Peran Pemprov Sulsel Pantau Pergerakan Suara Pilkada

Peran Pemprov Sulsel Pantau Pergerakan Suara Pilkada

KabarMakassar.com -- Guna memantau hasil hitung suara dari penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuat desk Pilkada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang beroperasi setiap jamnya bahkan seperti pada Jumat tengah malam, 28 Juni 2018.

Sekitar pukul 00.05 Wita terlihat masih terdapat aktivitas kegiatan pemerintahan di ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel dengan 7 orang termasuk Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Hasan Basri Ambarala yang juga merupakan Sekretaris Desk Pilkada Serentak Sulsel 2018 sedang bertugas memantau sekaligus mencatat perolehan suara sementara yang diperoleh dari data Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan (KPUD Sulsel), tayangan berita media nasional dan media lokal yang menayangkan berita perolehan sementara dari penjoblosan pilkada Serentak yang dilaksanakan pada Rabu lalu, 27 Juni 2018.

Hadirnya desk ini di lingkup Pemerintahan Provinsi guna melindungi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya untuk terus dapat mendapatkan informasi komprehensif dengan melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di Sulsel, menginventarisir dan mengantisipasi munculnya permasalahan. 

Desk ini juga melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pilkada secara berjenjang dan melaporkannya rutin setiap hari. 

"Desk ini bekerja dan bertujuan untuk memantau pergerakan suara pasangan calon, terrmasuk isu-isu yang ada," kata Hasan Basri Ambarala. 

Bahkan Ia mengatakan, desk ini mengupdate informasinya dalam hitungan jam. 

"Setiap jam kita melaporkan pergerakan suara," katanya. 

Data yang diperoleh dari data dari desk Pilkada yang ada di daerah, data dari tim Pemantau Pilkada Serentak Kemendagri Sulsel. Kemudian dicocokan dengan data KPU Sulsel. Kemudian, laporan Pilgub disampaikan kepada Mendagri, laporan Pilbup dan Pilwalkot disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur.

Ambarala menyampaikan, desk imi hadir karena tuntutan perundang-undangan, runtut dari Kemendagri ke provinsi hingga kabupateb kota. Walaupun, di Sulsel ada dua daerah yang belum menghadirkan desk ini, yang kemudian diambil alih oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sulsel. 

"Desk Pilkada ini kalau di pusat melekat di Dirjen Otonomi Daerah, kalau di Provinsi di Biro Pemerintahan," jelasnya, sebelum meninggalkan lokasi. 

Desk ini diisi oleh pelaksana OPD yang berkaitan langsung dengan Pilkada selama 24 jam dengan cara bergantian. 

Penulis :

Editor :