Ratusan APPA SULAPA tentang Hak Angket DPRD Provinsi Sulsel

Ratusan APPA SULAPA tentang Hak Angket DPRD Provinsi Sulsel
Aliansi pendukung Prof. Andalan Sulsel Parasanganta (APPA SULAPA) pagi ini menggelar aksi unjuk rasa. Aksi ini di gelar di Depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

KabarMakassar.com -- Jelang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam ALIANSI pendukung Prof. Andalan Sulsel Parasanganta (APPA SULAPA) pagi ini menggelar aksi unjuk rasa. Aksi ini di gelar di Depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Senin (19/8). 

Aliansi yang dikoordinatori oleh Asdar Akbar S.H ini menganggap 5 indikasi pelanggaran yang dituduhkan kepada NA adalah sebuah kekeliruan dan Tandensius. 

5 indikasi ini antara lain: 
1. Terbitnya SK Wakil Gubernur melantik 193 peiabat di Pemprov Sulawesi Selatan yang mengindikasikan dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulawesi Selatan . 
2. Indikasi KKN dalam mutasi ASN karena Gubernur atau Wagub membawa ASN dari Kabupaten Bantaeng dan Bone. 
3. lndikasi KKN penempatau Peiabat Eselon IV hingga Eselon II 
4. Pencopotan lumras (Kepala Biro Pembangunan) dan Lutfhi Natsir (Kepala lnspektorat). 
5. Penyerapan anggaran rendah.

“jika kelima potret indikasi pelanggaran itu yang dijadikan fokus penyelidikan dengan menggunakan instrumen hak angket, maka sungguh hal itu adalah keliru dan sangat berlebihan serta anggota pansus hak angket DPRD SulSel terkesan mangada-ada saja" tulisnya dalam petisi yang disebar. 

Menurutnya kelima pelanggaran tersebut berada pada ranah hukum administrasi yang seharusnya cukup di sikapi dengan menggunakan instrumen hak interpelasi atau hak bertanya. dalam rangka melakukan upaya korektif terhadap Pemerintah Daerah. Artinya DPRD mempertanyakan kebijakan Gubernur, dan ini lebih sejalan dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasaI 322 UU MD3. 

hak interpelasi dipandang Iebih sejalan dengan spirit serta bangunan yuridis sebagaimana diatur dalam uu MD3 ini, karena secara teoritis sangat linear dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam UUD NRI TAHUN 1945. penggunaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan saat ini sangat sumir dan potensial eksesiv dan destruktif secara cenderung berlebihan. 

Dalam aksi ini aliansi ini menuntut setidaknya 6 hal yang tertera dalam petisinya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu:

1. Melakukan penyelidikan terkait rekayasa surat perintah perjalanan dinas di tubuh DPRD SulSel yang diduga fiktif. 
2.  Melakukan penyelidikan terkait anggaran yang dipergunakan Pansus hak angket DPRD SulSel diduga sebagian tidak berasal dari APBD Sulsel
3.  Melakukan penyelidikan kepada anggota Pansus hak angket DPRD SulSel karena diduga menerima suap selama hak angket berlangsung.
4. Melakukan penyelidikan terhadap 54 anggota DPRD SulSel tidak terpilih lagi terkait dugaan jual beli proyek selama masa kampanye. 
5. Melakukan penyelidikan konspirasi amara Mulawarman. Jumras dan kontraktor terkait dugaan pengaturan pemenang tender proyek dan proyek penunjukan langsung pada masa masih menjlabat. 
7. Melakukan penyelidikan terhadap Kadir Khalid terkait dugaan dua petak ruko milik PERUSDA SulSel yang dipindah tangankan kepihak lain.

Sementara itu Nurdin Abdullah mengaku tidak mengetahui terkait adanya petisi penolakan hak angket ini.
" tanyakan kepada yang bikin petisi, siapa yang punya ide itu, kalau saya sih tidak mengurusi begitu-begitu saya kerja saja" ungkap Gubernur Sulaweai Selatan ini.

Penulis : Herlin Sadid

Editor : Prisatno