Pelaku Pencurian HP di Sinjai Diringkus di Makassar

KabarMakassar.com — Tim Reserse Mobil (Resmob) Polres Sinjai dipimpin oleh Ipda Sangkala bersama Resmob Polda Sulsel berhasil menangkap terduga pelaku pencurian yang terjadi di Jalan Pettarani Kelurahan dan Jalan Sawerigading Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Senin (27/01).

Hal tersebut berdasarkan Laporan Polisi LP/232/X/2019/SPKT/Res Sinjai Tgl 06 Oktober 2019 dan LP/12/I/2020/SPKT/RES SINJAI tanggal 17 Januari 2020 tentang Pencurian. Unit Resmob Polres Sinjai melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut.

Berawal dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) Resmob Polres Sinjai melakukan olah TKP serta mengumpulkan informasi dan diperoleh identitas terduga pelaku yaitu Tamrin yg beralamat di Makassar.

Berbekal informasi dari TKP, Unit Resmob Polres Sinjai berkoordinasi dan berbagi info dengan Resmob Polda Sulsel mengenai identitas dan ciri pelaku, berhubung pelaku merupakan warga kota Makassar, selanjutnya team Resmob Sinjai bergerak menuju Makassar dengan berkoordinasi dengan Resmob Polda Sulsel untuk mencari keberadaan pelaku dan berhasil menangkap Tamrin tanpa perlawanan di Jalan Malengkeri, Makassar.

Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa satu unit HP jenis Xiaomi Note 4 warna Hitam, Redmi 5A warna Silver, Redmi 5A warna Gold, Oppo Y81 warna Hitam, Redmi 5A warna Silver, Redmi 5A warna Gold, dan dua buah dompet warna Coklat. Barang bukti yang disita turut dibenarkan oleh terduga pelaku Tamrin saat di interogasi oleh Tim Resmob Polres Sinjai.

Kanit Resmob Polres Sinjai, Ipda Sangkala menjelaskan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di dua TKP. Pada tanggal 17 Januari 2020 di Jalan Pettarani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan pada tanggal 6 Oktober 2019 di Jalan Sawerigading Kel. Bongki Kec.Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

“Akibat dari pencurian tersebut mengakibatkan kerugian secara total ditaksir sebesar 15 juta rupiah,” ungkapnya.

Kini pelaku berikut barang bukti diamankan di Mapolres Sinjai guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kajati Sulsel Kunker ke Kabupaten Pinrang

Kabarmakassar.com — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat DR Firdaus Dewilmar melakukan kunjungan kerja dan silaturrahmi ke Kabupaten Pinrang yang digelar di Aula Kantor Bupati Pinrang, selasa (28/1).

Dalam kunjungan kerjanya, Kajati Sulsel dan rombongan bersilaturrahmi dan memberikan pengarahan umum kepada segenap pejabat Lingkup Pemkab Pinrang, di sambut langsung oleh Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid, Ketua DPRD Pinrang H Mutadin, Dandim 1404 Pinrang Letkol Arm Lukman Sasono, Kapolres Pinrang AKBP Bambang Suharyono, Kajari Pinrang Ayu Agung, serta unsur Forkopimda kabupaten Pinrang. Dihadiri Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Pinrang.

Dalam sambutan Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid mengucapkan selamat datang kepada Kajati Sulsel di Bumi Lasinrang. Ia juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kajati Sulsel atas kunjungan kerjanya di Pinrang.

Bupati Irwan Hamid menyampaikan di hadapan Kajati bahwa proses pembangunan di Kabupaten Pinrang saat ini telah berjalan dengan baik. Hal ini, kata Irwan, berkat kuatnya sinergi Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan unsur Forkopimda Pinrang serta seluruh elemen masyarakat Pinrang.

Sementara itu, Kajati Sulselbar Firdaus Dewilmar menyebut kehadirannya selain bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten juga sekaligus memonitoring Kejari Pinrang. Dalam pemaparannya ia menyampaikan sejumlah pencapaian Kejati Sulsel, selama ia menjabat.

“Kejati sulsel berhasil ‘menyelamatkan’ aset pemerintah hingga Rp15 triliun. Seperti Stadion Mattoanging, Barombong, hingga Makkassar New Port,” katanya di aula pemkab Pinrang, selasa (28/1) sore.

“Instruksi Jaksa Agung dan Kapolri, agar kasus yang ditangani Kejaksaan benar-benar yang berkualitas. Tidak boleh ada kriminalisasi, tebang pilih. Bila perlu kalau turun ke lapangan bersama Polisi, TNI, dan Jaksa agar terjadi singkronisasi,” terangnya.

Selain itu Kajati juga menyinggung mengenai dibubarkannya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kata Dia Meski bubar, fungsi pengawalan tetap dilaksanakan.

Terakhir kata Firdaus, kita membutuhkan sinergitas, kolaborasi dan koordinasi dengan baik antar lembaga. Pada muaranya, tercipta iklim perekonomian yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

“Untuk penegak hukum jangan berpura pura salah ‘gigit’, kalau ada yang seperti itu sampaikan sama saya, biarkan saya siapkan yang paling berbisa,” tegasnya.

Hadir Lebih Dekat, Gerai Tri Store Pindah Lokasi

KabarMakassar.com — Sejalan dengan komitmen Tri Indonesia untuk selalu meningkatkan layanan pelanggannya, kini pelanggan Tri di Makassar bisa lebih mudah mengakses layanan tatap muka di gerai Tri Store karena mulai 28 Januari 2020, Tri Store Makassar berpindah lokasi ke ruko Meranti Jalan Boulevard Raya Nomor 8A Makassar.

Konsep Play Store juga dibuat lebih santai dengan Digital Touch Point pelanggan tidak perlu menunggu antrian panjang untuk bertatap muka dengan Tri Agent Interior kemudian Tri Store pun dibuat Youthful dan Fun sesuai dengan profil pelanggan Tri yang mayoritas adalah anak muda.

“Pelanggan bisa dengan mudah mendapatkan produk Tri dan layanan Digital Lifestyle di Tri Store Makassar pada Grand Opening (28/1). Tri Store Makassar memberikan penawaran spesial bagi pelanggan yang melakukan transaksi minimum Rp 50.000 bisa langsung mendapatkan Merchandise Official dari Tri sementara pada tanggal 29 – 27 Februari 2020 pelanggan yang melakukan transaksi minimal Rp 100.000 bisa langsung mendapatkan Merchandise Official menarik lainnya dengan adanya Tri Store di lokasi baru kami ingin lebih memaksimalkan layanan tatap muka dengan pelanggan lokasi yang strategis dapat memberikan kemudahan mobilitas dan kenyamanan bagi pelanggan serta masyarakat yang berada di wilayah Makassar dan sekitarnya untuk tetap memperoleh layanan terbaik dari Tri agen kami” ucap Vice President Customer Engagement and Operation Tri Indonesia, Julandi George Fransiskus.

Selain layanan tatap muka melalui Tri Store yang tersebar di 44 Kota di Indonesia. Diketahui Tri juga hadir dalam layanan Digital Tracker yang memiliki Assistant Virtual. Tri juga dapat diakses melalui berbagai platform Digital dan Sosial Media yaitu aplikasi Bima+ yang bisa didownload melalui Google Play Store dan Apple store ataupun Social Media seperti Twitter, Facebook, Messenger Lite Indonesia, Telegram dan layanan telepon Tri Care di nomor 132 dari kartu Tri sedangkan untuk konfirmasi terkait produk dan layanan Tri pelanggan bisa mengakses website resmi tri.co.id

DPRD Cecar Kemenag Parepare Soal Kuota Haji

KabarMakassar.com — Komisi II DPRD Parepare melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenag Parepare terkait kuota jamaah haji di ruang Komisi II, Selasa (28/01).

Kuota jamaah haji Parepare itu 122 yang telah mendaftar 11 hingga 12 tahun lalu. Namun, saat ditanya terkait regulasi pergantian jamaah yang batal, pihak Kemenag lantas kebingungan.

Kasi Haji dan Umrah Kemenag Parepare, Hasnah Nurdin mengatakan kuota yang ditetapkan itu tidak bisa ditambah atau dikurangi. Jika ada yang batal karena meninggal, ahli warisnya yang menggantikan, meski tidak mendaftar.

“Kalau batal karena sakit akan digantikan dengan jamaah haji yang tertunda. Jamaah haji yang tertunda itu dikarenakan sudah dua kali menunaikan ibadah haji,” terangnya.

“Kuota lansia kami usulkan 135 ke pusat. Namun tahun 2019 kami tidak dapat jatah jamaah lansia. Karena itu wewenang pusat,” ucapnya.

Kendati demikian, para legislator di Komisi II meragukan penjelasan dari pihak Kemenag, karena tidak dilengkapi data dan regulasi.

Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir mengaku kecewa karena yang datang bukan Kepala Kantornya. Yang hadir mewakili Kemenag, kata Kamaluddin juga tidak mampu menjelaskan secara rinci.

“Belum lagi, dia tidak membawa data dan pedoman regulasi kuota haji. Penjelasannya juga mengambang tidak jelas,” sesalnya.

“Komisi II akan kembali memanggil pihak Kemenag untuk datang menjelaskan secara detail. Saya harap yang datang Kakan Kemenag langsung,” tandasnya.

Urkes Polres Bulukumba Rutin Cek Kesehatan Tahanan

KabarMakassar.com — Sebagai langkah antisipasi dan guna mengetahui kondisi kesehatan para tahanan, Polres Bulukumba melalui Tim Urusan Kesehatan (Urkes) melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para tahanan yang ada di ruang tahanan Mapolres Bulukumba, Selasa (28/01)

Kasat Tahti Aiptu Darman mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang di lakukan Urkes Polres Bulukumba merupakan salah satu bentuk pelayanan prima kepada tahanan untuk mengecek kondisi kesehatan tahanan.

“Pemeriksaan kesehatan tahanan sudah rutin dilakukan karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pemeriksaan dan pengecekan selain saat serah terima, juga rutin dilakukan setiap jam oleh petugas jaga tahanan” Ungkap Aiptu Darman.

Ini dilakukan sebagai bentuk pelayan maksimal aparat Polres Bulukumba tutupnya

Pertamina Gelar Berbagai Lomba Keselamatan Kerja di Ajang HSSE

KabarMakassar.com — Sebagai perusahaan yang berperan dalam menunjang kebutuhan energi dan menjalankan roda perekonomian bangsa Indonesia, PT Pertamina (Persero) dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja dan peran yang maksimal dalam setiap proses bisnisnya.

Namun hal ini tentulah tidak lepas dari potensi risiko yang selalu ada pada setiap kegiatan, salah satunya adalah risiko keselamatan kerja dan keselamatan operasi.

Di Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Fungsi HSSE sebagai bagian yang berperan dalam pembinaan terhadap pengelolaan risiko tersebut dituntut untuk selalu aktif dalam memastikan implementasi praktik kerja aman pada setiap proses bisnis yang dijalankan di perusahaan.

Fungsi ini secara rutin mengadakan kegiatan Health, Safety, Security and Environment (HSSE) Ewako dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional. Di mana Tahun 2020 ini adalah kali keempat diselenggarakannya event ini.

Beberapa bentuk kegiatannya adalah lomba Fire Combat, Incident Investigation, Working at Height, Confined Space Rescue & Medical Evaluation, Safety Riding and Driving yang diikuti pekerja, mitra kerja, vendor dan kontraktor Pertamina MOR VII.

Pertamina gelar lomba memperingati Bulan K3 Nasional.

Menurut General Manager Pertamina MOR VII, Chairul Alfian Adin, salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya sebuah insiden, yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman pekerja dalam memahami dan mengelola risiko pada aktivitasnya sendiri dan juga lingkungannya.

“Untuk itulah kesadaran akan pentingnya HSSE terus dibangun di lingkungan Pertamina,” ujarnya.

Tidak hanya itu, masih menurut Chairul, lomba yang dipertandingkan pada HSSE Ewako ini juga bertujuan untuk mengedukasi semua pihak dalam lingkungan Pertamina untuk melakukan pengelolaan risiko yang sering ditemui tidak hanya di lingkungan pekerjaan namun di lingkungan rumah tangga seperti pada arena Electrical Wiring and Installation yang memberikan pengalaman edukasi berharga bagi setiap peserta.

“Ujungnya dapat melakukan pengelolaan pekerjaan kelistrikan dan penggunaan alat secara aman,” ujar Chairul.

Kegiatan HSSE Ewako merupakan salah satu bentuk upaya MOR VII untuk dapat memberikan manfaat edukasi, pengalaman dan kompetensi kepada setiap pihak yang berpartisipasi untuk kemudian menularkan pengalaman positif kepada keluarga, sahabat, rekan kerja dan lingkungannya untuk senantiasa mengutamakan keselamatan sesuai dengan tata nilai HSSE Golden Rules dari Pertamina, Patuh, Intervensi dan Peduli.

“Karena keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja semua bermula dari kepedulian diri kita sendiri,” tutup Chairul.

Temuan LHP BPK di RS Pratama Jampea, Ashab: Sudah Dikembalikan

KabarMakassar.com — Adanya temuan kekurangan volume pekerjaan dalam pembangunan RS Pratama Jampea memantik reaksi dari PPM Sulsel.

Dalam aksi di Kejati pada,Jumat(24/1), Akbar Muhammad yang menjadi koordinator meminta untuk dilakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dengan adanya temuan tersebut.

Sekedar diketahui bahwa Pembangunan RS Pratama Jampea menelan anggaran Rp. 20.949.267.000 yang berasal dari DAK APBD Kepulauan Selayar tahun 2018.

Dalam pelaksanaan pembangunan Pemda melibatkan pendampingan dari TP4D Kajari Kepulauan Selayar.

Atas kejadian tersebut maka Syahbuddin dari PT. SEJ sebagai pelaksana proyek memberi klarifikasi dan menyatakan bahwa temuan dan denda telah dikembalikan seluruhnya ke kas daerah.

“Dengan selesainya serah terima fisik dan penyelesaian LHP tersebut maka kami telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagai pelaksana,” ungkap Syahbuddin.

Menurut Ashab yang menjabat PPTK kegiatan yang dikonfirmasi oleh pihak KabarMakassar.com pada Selasa(28/1) menyatakan bahwa Dinas Kesehatan telah menindaklajuti rekomendasi LHP BPK Nomor : 42.C/LHP/XIX.MKS/5/2019.

“Pengembalian denda keterlambatan pekerjaan Rp. 285.671.822 dan kekurangan volume pekerjaan Rp. 240.459.517 telah disetorkan PT. SEJ ke kas daerah sejak Kamis (1/8/2019)” ucap Ashab.

Rencananya Pemda Kepulauan Selayar akan mengoperasikan RS Pratama Jampea tahun ini untuk peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.

Posisinya sangat strategis untuk pelayanan rujukan bagi masyatakat kepulauan yang tersebar di 5 Kecamatan sehingga tidak perlu lagi ke Benteng.

Pelindo IV Siapkan Thermo Detector Waspadai Corona

KabarMakassar.com — Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Farid Padang, meminta kepada semua pegawai yang ada di Front Liner, terutama yang berada di terminal penumpang, untuk lebih waspada dan wajib menggunakan masker saat melayani.

Hal itu ditegaskan Farid menyusul maraknya wabah Virus Corona yang telah menggegerkan warga dunia dan cukup membuat gempar beberapa waktu belakangan ini.

Dia juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Thermo Detector atau alat untuk mengukur dan merekam suhu permukaan dan kondisi sekitar, terutama digunakan kepada para penumpang yang baru tiba atau turun dari kapal.

“Pelindo IV juga melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan, serta Kantor Syahbandar untuk selalu memperketat pengawasan,” kata Farid.

Dia juga mengimbau kepada semua penumpang kapal untuk selalu menjaga kebersihan, imun tubuh dan mengatur pola makan serta istirahat yang cukup.

Pihaknya pun meminta kepada semua petugas, utamanya di Front Liner terminal penumpang untuk jangan panik dan selalu berdoa karena Indonesia masih relatif aman dari wabah Virus Corona.

“Untuk di pelabuhan, kami juga merasa perlu untuk mengawasi penumpang kapal cruise dan anak buah kapal (ABK) asing serta pekerja dari luar negeri yang beroperasi di pelabuhan,” tegasnya.

Farid menambahkan, Senin (27/1), pihaknya telah menghadiri Rapat Koordinasi Terkait Wabah Virus Corona yang juga dihadiri Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusbandio.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Jakarta ini membahas agenda “Upaya Preventif Penularan Penyakit Corona”.

Kemenhub Keluarkan Edaran Terkait Corona

Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan pencegahan terhadap penyebaran Virus Corona di lingkungan pelabuhan.

Dalam edaran tersebut diminta kepada seluruh petugas Kantor Kesyahbandaran agar melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara ketat terhadap penumpang dan crew yang berasal dari China.

“Melakukan koordinasi secara intensif dengan para Stakeholder, khususnya dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan,” bunyi surat edaran tersebut.

Lebih lanjut, untuk menghindari kemungkinan penularan agar para petugas di pelabuhan internasional yang dilalui penumpang yang berisiko menularkan Virus Corona untuk menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang memadai, minimal berupa masker dan sarung tangan dalam melaksanakan tugasnya. “Serta berupaya menyikapi dengan segera dan ketat.”

Kepada kapal-kapal asing yang tiba di pelabuhan, diminta untuk melampirkan surat pernyataan bebas penyakit Pneumonia yang ditandatangani oleh Nakhoda atau “Maritime Declaration of Health” dan dilampirkan pada saat melakukan lapor tiba secara online.

Selain itu juga melampirkan daftar 10 Last Port of Call pada saat melakukan lapor tiba secara online.

Seleksi PPK Kota Makassar, KPU Tetapkan Sistem CAT

KabarMakassar.com — Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Makassar yang akan dilaksanakan pada Kamis,(30/01) mendatang, akan menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Hal ini dikemukakan oleh Komisioner KPU kota Makassar Endang Sari. “Untuk menguji Pengetahuan terkait regulasi dan hal-hal yang terkait dengan pola kerja PPK, KPU kota Makassar menggunakan sistem CAT yang merupakan singkatan dari Computer Assisted Test” ungkap Endang Selasa,(28/01).

Tes ini nantinya akan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS) Ruang CBT Center GC306.

“Test ini akan menyisakan peringkat 1-10 di setiap kecamatan untuk maju ke tahap seleksi berikutnya yaitu tes wawancara” tambah Endang.

Penggunaan sistem CAT ini bertujuan untuk pengimplementasian sistem seleksi yang bebas dari kecurangan.

“Metode CAT adalah metode yang dipilih sebagai bentuk komitmen KPU makassar terkait Transparansi ke publik dalam proses seleksi PPK ini” terangnya.

Sementara itu, pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada hari ini melalui website resmi KPU kota Makassar https://kota-makassar.kpu.go.id.

Kebijakan Baru Kemendikbud, Ini Tanggapan Rektor Unhas

KabarMakassar.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mengeluarkan kebijakan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Baru-baru ini, Nadiem mengumumkan program Kampus Merdeka yang disampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud di Jakarta Jumat, (24/01) yang lalu.

Ada beberapa poin penting yang menjadi isi dari kebijakan Kampus Merdeka ini, pertama program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Sementra Pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali.

Kedua, hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Prodi selama 3 semester. Di mana setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang Dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan Pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh Rektornya.

Ketiga, adanya otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) baru. Dimana Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau Universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

Keempat, Kemendikbud akan mempermudah persyaratan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satuan kerja (Satker) untuk menjadi perguruan Tinggi negeri Badan Hukum (PTN-BH) tanpa terikat status akreditasi.

Menanggapi kebijakan ini, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu mengaku Universitas Hasanuddin mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan.

“Unhas berada pada posisi siap mendukung kebijakan tersebut karena pertama, ini memang adalah kebijakan Nasional” ungkap Dwia Aries Tina Palubuhu saat dijumpai di Gedung rektorat Unhas, Selasa (28/07).

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang benar-benar siap menghadapi dunia kerja nantinya. Hal itu kata Dwia merupakan gagasan besar Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud ingin agar alumni atau lulusan dari perguruan tinggi bisa lebih siap memasuki dunia kerja.

Namun menurutnya, diperlukan landasan hukum yang kuat dalam penerapan program baru ini, dengan mempertimbangkan berbagai hal agar tidak ada pihak yang mengaliri kerugian.

“Ada beberapa catatan yang diberikan Unhas. Ini berkaitan dengan implementasinya. Karena ada payung hukum yang dibutuhkan, baik yang berasal dari Kemendikbud maupun payung hukum yang di tingkat lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Misalnya lanjut Dwia, dalam bentuk Perpres atau peraturan Perundang-undangan yang perlu disempurnakan untuk mengimplementasikan program tersebut. Saat disinggung terkait penerapan hak mahasiswa untuk mengambil SKS di luar Prodinya apakah akan menghambat penyelesaian semester atau mata kuliah pokoknya.

Ia memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil pasti akan ada penyesuaian dangan sistem yang baru. Dwia mengatakan, saat ini dengan sistem SKS memiliki landasan hukumnya. Kalau ini diubah maka akan ada perubahan landasan hukum. Kedua, ada narasi atau teks yang digunakan yang merupakan hak mahasiswa.

“Jadi, bukan berarti bahwa wajib tiga semester. Itu hak mahasiswa. Sekarang tergantung mahasiswanya, apakah mau menggunakan hak itu atau memiliki pertimbangan lain” paparnya.

Dwia mengaku Unhas siap untuk dilibatkan dalam hal pengkajian program baru yang diluncurkan oleh Kemendikbud jika dibutuhkan. Unhas dinilai mampu terlibat memberikan masukan-masukan di dalam proses tersebut agar implementasinya bisa berjalan dengan baik.