersebut.

“Personel lantas Polres Sidrap sudah turun ke lokasi untuk mengatur lalu lintas di sana. Penyebabnya karena perbaikan jalan dan ada mobil terbalik,” terang Nunung.

Berdasarkan pantauan di lapangan, arus kendaraan mulai lancar dan kembali normal sekira pukul 21:00 WITA.

Sekadar diketahui, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII makassar memang sudah kurang lebnih seminggu terakhir melakukan perbaikan jalan (pengaspalan) di jalan poros Parepare-Sidrap yang selama ini banyak berlubang. Pengendara yang melintas di lokasi tersebut pun diminta untuk berhati-hati.

Gegara Pompa Air, Kakek di Bulukumba Tewas dengan Mata Tercungkil

KabarMakassar.com — Paba (60), seorang kakek warga Dusun Pao Jawae, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tewas usai dianiaya rekannya, Muin bin Taside (60), Senin (24/2) siang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa pembunuhan itu dipicu lantaran korban yang sehari-harinya bekerja sebagai petani, menolak mengembalikan pompa air milik pelaku yang merupakan Kepala Dusun Bacari, Desa Palambare, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat adu mulut hingga terjadi perkelahian yang berujung tewasnya korban.

Korban diduga meninggal dunia akibat
dicungkil matanya dan alat vitalnya dipotong oleh pelaku menggunakan parang.

Kapolres Bulukumba, AKBP Gani Hatta yang dikonfirmasi mengatakan, saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Bulukumba untuk mempertanggung jawabakan perbuatanya.

“Pelaku langsung diamankan personel dari Polsek Gantarang sore tadi. Namun saat ini sudah berada di Mapolres Bulukumba dengan barang bukti satu buah parang,” kata Gani.

“Sementara, jenazah korban dibawa ke RSU Andi Sultan Dg Radja untuk dilakukan visum guna penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya.

DPRD Makassar Pelajari Konsep Tuntaskan Kemiskinan di Bandung

KabarMakassar.com — Anggota Komisi D DPRD Makassar Bidang Kesejahteraan Masyarakat mencoba konsep memerangi kemiskinan dengan menggunakan konsep yang dipelajari saat kunjungan kerjanya di DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (24/2).

Tidak hanya itu kesejahteraan pegawai honorer pada tingkat pemerintahan daerah juga menjadi bagian dari konsep yang ingin diterapkan para legislator di DPRD Kota Makassar tersebut.

Permasalahan kota Makassar yang dianggap serius ini di respon langsung dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, didampingi unsur pimpinan yaitu Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, serta Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga Koordinator Komisi D H.A. Nurhaldin, NH.

Selain itu jajaran Komisi D DPRD Kota Makassar yaitu, Ketua Komisi D Abd Wahab Tahir, Wakil Ketua Fatma Wahyuddin, Sekretaris Sahruddin Said. Anggota Komisi D, Irwan Jafar, Al Hidayat Samsu, Irmawati Sila, Sangkala Saddiko, Abd Wahid, Sahruddin Said, Yeni Rahman, Nurul Hidayah, dan Budi hastuti.

Kehadiran para legislator Makassar itu diterima oleh Wakil Ketua Komisi D, Iwan Hermawan dan didampingi Agussalim Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung.

Ketua Komis D Makassar, Wahab Tahir tertarik untuk mengamati dan memahami bagaimana kebijakan yang diambil terkait Perda penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Bandung, sebab dirinya mengaku hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk nasib tenaga honorer.

“Konsep ini mesti kita terapkan dengan baik, dan ini bis kita lakukan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga nasib tenaga honorer,” ujarnya.

SAKIP Award 2019, Pemkab Bulukumba Raih Predikat B

KabarMakassar.com — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikemas dalam SAKIP Award 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bulukumba, di Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (24/2).

Menurut Inspektur Kabupaten Bulukumba, Andi Sri Arianti, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Bulukumba tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mendapat nilai 61,14 atau dengan predikat penilaian “B”.

“Meski predikat B-nya masih bertahan dari tahun 2018, namun nilainya meningkat dari angka 20,02,” Kata Sri Arianti.

Penilaian tersebut, kata dia, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang baik.

Sementara, Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali yang menerima penghargaan dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pencapaian predikat “B” tidak terlepas dari penerapan kegiatan yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi, serta adanya sinkronisasi dan sinergitas semua perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Sukri berharap, kinerja yang sudah baik agar terus ditingkatkan.

“Kinerja pemerintah harus berorientasi hasil serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Sukri.

Pada momentum SAKIP Award tersebut, Tjahjo menyerahkan penghargaan untuk 190 pemda di Wilayah III yang meliputi 12 pemerintah provinsi, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 178 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut.

Sekadar diketahui, dari 24 daerah di Sulawesi Selatan, hanya 10 yang memperoleh predikat B, yaitu Makassar, Sinjai, Luwu Utara, Gowa, Bantaeng, Pinrang, Bulukumba, Maros, Luwu Timur dan Bone. 

Harapan Pemprov Sulsel untuk Addatuang Sidenreng XXV

KabarMakassar.com — Andi Faisal Sapada resmi dinobatkan sebagai Addatuang Sidenreng XXV. Acara penobatan yang dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, Forum Silaturahmi Kraton Nusantara, para raja dan ratu se-Nusantara, akademisi dan tokoh masyarakat itu berlangsung di Halaman eks Kantor Bupati Sidrap, Senin (24/2).

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulsel, Denny Irawan Saardi dalam sambutannya mengatakan, penobatan Addatuang Sidenreng XXV memberi inspirasi kemajuan kebudayaan khususnya di Sulsel sekaligus memberi warna baru dalam pengembangan kebudayaan dalam kerangka NKRI.

“Penobatan Addatuang Sidenreng XXV adalah momen baik dalam pelestarian nilai budaya dan sejarah terkhusus di Sidrap,” ujarnya.

Olehnya itu, kata dia, Pemprov Sulsel berharap agar Adattuang Sidenreng XXV senantiasa bekerja dengan baik dalam mendukung kemajuan kebudayaan seperti ditetapkan dalam UU Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017.

“Semoga senantiasa menjadikan Sidrap kota bersejarah dan berbudaya sebagai daya tarik wisata bagi wisatawan nusantara maupun manca negara,” harapnya.

“Sekali lagi pemprov mengajak seluruh pihak menjaga dan mempertahankan adat budaya dalam menjawab tantangan zaman yang demikian pesat. Karena bangsa yang besar adalah bangsa berbudaya dan senantiasa melestarikan adat budaya yang ada,” pungkasnya.

Petugas Kebersihan Gunakan Atribut Kampanye, Ini Kata Pj Walikota

KabarMakassar.com — Foto sejumlah petugas kebersihan di Kecamatan Tamalanrea yang menggunakan atribut kampanye salah satu bakal calon Wali Kota Makassar yang beredar di sejumlah WhatsApp Grup dan media sosial menjadi soroton.

Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menyarankan agar masyarakat melaporkan kejadian itu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar.

“Kalau ada temuan dilaporkan saja. Pasti ditindaki, karena kan sekarang belum kampanye. Tidak apa-apa itu dilaporkan saja ke Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu akan memberikan rekomendasi ke wali kota bahwa ini pelanggaran atau tidak. karena yang tahu itu melanggar atau tidak adalah Bawaslu.” kata Iqbal, Senin (24/2).

Iqbal juga mengaku sampai saat ini pihaknya juga belum mengetahui secara pasti, yang melakukan pelanggaran tersebut apakah ASN atau bukan.

“Terus terang saya juga masih bingung, apakah ini bagian dari pelanggaran atau ini juga bagian dari ASN atau bukan. Kan petugas kebersihan di bawah naungan kecamatan, jadi bisa dilihat kalau itu diperintahkan oleh ASN atau bukan. Kalaupun ASN-nya yang memerintahkan, pasti dapat sanksi dari aturan yang berlaku,” ujarnya.

Iqbal menambahkan, dirinya sudah beberapa kali mengimbau seluruh ASN untuk menjaga netralitas, utamanya saat apel atau upacara.

“Setiap apel, saya sampaikan kepada ASN dan kepada kepala SKPD dan camat. Saya selalu sampaikan tentang netralitas itu. Kita hanya menyiapkan panggung, biarkanlah para calon untuk menari. Siapa yang paling bagus tariannya, itu yang paling banyak mendapatkan tepukan. Kita tidak usah ikut memukul gendang,” pungkasnya.

Deng Ical Ingin Kota Makassar Seperti Kota Madinah

KabarMakassar.com — Bakal calon wali kota Makassar, Syamsu Rizal mengikuti fit and proper test di Sekretariat DPW PPP, Jalan Sungai Saddang, Senin (24/2) siang tadi.

Pasca mengikuti fit and proper test, Deng Ical–sapaan akrab Syamsu Rizal keluar ruangan dengan ekspresi yang sangat santai dan cair. Ia mengaku, dirinya mengexplorasi visi misinya dalam ruangan penguji.

“Alhamdulillah tadi kita sudah mengexplorasi visi misi. Jadi itu enaknya. Maksudnya cair sekaliki, jadi kita bisa saling bertukar ide, bagaimana membangun Kota Makassar yang islami terutama,” kata Deng Ical.

Wakil Wali Kota Makassar periode 2013-2018 itu juga menaruh harapan, Kota Makassar ke depan bisa menjadi kota yang islami.

“Kota yang islami itu bukan berarti cuman untuk ummat islam. Umat yang lain pun itu juga merasa nyaman seperti hakekat Rasulullah membuat Madinah semua agama merasa nyaman,” ujarnya.

Sementara, Ketua Desk Pilkada DPW PPP Sulsel, Andi Dallatongeng mengatakan, pihaknya belum melakukan survei internal terhadap semua calon yang sudah mendaftar. Pasalnya, baru dua calon yang sudah melakukan uji kelayakan.

“Nanti kita adakan survei internal. Kan masih ada calon nanti ini, setelah ini masih ada yang mau datang, sore ini ada Pak Appi, malam ada Pak Irman Yasin Limpo, kemudian nanti kita akan rapatkan,” kata Dalatongeng.

Pelindo IV: Dubai Port Tertarik Kembangkan Ambon New Port

KabarMakassar.com — Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Farid Padang mengatakan, Dubai Port tertarik melakukan kerja sama dengan pihaknya untuk mengembangkan Ambon New Port yang didesain dengan konsep Integrated Port Industri di lokasi Tulehu dan Waai Maluku Tengah.

“Konsep itu kami (Pelindo IV) bahas di Kementerian BUMN pada Jumat (21/2) bersama Wakil Menteri II BUMN dan pihak Dubai Port. Saat itu pihak (Dubai Port) menyatakan tertarik untuk mengembangkan Pelabuhan Ambon bersama Pelindo IV,” jelas Farid melalui pernyataan tertulisnya, Sabtu (22/2).

Menurutnya, selain Pelabuhan Waai Tulehu, Dubai Port juga berminat untuk bekerjasama dengan Pelindo IV mengembangkan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang eksisting.

Dia menyatakan bahwa semua proses kerja sama yang akan dilakukan nanti tetap akan melalui Pelindo IV.

Untuk diketahui, Pelindo IV sendiri sudah melakukan pengembangan Pelabuhan Ambon menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp104 miliar untuk melakukan reklamasi dan CY, serta pengadaan 2 unit alat RTG dan 1 unit alat CC.

“Kami juga telah melakukan peningkatan kapasitas lapangan penumpukan sebesar 100%, yakni dari 100.000 TEUs menjadi 200.000 TEUs,” ujarnya.

Dubai Port Tertarik Kelola Pelabuhan Ambon.

Sementara itu, pihak Dubai Port menyatakan ketertarikannya untuk ikut melakukan pengelolaan Pelabuhan Ambon melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi usai bertemu dengan pihak Dubai Port di Jakarta.

“Saya sudah ketemu dengan pihak Dubai Port. Saya menawarkan beberapa tempat, salah satunya di Ambon. Kami juga sedang melakukan studi dengan Bank Dunia, terkait pelabuhan khusus konsolidasi ikan di sana,” kata Menhub Budi Karya.

Budi Karya mengatakan, tujuan dari penawaran tersebut adalah untuk memperkuat peran pelabuhan-pelabuhan dalam negeri itu sendiri. Sekaligus mengurangi beban APBN dengan adanya transfer dana dan pengetahuan dari swasta yang berpengalaman.

Selain menawarkan Pelabuhan Ambon, Menhub juga menawarkan beberapa pelabuhan lainnya di Indonesia. Namun menurutnya, perusahaan asal Dubai, Uni Emirates Arab tersebut lebih tertarik untuk melakukan kerja sama pengelolaan Pelabuhan Ambon.

“Tapi Dubai Port lebih tertarik dengan yang di Ambon,” ucapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Indonesia bersama Dubai Port sudah menjalin kerja sama serupa di Kawasan Industri Gresik, Jawa Timur. Kerja sama itu dijalin Dubai Port bersama Maspion Group untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai terminal petikemas nasional.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pelabuhan Indonesia Maspion dan DP World Asia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada sekitar Juli 2019 lalu.

Tak Sesuai Mekanisme, KPU Tolak Rekomendasi Pj Walikota

KabarMakassar.com — Surat rekomendasi Pj Wali Kota Makassar yang merekomendasikan Mantan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Kota Makassar, Iskandar Lewa, untuk mengisi posisi jabatan sebagai Sekretaris KPU Makassar yang saat ini lowong, ditolak oleh pihak KPU Provinsi Sulsel.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang menjelaskan, penolakan ini dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

“Mekanismenya, pengangkatan pejabat struktural eselon III di lingkungan KPU itu dilakukan dengan open bidding (seleksi terbuka) tetapi terbatas. Artinya, hanya bisa diikuti internal KPU,” kata Asrar, Senin (24/2).

“Nanti eselon II baru dia terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Makanya itu surat Pj Wali Kota kita jawab (ditolak). Itu karena mekanisme kita itu seperti itu (open bidding),” tambahnya.

Asrar menjelaskan, persyaratan utama menjadi pejabat di KPU adalah harus pegawai organik dan berpangkat minimal III.d.

“Tapi yang penting dia adalah pegawai organik KPU. Dulu memang kita masih meminta pegawai perbantuan sebagai pimpinan di KPU kabupaten kota, karena di kabupaten kota belum ada orang yang memenuhi syarat. Tapi sekarang ini setelah semua organik, banyak yang memenuhi syarat. Makanya kita tidak lagi meminta ke pemda. Sekarang kita mengatur kita punya kepegawaian sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku tak masalah surat rekomendasi yang dikirmkannya tidak dijawab atau ditolak oleh pihak KPU Sulsel.

Apalagi, kata dia, memang ada aturan yang harus diikuti dan disesuaikan terkait urusan kepegawaian di internal KPU.

“Ya tidak apa-apa. Kita hanya memberikan masukan, dan ternyata ada aturan internal KPU bahwa mereka lelang internal. Kalau begitu aturanya, kita tidak bisa memaksa,” kata Iqbal.

Sekadar diketahui, sebelumnya jabatan Sekretaris KPU Makassar dijabat oleh Sabri. Namun yang bersangkutan tersangkut kasus penyelewangan dana hibah untuk Pilwalkot Makassar tahun 2018. Dimana kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp5 miliar.