Sales Pembunuh Bocah di Sidrap Dijerat Pasal Berlapis

KabarMakassar.com — Aviors Christover, oknum sales salah satu perusahaan di Kabupaten Pinrang yang diringkus aparat kepolisian Polres Sidrap di Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, pada Rabu (12/2) lalu karena membunuh bocah 9 tahun yang gagal dicabulinya, dijerat pasal berlapis dengan hukuman 15 tahun penjara.

Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Benny Pornika mengatakan, akibat perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 338 KUHPidana.

“Ancaman hukuman Pasal 81 ayat (3) penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia itu kurungan 10 tahun,
Pasal 82 perbuatan cabul ancaman hukuman 15 tahun, dan Pasal 338 pembunuhan ancaman kurungan 15 tahun,” terang Benny, Kamis (20/2).

Sebelumnya dikabarkan, AV bocah pria berusia 9 tahun, warga Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, menjadi korban pembunuhan di dalam WC rumahnya yang dilakukan Aviors Christover, oknum sales salah satu perusahaan di Kabupaten Pinrang, Rabu (12/2).

Peristiwa pembunuhan itu berawal saat pelaku mengunjungi rumah korban di Kampung Kamirie, Desa Mattirotasi, untuk menawarkan produk alat-alat rumah tangga. Saat tengah menwarkan produk dagangannya, pelaku ingin buang air dan meminta izin kepada pemilik rumah untuk menggunakan kamar mandinya yang terletak di belakang rumah tersebut.

Sesampainya di kamar mandi, bak penampungan tenyata hanya berisi sedikit air, sehingga pelaku meminta tolong kepada korban untuk membuka kran air bak penampungan yang berada di luar dan kemudian mengajaknya masuk ke dalam kamar mandi. Korban yang masih lugu pun mengikuti perintah pelaku.

Di dalam kamar mandi, pelaku coba mencabuli korban. Namun, korban melakukan perlawanan dan berusaha untuk lari. Merasa khawatir korban yang masih duduk di bangku SD itu akan melaporkan perbuatannya pada orang tuanya, pelaku kemudian menganiaya korban dan memasukkannya ke dalam bak air serta menekan kepala korban ke dalam air beberapa lama sampai korban meninggal dunia.

Beberapa saat kemudian, Al Faqy, kakak korban menyusul ke belakang rumah karena hendak buang air besar. sesampainya di depan pintu kamar mandi, ia curiga melihat sandal adiknya berada di depan pintu, sehingga sempat mengetuk pintu kamar mandi yang kemudian terdengar suara pelaku.

Aviors berhasil diringkus aparat kepolisian dari Polsek Watang Pulu yang dibackup anggota Resmob Satreskrim Polres Sidrap di Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sekira pukul 16.00 WITA, atau beberapa jam setelah peristiwa pembunuhan tersebut terjadi.

Calon Persorangan Belum Mendaftar, KPU Pilih Bekali Tim Verifikasi

KabarMakassar.com — Masa pendaftaran atau penyerahan syarat dukungan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang menempuh jalur perseorangan untuk Pilwalkot Makassar 2020 telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sejak Rabu (19/2) kemarin di Ruang Azalea, Hotel Claro Makassar.

Namun hingga hari kedua atau Kamis (20/2), belum ada satupun pasangan bakal calon yang mengkonfirmasi pihak KPU Makassar untuk melakukan penyerahan syarat dukungan pencalonan melalui jalur independen.

“Sudah dua hari dibuka, tapi belum ada yang datang menyetor dukungan untuk calon perseorang di Pilwalkot Makassar. Tidak ada juga tim yang melapor akan datang,” kata Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar, Kamis (20/2).

Padahal menurut Gunawan, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon (Sistem info pencalonan) untuk maju Pilwalkot Makassar 2020. Ketujuh pasangan bakal calon tersebut yakni: Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

“Tapi kita tetap menunggu sesuai jadwal saja. Jadwal penyerahan dukungan calon perseorangan untuk Pilkada 2020 ini dibuka hingga 23 Februari 2020 pukul 24.00 WITA. Tapi untuk tanggal 19-22 Februari, itu hanya dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA,” jelasnya.

Belum adanya konfirmasi dari para bakal calon untuk datang menyerahkan syarat dukungan ini dimanfaatkan pihak KPU Makassar untuk melakukan pembekalan tenatang tata cafra verifikasi administrasi maupun faktual kepada 60 orang anggota tim volunteer KPU Makassar yang nantinya akan melakukan verifikasi seluruh berkas calon wali kota yang mendaftar.

“Mereka ini ada mahasiswa yang dari Unhas, UNM, yang kita ajak kerjasama dan tim KPU Makassar sendiri,” terangnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan KPU pada pertengahan Oktober 2019 dan juga merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, jumlah dukungan minimal yang harus dimiliki bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang ingin maju melalui jalaur independen yaitu sebanyak 72.570 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Makassar dengan sebaran di delapan kecamatan.

Ini Jadwal Pengumuman Hasil SKD CPNS Pemprov Sulsel

KabarMakassar.com — Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Sulsel telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari hingga 1 Februari 2020.

Kini para pelamar tinggal menunggu pengumuman perankingan hasil SKD untuk mengetahui lulus tidaknya ke tahap berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Pasalnya, meski skor SKD memenuhi atau bahkan melebih nilai ambang batas (passing grade), pelamar belum tentu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sebab, hanya tiga peserta dengan nilai tertinggi di masing-masing formasi yang berhak untuk mengikuti (SKB)

Terkait jadwal pengumuman perankingan hasil SKD, Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, Taufik Akbar mengatakan, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 205-4/99 perihal jadwal pelaksanaan seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, pengumuman hasil SKD akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 23 Maret 2020.

“Untuk pengumuman dan penetapan perankingan hasil SKD berdasarkan surat Kepala BKN itu baru akan dipublish pada tanggal 22 Maret 2020, termasuk SKDS CPNS Pemprov Sulsel,” kata taufik, Kamis (20/2).

Menurut Taufik, nantinya setelah pelaksanaan SKD selesai secara nasional, akan dilakukan rekonsiliasi data.

“Akan dilaksanakan rekonsialiasi data antara Panita Seleksi Nasional (Panselnas) dan Panitia Seleksi Daerah (Panselda). Jadi sementara ini kita menunggu selesainya pelaksanaan SKD secara nasional, yang sesuai Jadwal sampai dengan 28 Februari 2020,” terangnya.

Taufik menegaskan, yang berhak dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pengumuman dan penetapan prankingan hasil SKD adalah Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas dan bukan instansi daerah.

“Setelah BKN atau panselnas mengeluarkan pengumuman dan hasil perankingan, baru selanjutnya instansi pemerintah daerah menetapkan pengumuman hasil/kelulusan SKD dengan keputusan ketua panitia seleksiinstansi,” jelasnya.
tuturnya.

Sekadar diketahui, pelaksanaan SKD CPNS Pemprov Sulsel yang digelar pada 28 Januari sampai 01 Februari lalu diikuti sebanyak 4.914 peserta. Pemprov Sulsel sendiri untuk pemerimaan CPNS kali ini mendapat jatah atau kuota penerimaan sebanyak 195 formasi, yang terdiri dari 77 formasi tenaga kesehatan dan 118 formasi tenaga teknis.

Curhat Asosiasi Hiburan Malam di DPRD Kota Makassar

KabarMakassar.com — Asosiasi Hiburan Malam hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Makassar, Polres Makassar, di gedung DPRD Kota Makassar yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman, Kamis (20/2).

Hadirnya Asosiasi Hiburan Malam di DPRD Makassar terkait dengan keluh kesahnya yang di razia pihak pemkot dan kepolisian jelang natal dan tahun baru, dimana pihaknya juga mengklaim sumbangish besar dari Tempat Hiburan Malam (THM) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Teman-teman di Asosiasi Hiburan Malam itu mempertanyakan bagaimana status yang mereka sandang di dalam pelaksanaan hiburan malam di Kota Makassar,” ujar Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman saat membuka rapat di Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (20/2).

Supratman menjelaskan, surat permintaan rapat dengar pendapat diajukan Asosiasi Hiburan Malam salah satunya karena jelang perayaan Natal dan Tahun Baru beberapa waktu lalu sangat marak razia yang dilakukan Pemkot Makassar hingga kepolisian.

“Memang benar kemarin menjelang Natal dan Tahun Baru itu mungkin hanya DPRD yang tidak melakukan sidak ke tempat hiburan malam. Hampir seluruh instansi yang terkait dengan itu, itu melakukan sidak,” katanya.

Ia menambahkan, Asosiasi Hiburan Malam di Makassar merasa usaha tempat hiburan malam yang dijalankan ialah ilegal. Padahal mereka mengaku sudah mengantongi sejumlah izin.

“Seolah-olah bahwa THM itu ada hal yang ilegal, kenapa karena hampir semua instansi itu melakukan penggerebekan. Kenapa itu dilakukan pada saat bulan 12, kan sebelum-belumnya (bisa), maksudnya gitu, padahal mereka ini mengatakan kita ini punya sumbangsih besar terkait dengam PAD Kota Makassar,” kata Supratman menjabarkan maksud permintaan RDP yang diajukan Asosiasi Hiburan Malam.

Rencana Bangun MPP, Pemkab Bulukumba Konsultasi ke Kementerian PANRB

KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Bulukumba merencanakan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di eks Kampus Akademi Keperawatan (Akper) Bulukumba tahun ini.

Nantinya, seluruh pelayanan publik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya, baik pemerintah maupun swasta dalam akan digabung dalam satu gedung di MPP tersebut, dimana layanannya akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan aspek efektifitas seerta efiensi dalam pelayanan.

Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto bersama OPD terkait dan beberapa anggota Komisi A DPRD Bulukumba juga telah melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta pada Selasa (182) lalu terkait rencana ini.

Tomy mengungkapkan, dalam konsultasi itu Kementerian PANRB memberikan dukungan dan apresiasi atas inisiatif dan inovasi yang akan dilakukan Pemerintah kabupaten Bulukumba terkait layanan publik tersebut.

“Begitu pula DPRD Bulukumba, mereka juga memberikan dukungan politiknya agar Mal Pelayanan Publik segera direalisasikan sebagai upaya mengurai persoalan peningkatan kualitas layanan di Bulukumba pada aspek perizinan dan non perizinan,” kata Tomy, Kamis (20/2).

“Di tempat ini (MPP) ratusan unit layanan perizinan bisa dilakukan, dan bisa berbagai level layanan. Seperti dari Kemenag, Samsat, dan lainnya. MPP ini dirancang untuk menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk mengurus izin maupun layanan yang lain seperti kependudukan,” jelasnya.

Sementara, Sekretaris Bappeda Bulukumba, Amran Syaukani mengatakan, pelaksanaan pembangunan MPP memiliki standar-standar yang wajib dipenuhi dan harus dilakukan di bawah koordinasi Kementerian PANRB.

“Makanya mulai dari perencanaannya kita sudah harus melakukan asistensi atau konsultasi dengan Kemenenterian PANRB. Pun nanti selama pembangunan dan operasionalnya tetap didampingi oleh Kementerian PANRB,” terang Amran.

Menurut Amran, nantinya pembangunan MPP Bulukumba akan dilaksanakan secara bertahap dan diupayakan rampung tahun 2021.

“Anggaran pembangunan MPP tahun ini telah dianggarkan di APBD 2020 sebesar Rp1,3 miliar. Mengenai rancangan desainnya, sementara dikerjakan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan,” pungkasnya.

Honorer di Pemprov Sulsel Berubah Status jadi Tenaga Magang

KabarMakassar.com — Pemprov Sulsel akan melakukan penertiban pegawai non-ASN atau yang lebih dikenal dengan sebutan tenaga Honorer. Istilah honorer akan diganti menjadi tenaga magang.

Aturan ini diterapkan berdasar pada peraturan pemerintah pusat tentang pelarangan pengangkatan tenaga nonkontrak atau honorer.

“Kan honorer dilarang, jadi magang itu sama seperti praktek kerja untuk mengisi kekosongan sementara jabatan yang belum terisi itu berdasarkan Anjab (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja),” ungkap Kepala Bidang Perencanaan dan Aparatur Sipil Negara BKD Sulsel Taufik Akbar, Kamis (20/2).

Nantinya, kata dia, kinerja para tenaga magang ini akan dievaluasi setiap tahunnya.

“Jadi mereka itu setiap tahun dievaluasi hasil kerjanya. Kalau bagus, dilanjutkan. Evaluasi ini sebenarnya tidak harus menunggu setahun. Kalau kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait menganggap kinerja tenaga magang tak maksimal, OPD berhak untuk menghentikan,” ujarnya.

Ditanya perihal kemungkinan adanya pengurangan tenaga honorer yang akan menjadi tenaga magang di lingkup Pemprov Sulsel, Taufik mengaku hal itu di luar kewenangan BKD.

“Itu kewenangan OPD. Jadi nanti jumlahnya berapa tenaga magang itu berdasarkan evaluasi OPD-nya masing-masing. OPD akan evaluasi berdasarkan kinerjanya, berdasarkan kebutuhan ABK dan Anjab-nya,” ujarnya.

“Kami (BKD) tidak sampai pada kami yang menseleksi atau menentukan. Itu OPD yang punya kewenangan berdasarkan Anjab dan BKPNS dimana kekurangan, terus berdasarkan itu evaluasinya,” jelasnya.

Ditanya soal jumlah tenaga magang yang ada sekarang di lingkup Pemprov Sulsel, Taufik mengaku belum mengetahui secara pasti. Pasalnya menurut dia, masih ada beberapa OPD yang belum memasukkan data.

Sekadar diketahui, kebijakan penghapusan tenaga honorer ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Satgas Antimafia Bola Tegaskan Komitmennya Berantas Match Fixing

KabarMakassar.com — Satgas Antimafia Bola Jilid III resmi bertugas sejak 1 Februari 2020. Tim ini akan bertugas memonitoring pertandingan di Liga Indonesia (Liga 1, Liga 2 dan Liga 3) untuk mencegah terjadinya pengatauran skor atau match fixing.

Ketua Satgas Antimafia Bola, Brigjen Pol Hendro Pandowo menyatakan komitmennya untuk mengawal Liga Indonesia musim 2020, dan siap bekerjasama dengan PSSI. Hal itu disampaikannnya saat menghadiri rapat koordinasi Polri-PSSI di Ballroom Hotel Century, Jakarta, Kamis (20/2).

“Kita sangat apresiasi rapat ini, untuk menyamakan langkah dan siap mengawal kompetisi Liga 2020 yang berkualitas menuju Indonesia dan sepakbola lebih bersih serta berprestasi,” ujarnya.

Hendro menambahkan, Satgas Antimafia Bola akan melakukan monitoring dan pengawasan dari berbagai aspek untuk mencegah terrjadinya match fixing, termasuk kemungkinan pengaturan skor yang dilakukan bandar judi dari dalam maupun luar negeri.

Olehnya itu, ia meminta kepada seluruh jajaran klub dan perangkat pertandingan untuk sama-sama berkomitmen memberantas pengaturan skor, suap dan sejenisnya di persepakbolaan Indonesia.

“Marilah kita bersama-sama berkomitmen agar kedepan jangan ada lagi pengaturan skor dan suap dalam pertandingan di Liga Indonesia,” Pungkasnya.

Sekadar diketahui, kegiatan yang dihadiri Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan jajaran pengurus PSSI itu digelar dalam rangka menjamin kompetisi Liga Indonesia 2020 yang berkualitas menuju Indonesia Maju.

Kantongi Rekomendasi Nasdem, Danny Makin Optimis di Jalur Parpol

KabarMakassar.com — Bakal Calon Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengantongi rekomendasi dari Partai Nasdem untuk bertarung di Pilwalkot Makassar 2020.

Surat rekomendasi dari DPP nasdem untuk Danny Pomanto itu diunggah Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Rusdi Masse di akun instagramnya, Kamis (20/2).

Dalam surat rekomendasi dengan Nomor: 020-SI/RP/DPP-NasDem/II/2020 yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2020 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP NAsdem HM Ali dan Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Pranandya Surya Paloh itu, dinyatakan bahwa DPP nasdem telah menyetujui Danny Pomanto sebagao Calon Wali Kota Makassar dalam Pilwalkot Makassar tahun 2020.

DPP Nasdem juga memerintahkan DPD Nasdem Kota Makassar untuk bersama-sama dengan Danny melakukan komunikasi politik dengan partai lain guna mencari calon pasangan atau wakil wali kota untuk memenuhi syarat pencalonan ke KPU kota Makassar, serta melakukan konsolidasi internal guna mendukung pencalonan.

Selain itu, DPP Nasdem juga memerintahkan Danny untuk memenuhi persyaratan pencalonan ke KPU Makassar, dan melaporkan hasilnya kepada DPP Nasdem paling lambat 14 hari sebelum dibukanya masa pendaftaran pencalonan Pilkada 2020-2025.

Danny Pomnato yang dikonfirmasi terkait surat rekomendasi dari Nasdem tersebut mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

“Saya bersyukur dan berterima kasih Saya bersyukur dan terima kasih kepada bapak Surya Paloh. Begitu juga dengan pengurus DPW dan DPD Nasdem. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini,” kata Danny.

Terkait perintah DPP Nasdem untuk mencari tambahan dukungan partai guna memenuhi persyaratan pencalonan, Danny mengaku siap untuk menjalankan perintah tersebut.

“Insha Allah setelah tanggal 22 nanti kalau tidak ada halangan, akan ada dua rekomendasi lagi yang bakal saya terima untuk mencukupkan syarat dukungan. Tapi kita lihat nanti lah. Yang pasti rekoemndasi Nasdem ini membuat saya semakin yakin dan optimis maju lewat jalur Parpol,” ujarnya.

Terkait calon pasangan atau wakil yang akan mendampinginya bertarung di Pilwalkot makassar 2020, Danny mengatakan, hal itu nanti akan dibahas setelah koalisi parpol pengusungnya terbentuk.

“Kalau untuk calon wakil itu nanti setelah koalisi terbetuk. Nanti akan dibahas usulan-usulan yang masuk, baik dari saya, dari parpol pengusung, termasuk juga usulan dari masyarakat. Yang Pasti, insha Allah saya akan maju lewat jalur usungan parpol,” pungkasnya.

Tanggal Cantik 20-02-2020, 10 Bayi Lahir di RSUD Lasinrang

KabarMakassar.com — 10 bayi lahir di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan di tanggal cantik 20-02-2020. Kesepuluh bayi tersebut lahir dari rahim 10 orang ibu.

Humas RSU Lasinrang Pinrang, Sriyanti Mas’ud mengatakan, dari 10 bayi yang lahir di tanggal cantik hari ini itu, hanya tiga yang lahir secara normal. Sementara tujuh lainnya lahir melalui proses Seksio Sesarea (operasi).

“Ada 10 bayi yang lahir di tanggal cantik hari ini. tiga bayi perempuan lahir spontan, dan 7 dengan tindakan operasi,” terang Yanti.

Sementara, Dian Maulidah (28), ibu dari Hilya Mahira Munir, bayi yang lahir di tanggal cantik, mengaku tak merencanakan untuk melahirkan buah hatinya di hari ini.

“Alhamdulillah, ini anak pertama. Lahir tadi subuh pukul 04:40 WITA. Ini tidak direncanakan dan memang sudah waktunya lahir. Semoga berbakti kepada orang tua, dengan harapan cantik, secantik tanggal lahirnya. Cantik ahlaknya, pokoknya cantik segalanya,” tutur Dian.

Pilih Jalur Independen, Baret Cella Resmi Mendaftar ke KPU Maros

KabarMakassar.com — Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros yang memilih maju lewat jalur perseorangan, M. Nur Mahmud – M. Ilyas atau yang dikenal dengan tagline ‘Baret Cella’, hari ini Kamis (20/2) resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros.

Dengan berjalan kaki, M. Nur Mahmud – M. Ilyas yang berangkat dari Posko Pemenangannya diantar ratusan massa pendukungnya ke Kantor KPU Maros sambil meneriakkan kalimat “Baret Cella, Rakyat Berani”.

Setibanya di Kantor KPU Maros, rombongan pasangan Baret Cella disambut jajaran KPU Maros.

Bakal Calon Bupati Maros, M. Nur Mahmud dalam sambutannya mengatakan, ia bersama tim pemenangan dan para simpatisannya datang untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU untuk maju sebagai calon melalui jalur independen.

“Saya bersama tim dan para simpatisan bersyukur karena hari ini kami telah menyiapkan semua berkas yang diperlukan, meskipun sempat mengalami beberapa kendala, namun alhamdulillah semua mampu kami atasi,” ujarnya.

Sementara, Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maros, Mujaddid memastikan, setelah penyerahan, berkas-berkas yang telah disetorkan oleh bakal calon akan langsung di proses oleh KPU Maros.

“Begitu berkas ini kami terima, maka hari ini pula akan kami periksa kelengkapannya, sehingga jika ada kekurangan akan langsung kami sampaikan kepada para LO,” kata Mujaddid.

“Jika dalam pengecekan terdapat kekurangan, maka akan kami sampaikan untuk bisa dilengkapi oleh tim paslon sebelum batas waktu yang telah ditentukan,” tambahnya.