NA Bahas Penanganan Banjir Dan Longsor Bersama Guru Besar Pertanian Jepang

NA Bahas Penanganan Banjir Dan Longsor Bersama Guru Besar Pertanian Jepang
Gubernur Sulawesi Selatan, membuka acara Focus Group Disscussion (FGD) Penanganan Banjir dan Longsor bersama Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Kyorin Jepang, Prof. Hiroshi Kubota, di Gedung Rektor Unhas Makassar

KabarMakassar.com-- Gubernur Sulawesi Selatan, membuka acara Focus Group Disscussion (FGD) Penanganan Banjir dan Longsor bersama Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Kyorin Jepang, Prof. Hiroshi Kubota, di Gedung Rektor Unhas Makassar, Jumat (20/09).

FGD ini menghadirkan dua nara sumber sebagai pemantik diskusi, yaitu Prof. Dr. Tetsuya Kubota dari Kyusu University, Jepang dan Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut, M.Si, IPU dari Universitas Hasanuddin. FGD ini juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Kehutanan Unhas yang juga merupakan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP (Prof. Dr. Yusran, S.Hut, M.Si) dan puluhan ahli dari berbagai institusi.

Menurut Nurdin Abdullah,  kegiatan ini sangat penting untuk diikuti dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Terlebih semua yang dilakukan pemerintah Jepang mengenai penanganan banjir dan longsor dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan bukan berdasarkan kira-kira.

"Mereka (Jepang) ini tidak ada satupun kebijakan tanpa melalui riset, kalau kita (Indonesia) ini selalu banyak kira-kiranya," kata Prof. Nurdin Abdullah dalam kesempatan FGD tersebut.

Nurdin melanjutkan, melalui FGD ini menjadi kesempatan bagi seluruh elemen untuk sama-sama menjaga hutan agar terhindar dari banjir dan longsor. Kejadian banjir beberapa tahun terakhir ini disebabkan karena sudah terlalu dangkalnya sungai di Sulsel.

"Mari kita sama-sama menjaga gunung dan air kita. Kenapa banjir itu terjadi karena sungai kita semakin dangkal," kata mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

Dalam pemaparannya mengawali diskusi, Prof. Tetsuya Kubota menjelaskan bagaimana pengalaman Jepang dalam mengatasi bencana alam.

“Di Jepang, bencana alam yang rutin terjadi adalah gempa bumi, badai taifun, longsor, dan banjir. Di Sulawesi Selatan nampaknya yang menjadi perhatian adalah longsor dan banjir. Dari pengalaman kami di Jepang, mitigasi bencana longsor dan banjir sangat dipengaruhi oleh pola penggunaan lahan,” kata Prof. Tetsuya.

Longsor yang terjadi di suatu daerah, besar kemungkinan akan terjadi lagi pada masa mendatang. Untuk itu, harus ada upaya pencegahan serius jika longsor pernah terjadi. Di Jepang, longsor dan banjir umumnya disebabakan oleh curah hujan yang tinggi, yang merupakan kondisi alamiah.

“And even the urbanization has contribution to the cause of flood. I am not sure in Indonesia, particularly in South Sulawesi, weather this people movement also has causing factor,” kata Prof. Tetsuya Kubota.

“Dalam hal mitigasi, kita harus menggabungkan hard dan soft approach. Ada kegiatan lapangan untuk melakukan perbaikan alam, rehabilitasi, revegetasi, dan lainnya. Namun yang tidak kalah penting adalah soft approach, untuk mengedukasi masyarakat,” kata Prof. Tetsuya.

Selanjutnya, pemantik diskusi disampaikan oleh pakar dari Unhas yang merupakan Tim Kajian Banjir Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Syamsu Rijal. Melalui presentasi berjudul “Floding Study and Watershed Rehabilitation Planning of South Sulawesi”, Syamsul Rijal menjelaskan lebih detail langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan terkait ancaman bencana alam, khususnya banjir.

“Kami melakukan studi kebijakan, dengan fokus pada peristiwa banjir besar di Sulawesi Selatan bulan Januari 2019 lalu. Dari situ, kita memperoleh banyak data tentang potensi bencana alam, khususnya banjir, terutama dalam kaitannya dengan lingkungan hidup,” kata Syamsu Rijal mengawali presentasinya.

Kondisi eksisting lingkungan merupakan faktor paling berpengaruh terhadap peristiwa banjir. Kondisi eksisting tersebut mencakup kondisi lingkungan, curah hujan, perubahan tutupan lahan, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, maupun kondisi tampungan air yang sangat terbatas.

“Di Jeneponto, banjir besar yang lalu ditambah faktor permukaan air laut yang naik. Saat itu, tinggi banjir bahkan mencapai sampai 8 meter, karena bersamaan air laut naik. Itu seperti fenomena tsunami yang berasal dari gunung, karena besarnya curah hujan pada waktu bersamaan,” kata Syamsu Rijal.

Penanganan bencana alam, khususnya banjir di Sulawesi Selatan pada akhirnya membutuhkan partisipasi banyak pihak. Pemerintah melalui penerapan good governance, masyarakat melalui literasi dan edukasi bencana, pihak swasta melalui program corporate social responsibility, pihak industri melalui penerapan tata kelola yang berkelanjutan, dan sebagainya.

FGD ini selanjutnya mendengarkan berbagai masukan dari stakeholder yang hadir, baik dari pemerintah daerah, akademisi, dan pihak swasta. Kegiatan ini akan berlangsung hingga pukul 11.30 WITA.

Penulis : Herlin Sadid

Editor : Supriadi Maud