18 Pelanggaran Netralitas ASN di Sulsel Belum Terselesaikan

Aparatur Sipil Negara (/Illustrasi/int)

KabarMakassar.com — Sebanyak 18 dari 20 kasus pelanggaran netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Provinsi Sulsel tahun 2019 kemarin, sampai saat ini belum terselesaikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, Asri Sahrun menyebutkan, 18 pelanggaran ASN yang belum terselesaikan tersebut yakni di Makassar 1 orang; Selayar 1 orang; Bulukumba 7 orang; Luwu Timur 1 orang; Luwu Utara 1 orang; Tana Toraja 1 orang; Barru 1 orang; Pangkep 1 orang; dan Maros 5 orang. Sementara 2 kasus yang telah terselesaikan yaitu di Maros 1 orang; dan Luwu Timur 1 orang.

“Masih ada 18 pelanggaran yang belum terproses di Sulsel, di tingkat kabupaten kota. Kalau provinsi sudah clear,” kata Asri, usai menghadiri Rakor Netralisasi ASN dan Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, Kode Perilaku ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulsel di Hotel Aryaduta, Makassar, Senin (9/3).

Menurut Asri, 18 kasus pelanggaran netralitas ASN yang belum terselesaikan tersebut saat ini masih berproses di KASN.

“Lagi berproses,” ujarnya.

Lebih jauh Asri mengatakan, untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kasus (pelanggaran netralitas ASN) serupa, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan tentang netraaalitas ASN kepada seluruh ASN di wilayah Provinsi Sulsel.

“Kita harus mensosialisasikan. Lebih baik jaga gawang daripada kebobolan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam arahannya pada rakor netralisasi ASN dan percepatan penerapan nilai dasar kode etik, kode perilaku ASN pada instansi Pemerintah Provinsi Sulsel menyebut ASN sangat rawan politik praktis.

Olehnya itu, kata dia, BKD sebagai ujung tombak ASN dibawahnya, diharapkan terus melakukan sosialisasi.

“Diharapakan sosialisasi terkait UU Pilkada soal ASN. Satu contoh, misalnya ASN dilarang membuat kebijakan atau tindakan yang menguntungkan yang terlibat aktif nanti dalam tahapan-tahapan kampanye. Itu yang harus disosialisasikan oleh sekda maupun BKD,” kata Abhan.

Menurut dia, hal ini sangat penting mengingat ada sebanyak kurang lebih 230 petahana yang akan kembali maju di Pilkada serentak 2020, sehingga berpeluang untuk terjadinya politik praktis yang melibatkan ASN.

“Dari 270 provinsi dan kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada tahun ini, ada sekitar 230 diantaranya yang petahana kembali maju. Biasanya kalau ada petahana, ada potensi mobilisasi atau penyalahgunaan soal netralitas ASN. Untuk itu, kita mencoba untuk melakukan. pencegahan semaksimal mungkin agar ASN sekali lagi bisa netral,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Abhan juga mengingatkan kepada petahana untuk tidak melakukan intimidasi kepada bawahannya, baik kepala dinas maupun jajarannya.

“Harapan kami harus profesional lah meletakkan mereka dalam melayani publik. Profesional dalam menangani itu,” ucapnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data laporan pengaduan pelangggaran netralitas ASN yang diterima Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada 2018 lalu setidaknya sekitar 597 kasus dengan total ASN yang terlibat sebanyak 985 orang. Sementara pada 2019 terdapat 386 laporan pengaduan dengan total ASN yang terlibat sebanyak 528 orang.

Reporter :

Editor :

Herlin

Daus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI