Bangun Akses Pelabuhan, Pelindo IV Dukung Percepatan IKN

Kabarmakassar.com — Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan mendukung sepenuhnya percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang mengatakan dukungan yang diberikan pihaknya kepada Pemerintah adalah percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah tersebut.

“Kami akan membangun akses dari pelabuhan yang ada di Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Balikpapan ke pelabuhan di Penajam Paser Utara,” kata Farid.

Selain itu lanjutnya, Pelindo IV juga akan melakukan kerja sama pengelolaan pelabuhan yang ada di Penajam Paser Utara, yang selama ini masih dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat.

Farid menyebutkan, ada 7 pelabuhan dan terminal di Kalimantan Timur yang dikelola Pelindo IV dan 2 pelabuhan di Kalimantan Utara untuk mendukung Kaltim serta pelabuhan di Sulawesi yang nantinya akan menjadi penyangga IKN.

Untuk diketahui, seperti dilansir wikipedia.org, upaya pemindahan ibu kota negara Indonesia dimulai pada 2019, di masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dimana pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya sebenarnya juga telah didiskusikan sejak masa kepresidenan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, Presiden SBY mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta.

Menurut Presiden Joko Widodo, alasan wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dijadikan lokasi ibu kota baru adalah kecilnya risiko bencana alam di wilayah itu, lokasi yang “ada di tengah-tengah Indonesia”, lokasi di dekat Kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang, “infrastruktur yang relatif lengkap” dan adanya 180 hektare tanah yang telah dikuasai Pemerintah.

Dalam pengumuman 26 Agustus 2019, Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan segera merancang undang-undang untuk pemindahan ibu kota untuk disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunan akan dimulai pada 2020 dan pemindahan akan dilakukan bertahap dimulai dari 2024.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga menyelenggarakan sayembara gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tingkat nasional dari bulan Oktober hingga Desember 2019, dengan total hadiah Rp5 miliar.

Ada 13 dewan juri yang disiapkan untuk memilih pemenang sayembara tersebut dengan kepala dewan juri adalah Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi.

Desain kawasan ibu kota tersebut harus memenuhi 3 kriteria umum yaitu, Mencerminkan identitas bangsa; Menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi; serta Mewujudkan kota yang cerdas, modern dan berstandar internasional.

Polisi Tetapkan Jumras Sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik

KabarMakassar.com — Polrestabes Makassar menetapkan eks Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Status tersangka Jumras, dibenarkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko. Dimana penetapan tersangka eks Kabiro Pembangunan tersebut usai gelar perkara pada Senin 6 Januari 2020 kemarin.

“Setelah gelar kemarin ditingkatkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Indratmoko kepada Makassar Indeks, Selasa (7/1).

AKBP Indratmoko menjelaskan jika gelar perkara telah dilakukan pada Selasa, 6 Januari 2020 kemarin. Dimana Jumras dinaikkan statusnya menjadi tersangka karena tidak dapat membuktikan pernyataannya dengan menuding Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah menerima fee proyek atau mahar Rp 10 Miliar oleh oknum pengusaha, saat sidang Hak Angket yang digelar oleh DPRD provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

“Pemeriksaan selanjutnya kita jadwalkan minggu ini,” sebut Indratmoko.

Jumras sendiri dijerat polisi Pasal 242 juncto Pasla 310 juncto Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. 

Sebelumnya, Jumras dilaporkan Nurdin Abdullah lantaran dinilai telah melakukan pencemaran nama baik saat memberikan keterangan pada sidang hak Angket lalu pada bulan Juli lalu.

Saat itu Jumras yang disebut menuding Gubernur Sulsel menerima mahar Rp 10 miliar dari oknum pengusaha pada Pilgub 2018.

Sementara itu dikonfirmasi melalui kuasa hukumnya, Sultani enggan berkomentar soal status tersangka Jumras. Saat dihubungi Sultani enggan memberikan komentar apapun soal status tersangka klienya dari pihak Polrestabes Makassar.

“Belum bisa komentar, saya belum komunikasi lagi dengan Pak Jumras. Nanti kalau sudah komunikasi saya beri keterangan,”ungkap Sultani.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jumras juga sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terhadap Nurdin Abdullah, melalui iklan di media terkait pernyataan pada sidang hak angket yang dinilai mencemarkan nama baik orang nomor 1 di Sulsel tersebut.

Ini 7 Agenda Penting Hasil Rapat Bamus DPRD Makassar

KabarMakassar.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile memimpin langsung sidang dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar, membahas agenda DPRD masa persidangan II tahun 2019/2020.

Dalam rapat tersebut, Bamus DPRD Kota Makassar menetapkan tujuh agenda dewan, diantaranya rapat di tiap komisi, lalu alat kelengkapan dewan (AKD), disertai dengan pembahasan Ranperda.

“Inisiatif itukan memang harus selesai, terus ada Bimbingan Teknis (Bimtek), terus kunjungan komisi-komisi, sosialisasi perda itu bulan januari sampai bulan April. Jadi kami maksimal sampai bulan april, di mana pada bulan april itu ada reses kedua tahun 2019/2020,” kata Andi Suhada di Ruang Banggar DPRD Kota Makassar, Jalan AP. Petta Rani, Selasa (7/1).

Legislator PDIP Kota Makassar itu menambahkan, agenda (Bimtek) rencananya akan dilakukan pada pekan ketiga bulan Januari lalu dilanjutkan kunjungan ke empat komisi. Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) ditargetkan berjalan pada bulan Maret.

“Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dari masing-masing SKPD yang berhubungan dengan kami punya komisi, kelima itu pembahasan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2019 dan agenda yang ketujuh itu reses kedua,” sambung Andi Suhada.

“Kalau masalah anggaran itu kan nda mungkin kita buat jadwal begini kalau anggarannya nda ada. Jadi nda ada kendala sama sekali kita juga tidak berani buat seperti ini, dapat dari mana biayanya kalau memang bukan dari pemerintah kan,” tutupnya. (*)

Bamus DPRD Makassar Bahas 7 Agenda di Ruang Banggar

KabarMakassar.com — Ada tujuh agenda yang ditetapkan masuk dalam pembahasan rapat Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar di di ruang Banggar DPRD Makassar siang tadi, Selasa (7/1).

Tujuh agenda yang ditetapkan di antaranya, Rapat Komisi-komisi, Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang diselipi dengan pembahasan Ranperda, selain itu ada Bimtek, kunjungan komisi-komisi sosialisasi Perda itu bulan Januari sampai bulan April, Sosialisasi perda, Reses kedua, monitoring dan evaliasi (monev) hingga pembahasan LKPJ Walikota tahun 2019.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile selaku pimpinan sidang mengatakan, agenda awal Januari 2020 diawali dengan rapat komisi-komisi setelahnya itu rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Inisiatif itukan memang harus selesai. Terus ada Bimtek, terus kunjungan Komisi-Komisi, sosialisasi Perda itu bulan Januari sampai bulan April. Jadi kami maksimal sampai bulan April, dimana pada bulan April itu ada reses kedua tahun 2019/2020,” ujar Andi Suhada politisi PDIP.

Sementara itu, Bimtek dijadwalkan akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Januari ini lalu kemudian kunjungan empat komisi dan dilanjutkan sosialisasi perda di bulan Maret mendatang.

“Monev (monitoring dan evaluasi) program dari masing-masing SKPD yang berhubungan dengan kami punya komisi, kelima itu pembahasan LKPJ Wali Kota tahun 2019 dan agenda yang ketujuh itu reses kedua,” lanjutnya.

Terkait anggaran sendiri, Suhada mengatakan telah siap semua. Dimana sebelum mengagendakan tiap kegitan dipastikan danaya telah siap.

“Kalau masalah anggaran itu kan nda mungkin kita buat jadwal begini kalau anggarannya nda ada. Jadi nda ada kendala sama sekali kita juga nda berani buat seperti ini, dapat dari mana biayanya kalau memang bukan dari pemerintah kan,” tutupnya.

Kisah Inspiratif Guru SLB Sembari Ojek Online

KabarMakassar.com — Akhir November 2019 yang panas di Makassar. Meski masih terbilang pagi yaitu pukul 09.00 WITA, tapi suhu di Makassar cukup membuat dahi berkerut dan enggan beraktivitas di luar ruangan.

Suhunya hampir mencapai 37 derajat celcius. Mendung kerap kali muncul, namun hujan sepertinya masih malu-malu menampakkan diri di kota ini.

Pada waktu itu juga, guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Syahrul Hakim (26) berjalan keluar untuk berbagi perihal kesibukannya sebagai seorang pengajar siswa berkebutuhan khusus.

Syahrul ditemui di sekolah tempatnya mengajar yang berada di area di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Jaraknya sekitar 14 km dari pusat kota, dan membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk menjangkaunya. Daerah sekolahnya cukup membuat bingung.

Syahrul keluar menggunakan setelan seragam hitam putih, kemeja putih, bawahan hitam.

Pemuda yang baru mengakhiri masa lajang pada Agustus 2019 itu menyambut dengan senyumnya yang ramah. Logat khas Makassarnya sangat kental.

Sebelum memulai obrolan, Syahrul menutup pelajaran lalu mengantar siswanya hingga ke gerbang sekolah.

“Beginilah aktivitas sehari-hari saya sebagai pengajar siswa berkebutuhan khusus,” kata Syahrul membuka percakapan.

Suami dari Nuzul Fitriani ini bercerita, dirinya menjadi seorang pengajar SLB sejak 2015 silam. Profesi ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya yaitu Strata Satu (S1) jurusan Pendidikan Luar Biasa di Universitas Negeri Makassar.

Status Syahrul di SLB tempatnya mengajar masih sebagai guru sukarelawan dengan gaji Rp300 ribu per bulan.

Meski cenderung minim, tapi gaji itu sangat disyukuri Syahrul.

“Saya beruntung karena ada sekolah yang mau menggunakan jasa saya, apalagi profesi ini sesuai dengan disiplin ilmu kuliah saya dulu, yaitu guru Pendidikan Luar Biasa,” tuturnya.

Menurutnya, gaji yang layak tentu sangat diinginkannya, tapi yang utama baginya adalah kesempatan untuk mengaktualisasikan ilmu yang didapatnya semasa kuliah.

“Sekolah ini adalah wadah bagi saya untuk menerapkan ilmu yang didapatkan di kampus dulu. Ilmu yang saya terapkan tiap hari bagi siswa dan selalu diulang-ulang, Insya Allah akan awet. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk menyerah sebagai guru meski dengan gaji sangat sedikit,” tutur anak sulung dari tiga bersaudara.

Di tengah keterbatasan penghasilan sebagai guru sukarelawan, Syahrul merasa sangat beruntung bisa bergabung sebagai mitra pengemudi GrabBike.

Penghasilannya sebagai pengemudi GrabBike mencapai Rp3 juta sebulan, dan ia tetap bisa menjalani profesinya sebagai guru.

“Manfaat yang sangat saya rasakan sebagai mitra GrabBike adalah waktu kerjanya yang fleksibel. Di sekolah pukul 08.00 dan selesai pukul 12.00, setelah itu bisa open trip. Jadi tak ada yang saya tinggalkan, antara passion sebagai guru maupun kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup,” ujar Syahrul bersemangat.

Dalam menjalani pekerjaan sebagai pengemudi GrabBike, Syahrul juga kerap membahas perihal anak berkebutuhan khusus kepada mitra dan teman sesama pengemudi ojek online.

Meskipun pofesi Syahrul sebagai “tukang ojek” mitra pengemudi GrabBike acap kali mendapat cibiran dari orang di sekitarnya namun Syahrul tak pernah gentar dan tetap bersemangat dalam menjalaninya.

“Ada banyak yang nyinyir dengan pekerjaan saya sebagai tukang ojek, sementara saya kan sarjana. Saya sih tidak masalah yang penting pekerjaan ini sangat menolong kehidupan saya dan juga halal,” ucapnya.

Penghasilan dari pekerjaan sebagai pengemudi GrabBike juga membantu Syahrul untuk mempersunting wanita idamannya. Sebagian dari modalnya untuk menikah adalah hasil jerih payahnya di Grab.

Syahrul juga memiliki catatan sejarah sebagai salah satu pendiri komunitas ojek online yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari Grab, yaitu Komunitas Lintas Sudiang (KLS).

Syahrul merupakan satu dari lima juta wirausahawan mikro yang tergabung dalam ekosistem Grab di Indonesia.

Berdasarkan temuan riset, Tenggara Strategics dan CSIS mengestimasi bahwa Grab berkontribusi sebesar Rp 4,2 triliun ke perekonomian kota Makassar pada tahun 2018 melalui empat lini usahanya.

GrabCar merupakan kontributor terbesar yang memberikan kontribusi Rp 1,92 triliun. Kontributor kedua adalah GrabBike dengan Rp 1,85 triliun.

Selanjutnya adalah GrabFood dengan kontribusi sebesar Rp 379 miliar. Dan GrabKios (KUDO) melalui jaringan agennya menciptakan kontribusi ekonomi sebesar Rp 43 miliar.

DPRD Minta Pemkot Makassar Segera Lakukan Tender RS Batua

KabarMakassar.com – DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat pelaksanaan tender seluruh program fisik yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2020, termasuk pembangunan RS Batua.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara mengatakan, pihaknya berharap pembangunan rumah sakit tipe C ini bisa dilakukan awal tahun. Sebab, program fisik ini telah memiliki perencanaan.

Terlebih, kata dia, banyak masyarakat Kota Makassar yang akan membutuhkan pelayanan dari rumah sakit Batua, khususnya prasejahtera. Apalagi, program ini lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Inikan sudah dianggarkan dan sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Saya sudah tegaskan, minta PU mempercepat lelangnya ini RS Batua,” kata Abdi Asmara, Selasa (7/1).

“Triwulan pertama ini bisalah dilelangmi. Anggaran Rp50 miliar ini kita minta dilelang, karena anggaran besar seperti itu jika terlambat lagi lelangnya, itu bisa gagal lelang lagi. Kalau seperti itu, yang rugi masyarakat,” sambungnya.

Sementara, Kepala Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Ansuard mengatakan, pembangunan RS Batua ini berpotensi untuk dilakukan tender cepat. Hanya saja, ada perbaikan dan penyempurnaan dokumen pendukung.

“Konsultan pembangunan RS Batua ini kemarin sudah dikontrak. Kita tinggal melanjutkan, cuman ada dokumen yang mau dilengkapi karena ada masalah kemarin dari hitung-hitung,” ucapnya.

Saat ini, lanjut Ansuard, pelaksanaan pembangunan RS Batua sisa menunggu dokumen terkait analisis lingkungannya dan revisia hitungan-hitungan dari perencanaan yang sebelumnya dilakukan di Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Kalau selesai semuami (dokumen), maka bidang sarana prasana yang akan lakukan tender. Perencanaannya sudah selesai semua, tinggal dokumen kelengkapan untuk ditender,” terangnya.

Diketahui, rencananya bangunan berlantai 10 ini akan menjadi pusat rujukan home care. Tujuannya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Sebab saat ini sistem rujukan pelayanan kesehatan sudah dilakukan secara bertahap, yaitu dari rumah sakit tipe C di rujuk ke tipe B.

Sementara saat ini rumah sakit tipe C milik pemerintah kota belum ada. Hanya RS Sayang Rakyat yang terletak di Biringkanayya milik pemerintah provinsi, dan swasta seperti RS Hermina dan RS Mitra Husada.

Sayangnya, proyek lanjutan RS Batua ini gagal terealisasi tahun lalu meski pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar pada APBD 2019 lantaran gagal tender. (*)

Aksi Solidaritas Korban Banjir di Jakarta, Polisi Gowa Lakukan Ini

KabarMakassar.com — Aksi solidaritas dilakukan jajaran Polres Gowa untuk membantu korban bencana banjir di Jakarta dan Jawa Barat di rangkaian dengan penanaman bibit satu pohon buah di rumah warga.

Dengan cara Dor To Dor kerumah warga di Kelurahan Mappala, Kecamatan Pallangga sembari menanam satu pohon buah serta menyampaikan untuk menyumbangkan pakaian bekas yang layak pakai kepada korban banjir.

“Kepedulian kami kepada korban banjir di Jakarta dan Jawa Barat dengan menyampaikan kepada warga pakaian bekas layak pakai untuk di sumbangan ke korban banjir secara ikhlas,” kata AKP Al Habsi saat memimpin aksi solidaritas di lokasi, Selasa (7/1).

Selain itu, aksi ini di rangkaian dengan penanaman satu pohon buah di rumah warga secara gratis sesuai dengan perintah Kapolri penanaman pohon di sejumlah daerah.

“Kami berikan secara gratis bibit pohon buah jenis Mangga, Jambu, Manggis dan lain-lain untuk ditanam di pekarangan rumahnya. Dan itu anggota personel yang menanamkan. Jadi warga tidak perlu repot lagi,” sebutnya.

Aksi inipun ditanggapi salah satu warga Kelurahan Mappala, menurutnya aksi peduli korban banjir yang dilakukan Polres Gowa dan penanaman pohon buah sangat bermanfaat bagi nya.

“Ini adalah salah satu kesyukuran kita, karena tanpa beli Polres Gowa memberikan kepada kita pohon buah secara gratis,” kata Sitti Nasriah Daeng Ngai kepada KabarMakassar.com.

Menanggapi aksi sosial untuk korban banjir di Jakarta, warga justru sangat bersyukur dapat turut andil menyalurkan bantuannya kepada korban banjir di Jakarta.

“Kita juga prihatin melihat korban banjir di Jakarta, kita juga pernah mengalami hal serupa namun tidak separah di Jakarta. Ini juga suatu kesyukuran karena kita juga bisa bantu saudara kita yang terkena bencana,” tuturnya.

Sebanyak 40 Kodi pakaian layak pake yang diterima jajaran Polres Gowa untuk disumbangkan kepada korban bencana banjir di Jakarta dan Jawa Barat. Kata AKP Al Habsi, pakaian layak pake ini akan dikumpulkan dahulu.

“Alhamdulillah, kita sudah mengumpulkan sumbangan warga pakaian layak pake untuk korban banjir di Jakarta sebanyak 40 kodi. Pakaian ini akan dikumpulkan dulu lalu kita kirim kalau sudah banyak,” tutup Kasat Sabhara Polres Gowa.

Pesan Adnan Hadapi Angin Monsun Asia Melintas di Sulsel

KabarMakassar.com — Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiap-siagaannya dalam mengantisipasi curah hujan dengan intensitas tinggi (lebat) yang diprediksi terjadi pada 10 hingga 12 Januari 2020 mendatang.

Hal tersebut berdasarkan data Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV yang memperkirakan akan terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi (lebat) berdasarkan perkembangan cuaca dan hasil pengamatan pada 10 hingga 12 Januari 2020 mendatang.

Curah hujan tersebut salah satunya disebabkan karena angin Monsun Asia akan yang akan melintasi wilayah Timur Indonesia dan salah satunya melintas di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Meskipun lintasan dari angin monsun asia ini tidak berdampak besar di wilayah Kabupaten Gowa tetapi tetap saja kita harus meningkatkan kesiapsiagaan. Kita harus bisa mengantisipasi, minimal langkah mitigasi telah disiapkan,” katanya dikonfirmasi, Selasa (7/1).

Kesiapsiagaan lainnya yang perlu dilakukan yaitu bagi pengendara minimal menghindari pohon-pohon besar saat melintas di waktu tersebut. Mulai mengambil langkah antisipasi saat terjadi banjir ataupun longsor kepada masyarakat yang daerahnya berpotensi.

Termasuk dengan memanfaatkan kehadiran Posko Siaga Bencana yang disiapkan di tiga titik masing-masing di Kantor BPBD dan Damkar Gowa, Kecamatan Sungguminasa yang menjangkau Kecamatan Pallangga, Bajeng, Bajeng Barat, Bontomarannu, Barombong, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan. Kemudian Posko Tinggimoncong di Kantor Camat Tinggimoncong, menjangkau Kecamatan Pattallassang, Parangloe, Parigi, Tombolopao, selanjutnya Posko Bungaya di Kantor Camat Bungaya
Menjangkau Kecamatan Manuju, Bontolempangan, Biringbulu, Tompobulu.

“Kehadiran posko ini sebagai sumber informasi terkait potensi cuaca dan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya.

Ia menegaskan, hal penting lainnya yang harus dilakukan yakni meningkatkan ibadah dan doa kepada Allah SWT agar daerah yang kita cintai ini dapat aman dari segala bencana.

Sementara, Kasubdit Pelayanan Bidang dan Jasa BMKG Wilayah IV Siswanto mengatakan, posisi angin monsun asia saat ini antara 0 derajat hingga 5 derajat khatulistiwa sampai 5 derajat lintang utara. Pergeserannya saat ini dari Selat Kalimata dan akan berjalan menuju ke Sulsel.

“Fenomena angin monsun asia ini disebabkan karena adanya pergerakan massa udara basah (MGO) di Samudera Hindia yang mengarah di wilayah Timur Indonesia, dan saat ini berada di bagian tengah atau di wilayah Sulsel,” katanya.

Menurutnya, angin monsun asia ini mengakibatkan pertumbuhan awan yang sangat intens dan mempengaruhi kecepatan angin cukup ekstrim hingga 31 knot.

“Saat ini sudah ada di Selat Kalimata dan mulai berjalan menuju tengah. Puncak posisinya di Sulsel itu pada 10 hingga 12 Januari mendatang yang berakibat terjadi curah hujan tinggi dan angin kencang yang berpotensi terjadi banjir maupun longsor,” ujarnya.

Konsentrasi lintasan angin monsun asia ini berdampak di tiga kabupaten/kota yakni Kabupaten Pinrang, Kota Parepare dan Kabupaten Barru. Dampak dari hal ini akan terjadi peluang banjir yang cukup besar.

“Saat ini perkiraan BMKG berdasarkan pengembangan terkonsentrasi di tiga daerah. Hanya saja kami mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota lainnya di Sulsel tetap melakukan langkah antisipasi karena di waktu itu terjadinya hujan akan merata,” ujarnya.

Lanjutnya, khusus di wilayah Kabupaten Gowa untuk saat potensi hujan lebat masih kecil, tetapi pihaknya tetap akan melihat perkembangan yang terjadi. Hal tersebut dengan melihat perkembangan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, olehnya tetap dilakukan antisipasi.

“Di tahun ini puncak musim hujan akan terjadi sepanjang Januari sehingga seluruh pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kesiap-siagaannya. Karena bagaimana pun di Sulsel adalah wilayah yang sering terjadi kondisi bencana, terutama di Kabupaten Gowa yakni banjir dan tanah longsor,” tutupnya.

Outlook 2020, Pelindo IV Siapkan Capex Rp5,4 Triliun

Kabarmakassar.com — Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menyiapkan capex atau belanja modal sebesar Rp5,4 triliun pada tahun ini yang sebagian besar atau sekitar Rp2,4 triliun akan digunakan untuk membangun fasilitas pelabuhan.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang dalam Evaluasi 2019 dan Outlook 2020 yang dihadiri direksi, pejabat struktural, direksi anak perusahaan, general manager Strategic Business Unit (SBU), seluruh karyawan dan staf kantor pusat, Cabang Makassar dan Terminal Petikemas Makassar, serta seluruh general manager, karyawan dan staf di 28 cabang yang ada di 11 Provinsi melalui video conference dari Kantor Pusat Pelindo IV Makassar, Senin (6 Januari 2019).

“Tahun ini, ada enam pelabuhan yang akan ditingkatkan statusnya dari hanya pelabuhan penumpang menjadi terminal petikemas atau pelabuhan multipurpose yakni Pelabuhan Sorong, Tarakan, Ternate, Kendari, Manokwari dan Pelabuhan Merauke,” kata Farid.

Dia menyebutkan untuk Pelabuhan Sorong, pengembangan yang dilakukan akan menyerap anggaran sebesar Rp281,5 miliar yang akan digunakan untuk pengembangan dermaga, perkerasan Container Yard (CY) atau lapangan penumpukan seluas 5 ha dan investasi alat.

Sedangkan di Pelabuhan Tarakan, Perseroan akan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp318,7 miliar. Untuk Pelabuhan Ternate sebesar Rp106,9 miliar, Pelabuhan Kendari sejumlah Rp575,8 miliar, Pelabuhan Manokwari investasi sebesar Rp42 miliar dan di Pelabuhan Merauke disiapkan belanja modal sebesar Rp74,2.

“Semua investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan dermaga, perkerasan CY, reklamasi CY, pembuatan mooring dolphin dan catwalk, juga untuk pengadaan alat di pelabuhan,” bebernya.

Menurut Farid, sebenarnya ada 9 pelabuhan yang ditingkatkan statusnya dari hanya pelabuhan penumpang menjadi terminal petikemas atau pelabuhan multipurpose.

“Namun yang tiga pelabuhan lainnya sudah selesai, yakni Pelabuhan Ambon, Pantoloan dan Pelabuhan Jayapura. Tiga pelabuhan ini sudah selesai, tinggal 6 pelabuhan lagi yang ditarget kelar dalam tahun ini,” ujarnya.

Dia berharap dengan investasi yang dilakukan tersebut, tahun ini pihaknya akan mencapai target peningkatan jumlah aset sekitar 27% atau menjadi Rp14 triliun dari nilai aset yang diperoleh pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp11 triliun.

Cara Menurukan Resiko Kanker Getah Bening

KabarMakassar.com — Selasa (7/1/2020) Kanker kelenjar getah bening merupakan salah satu penyakit mematikan yang menyerang sistem kekebalan tubuh.

Kanker getah bening terjadi ketika jumlah limfosit dalam tubuh menjadi tidak terkendali. Limfosit merupakan sejenis sel darah putih yang melindungi tubuh dari infeksi.

American Cancer Society menyebut, sebenarnya tidak ada cara khusus dalam melindungi dari penyakit limfoma ini. Namun, dikutip dari Suara.com, ada cara yang dapat menurunkan risikonya.

1- Melindungi diri dari penyakit infeksi

Ada beberapa infeksi yang dapat meningkatkan risiko kanker getah bening, misalnya HIV atau infeksi bakteri H. pylori di lambung.

Untuk mencegah HIV, tentu Anda harus menghindari berhubungan intim tidak aman atau menggunakan narkoba suntik. Sedangkan untuk mencegah H. pylori, yaitu dengan menjaga kebersihan dan makanan yang dikonsumsi.

2- Mengelola stres

Stres berkepanjangan dapat melemahkan kekebalan tubuh dan pada akhirnya dapat membuat tubuh rentan terhadap penyakit.

Cara mengelola stres bisa dengan cukup tidur, menerapkan teknik relaksasi,dan mengelilingi diri dengan orang-orang positif.

3- Menjaga penyakit terkait sistem kekebalan tubuh tetap terkendali

Beberapa orang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. salah satu kondisi medis yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah adalah penyakit autoimun.

Jika memiliki kondisi tersebut, cara terbaik adalah dengan menjaga penyakit tetap terkendali.

4 – Menghindari paparan radiasi dan zat kimia yang tidak diperlukan.

Radiasi dan zat kimia dapat memengaruhi limfosit dan meningkatkan risiko kanker getah bening. Paparan tersebut bisa berasal dari prosedur medis seperti Rontgen, bahan kimia dalam pertanian, lingkungan industri dan lain-lain.