2018, PERDIK Imbau Makassar Ramah Disabilitas

Direktur Eksekutif PERDIK Abdul Rahman saat di diksusi Publik "Refleksi Akhir Tahun DIfabel Berhadapan Dengan Hukum" (20/01/2018). (Foto: Dok. Abdul Rahman)

KabarMakassar.Com — Kota Makassar telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas yang tertuang pada Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Namun efektifkah pemberlakuan Perda. Diwawancarai via telepon oleh Tim Redaksi KabarMakassar.Com, Direktur Eksekutif Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK), Abdul Rahman mengatakan dibutuhkannya berbagai sudut pandang dalam melihat keberhasilan implementasi Perda tersebut.

Melihat Makassar, lanjutnya sebagai kota ramah difabel harus dilihat dari sudut pandang mana, untuk fasilitas sudah dapat dikatakan beberapa fasilitas sudah ramah disabilitas, seperti trotoar di jalan Pettarani, Sudirman, dan Jalan Penghibur.

“Yah walaupun fasilitas disana sudah cukup bagus untuk difabel, tapi serung di salah fungsikan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kendaraan yang parkir,” tambahnya.

Abdul Rahman mengatakan bahwa untuk melihat Makassar secara keseluruhan belum bisa dikategorikan betul-betul ramah difabel, pasalnya masih hanya sebagian sarana publik yang dapat digunakan oleh disabilitas.

Baca juga :   Rektor Protes Job Fair, Ini Klarifikasi Kadisnaker

“Untuk Mall, baru Karebosi link yang bisa dibilang mempunyai fasilitas untuk difabel, serta terdapat kendala disebabkan tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah kota dengan provinsi yang berdampak terhadap fasilitas tidak ramah untuk disabilitas. Contoh kecil, halte busway itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kalau kita mau gunakan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, pasal 96-104 mengatur bantuan APBN, fasilitas umum itu harus ramah disabilitas,” tambahnya.

“Saya juga pernah tanyakan ke pemerintah kota terkait designya halte yang setengah-setengan untuk disabilitas, tapi karena permasalahan sinkronisasi pemerintah kota dan provinsi akhirnya begitu saja. Contoh kedua di jalan pettarani, kalau dari alaudin sebelah kanan trotoar punya provinsi, kalau kiri punya kota dan agak nyaman, sedangkan trotoar yang kanan arah flyover itu untuk pejalan kaki saja sangat kecil sekali karena adanya pot bunga besar,” tambahnya.

Menurut Direktur Eksekutif PERDIK, Walikota Makassar telah mengetahui dengan baik bagaimana standard ramah disabilitas.

“Bangunan ramah terhadap difabel pasti sudah Walikota ketahui karena arsitek, yang saya sayangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yangkurang nangkap karena jarang koordinasi dengan orang-orang ahli terkait difabel,” tuturnya

Baca juga :   1.500 Brimob Polda Sulsel Disiagakan Amankan Pilkada Serentak 2018

“Masih butuh sosialisasi ini Perda, semua SKPD sepertinya belum paham apalagi orang yang dilapangan, perda ini hanya kadis atau sekretaris yang mungkin paham,” tambahnya.

Rahman menambahkan bahwa dirinya pernah berbicara bersama pihak tata ruang terkait aturan tata ruang, peran investor hingga design bangunan ramah difabel yang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas terkhusu dalam persiapan di tahun 2018.

“Saya pernah diundang tv nasional, bersama pihak tata ruang, berjanji akan duduk bersama pada 2018 terkait bagaimana aturan tata ruang, investor hingga design bangunan ramah difabel. namun saat ini belum berjalan efektif, seharusnya sudah ada teguran untuk mall, hotel dan ruang publik sebagainya yang tidak ramah difabel,” tambahnya.

“Harus sudah surat teguran, tapi saat ini belum ada satupun saya liat,” ungkap Rahman.

Rahman juga menambahkan bahwa perjuangan untuk menciptakan kondisi ramah difabel secara otomatis akan ramah dengan semua lapisan masyarakat termasuk ibu hamil dan lanjut usia.

Baca juga :   KPK Sampaikan Hasil Monev Pemberantasan Korupsi Pemprov Sulsel

“Pesan saya juga agar stigma istilah penyandang cacat jangan digunakan, karena cacat hanya bernilai pada barang dan jangan pandang perjuangan untuk difabel sebagai jembatan menuju surga atau difabel tidak bisa berbuat apa apa, berikan mereka kesempatan berkarya. karena bukan difabel yang sulit melakukan aktifitas, tapi lingkungan sosial mereka yang sulit menerima,” pesan rahman terkait pertanyaan apa yang harus masyarakat Kota Makassar ketahui mengenai difabel.

PERDIK sendiri pada tahun 2018 akan memfokuskan pada kondisi perpolitikkan, pasalnya tahun 2018 merupakan tahun politik.

“PERDIK pada tahun 2018 akan melakukan koordinasi dengan KPU Makassar terkait pemilihan kandidat yang ramah difabel,” tambahnya.(*)

Penulis: Muhammad Fajar Nur