Aksi Kamisan Makassar: Kecam Pembunuhan Diluar Hukum

Laurensia Maggie Picarima

Aksi Kamisan Makassar: Kecam Pembunuhan Diluar Hukum

KabarMakassar.com --  Aksi Kamisan Makassar yang ke-28 digelar pada Kamis 5 Juli 2018 pukul 15:00-17:00 Wita di depan Monumen Mandala, Jalan Jendral Sudirman Makassar.

Aksi Kamisan ke-28 ini mengecam pembunuhan di luar hukum hampir 100 orang di Papua selama 2010-2018 tanpa akuntabilitas.

Aparat keamanan di Indonesia telah melakukan pembunuhan di luar hukum (unlawful killings) terhadap setidaknya 95 orang dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Mayoritas dari korban tersebut, 85, adalah Orang Asli Papua (OAP).

Parahnya, hampir semua pelaku belum pernah diadili lewat sebuah mekanisme hukum yang independen.

Hal tersebut terungkap berdasarkan  laporan investigasi terbaru yang diluncurkan Amnesty International saat meluncurkan laporan berjudul ‘Sudah, Kasi Tinggal Di Mati’ beberapa hari lalu.

Dalam laporan itu, terungkap bagaimana polisi dan militer menembak mati para aktivis kemerdekaan dan pengunjuk rasa yang melakukan aksi protes damai, serta puluhan warga Papua lainnya yang tidak terkait dengan gerakan kemerdekaan. Termasuk seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa.

Berdasarkan hal itulah kami dari Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) bersama Amnesty Internasional Indonesia dan sejumlah elemen perjuangan HAM di Sulawesi Selatan kembali akan menggelar Aksi Kamisan Makassar atau Aksi Payung Hitam. 

Pada Aksi Kamisan ke-28 ini, kami menyatakan sikap:

1. Turut berduka atas kasus pembunuhan tersebut sekaligus mengecam para pelaku pelanggaran HAM di Tanah Papua.
2. Meminta Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di Papua. Sebab ternyata kasus pelanggaran HAM di Papua masih belum berhenti dan terus terjadi pasca-Jokowi dilantik menjadi presiden tahun 2014.
3. Mendesak Pemerintah Indonesia mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Bumi Papua,  khususnya yang telah membunuh di luar hukum (unlawful killings) terhadap hampir 100 orang di Papua.
4. Kami menilai pijak berwenang Indonesia hampir sepenuhnya gagal untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku. Tak satu pun dari pelaku telah diadili dan dihukum melalui pengadilan independen. Hanya segelintir kasus yang berujung dengan sanksi disiplin atau pelaku diproses melalui pengadilan militer.
5. Kami berpendapat semua pembunuhan di luar hukum adalah melanggar hak untuk hidup yang dilindungi oleh hukum internasional dan Konstitusi Indonesia.
Sudah saatnya untuk melakukan perbaikan — pembunuhan di luar hukum di Papua harus diakhiri.
6. Budaya impunitas yang ada pada pasukan keamanan harus dihilangkan, dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan di masa lalu harus diadili melalui mekanisme hukum yang independen.

Aksi Kamisan berlangsung dengan baik. 

Penulis :

Editor :