Perusda
Bank SUlsel Bar

Kamisan Makassar Kembali Kecam Pelanggaran HAM di Papua

on 12/7/18 Oleh Redaksi
Kamisan Makassar Kembali Kecam Pelanggaran HAM di Papua
Salah satu spanduk tuntutan Aksi Kamisan Makassar di depan Monumen Mandala di Jalan Jendral Sudirman, Kamis 12 Juli 2018.(Foto: KabarMakassar.com)

KabarMakassar.com -- Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar bersama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang tergabung dalam relawan Aksi Kamisan Makassar kembali menggelar Aksi Kamisan Makassar dengan fokus kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di tanah Papua di Depan Monumen Mandala, Jalan Jendral Sudirman, Kamis 12 Juli 2018.

Diketahui, Amnesty International yang baru-baru ini meluncurkan laporan hasil investigasinya terkait pelanggaran HAM di Papua mengungkap setidaknya 95 orang tewas terbunuh yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia di luar hukum (unlawful killings).

Pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun di Provinsi Papua dan Papua Barat (2008-2018) ini menuai simpati relawan Aksi Kamisan Makassar  mengingat pembunuhan yang telah berlangsung lama tanpa adanya penyelesaian jalur hukum telah memakan korban yang mayoritas atau 85 dari total 95 korban adalah Orang Asli Papua (OAP).

"Parahnya, hampir semua pelaku belum pernah diadili lewat sebuah mekanisme hukum yang independen. Dalam laporan berjudul Sudah, Kasi Tinggal Di Mati terungkap bagaimana polisi dan militer menembak mati para aktivis kemerdekaan dan pengunjuk rasa yang melakukan aksi protes damai. Juga terhadap puluhan warga Papua lainnya yang tidak terkait dengan gerakan kemerdekaan hingga meyebabkan seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa," jelas Hendra, salah satu relawan Aksi Kamisan Makassar.

Senada dengan Hendra, salah satu anggota KNPB, Yakob menjelaskan Rabu kemarin, 11 Juli 2018 Papua kembali dilanda duka setelah terjadinya penyerangan yang diduga dilakukan aparat Indonesia di kampung Alguru, Kabupaten Nduga dengan cara melakukan penembakan atau penyerangan lewat udara dengan alasan serangan ditujukan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

"Selain pembunuhan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, kami juga menuntut adanya pengusutan tuntas atas serangan-serangan yang terjadi baru ini di Kabupaten Nduga," jelas Yakob di depan Monumen Mandala yang merupakan tugu pembebasan Irian Barat di Kota Makassar.

Yakob kemudian menuntut agar pemerintah Indonesia untuk menarik dan mengusut tuntas pihak keamanan di Kabupaten Nduga yang dianggap telah melanggar kode etik perang yang membunuh warga sipil.

"Kami menuntut pemerintah untuk menarik dan mengusut tuntas pihak keamanan yang melanggar kode etik perang yang membunuh warga sipipl di Kabupaten Nduga. Serta mengusut tuntas kasus penembakan empat siswa di Enarotali, Paniai tahun 2014 yang hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya," 

Berangkat dari keprihatinan kondisi HAM di Papua, relawan Aksi Kamisan Makassar dan sejumlah elemen perjuangan HAM di Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa tuntutannya di Aksi Kamisan Makassar atau juga dikenal dengan sebutan Aksi Payung Hitam. 

Berikut tuntutan Relawan Aksi Kamisan Makassar pada Kamis, 12 Juli 2018:

1. Turut berduka atas kasus pembunuhan tersebut sekaligus mengecam para pelaku pelanggaran HAM di Tanah Papua.

2. Meminta Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di Papua. Sebab ternyata kasus pelanggaran HAM di Papua masih belum berhenti dan terus terjadi pasca-Jokowi dilantik menjadi presiden tahun 2014.

3. Mendesak Pemerintah Indonesia mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Bumi Papua,  khususnya yang telah membunuh di luar hukum (unlawful killings) terhadap hampir 100 orang di Papua.

4. Kami menilai pijak berwenang Indonesia hampir sepenuhnya gagal untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku. Tak satu pun dari pelaku telah diadili dan dihukum melalui pengadilan independen. Hanya segelintir kasus yang berujung dengan sanksi disiplin atau pelaku diproses melalui pengadilan militer.

5. Kami berpendapat semua pembunuhan di luar hukum adalah melanggar hak untuk hidup yang dilindungi oleh hukum internasional dan Konstitusi Indonesia.

6. Budaya impunitas yang ada pada pasukan keamanan harus dihilangkan, dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan di masa lalu harus diadili melalui mekanisme hukum yang independen.