Tolak Kenaikan BPJS Di Makassar, Ratusan Mahasiswa Seruduk DPRD

Tolak Kenaikan BPJS Di Makassar, Ratusan Mahasiswa Seruduk DPRD
Ratusan Mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, di depan Gedung DPRD Sulsel

KabarMakassar.com--Ratusan massa aksi mengatas namakan dirinya Front Mahasiswa Makassar melakukan unjuk rasa menuntut menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Jumat (20/09).

Dalam aksinya, para mahasiswa membakar ban di depan pintu masuk DPRD Provinsi Sulsel.

Salah satu orator meminta kepada anggota DPRD Sulsel membuat peraturan daerah tentang kesehatan sebagai pengganti BPJS Kesehatan jika iuran tetap dinaikkan.

Massa juga meminta Pemprov Sulsel untuk mendukung aksi mahasiswa dengan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut mereka BPJS Kesehatan tak membawa dampak signifikan bagi golongan bawah. 

“kami menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena ini tidak memberi dampak yang signifikan buat masyarakat kalangan bawah, ini malah membuat masyarakat semakin tercekik, dan tentunya pemerintah daerah harus segera mencarikan solusi untuk pengganti BPJS kesehatan jika iuran tersebut tetap dinaikkan,” tuturnya massa aksi dalam berorasi.

Dari aksi tersebut tampak terlihat tiga orang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Andi Muhammad Irfan AB, Andi Irwandi Natsir, dan Amran Aminullah kemudian mendatang massa aksi kemudian menyampaikan respon positif dari anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan.

Andi Irwandi selaku perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili anggota DPRD Sulsel menenangkan massa dengan mengahampirinya dan menyampaikan dukungan bahwa pihaknya akan senantiasa mendukung teman-teman mahasiswa dalam menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami berjumlah 85 orang anggota DPRD Sulsel juga mendukung aksi yang dilakukan oleh Front Mahasiswa Makassar dan menggugat kepada siapa saja yang berwenang untuk melakukan revisi dan pembubaran BPJS", ungkapnya.

Massa aksi pun menutup aksi unjuk rasa mereka pada sekitar pukul 17.00 dengan memberi waktu selama 3x 24 jam kepada anggota DPRD provinsi sulawesi selatan untuk memanggil Gubernur Sulawesi Selatan beserta BPJS untuk kemudian menolak kenaikan iuran atau menghapuskan BPJS dan biarkan pemerintah daerah mengatur kesehatan masyarakatnya sendiri. 

Para demonstran juga menegaskan akan terus melakukan unjuk rasa jika tuntutannya tidak diperhatikan oleh pemerintah.

"Dengan ini kami memberi waktu selama 3X24 sampai hari senin untuk memanggil Gubernur beserta BPJS untuk kemudian menolak kenaikan iuran atau  membubarkan BPJS saja, jika tidak maka kami akan lakukan aksi kembali,” ujar sang orator.

Penulis : Muh Sabri Syahrir

Editor : Supriadi Maud