Rektor Protes Job Fair, Ini Klarifikasi Kadisnaker

Bursa Tenaga Kerja

Rektor Protes Job Fair, Ini Klarifikasi Kadisnaker

KabarMakassar.com --- Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar akhirnya memberikan klarifikasi terkait adanya protes dari sejumlah peserta pencari kerja dan Rektor UIN Alauddin Makassar dalam pelaksanaan Job Fair 2017 yang digelar di Makassar, Rabu, 13 Desember 2017.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Andi Irwan Bangsawan saat dikonfirmasi crew KabarMakassar.com menegaskan bahwa dalam job fair ini ada sekitar 5.000 peluang kerja yang dimanfaatkan Pemerintah Kota Makassar untuk menekan angka pengangguran di kota ini.

"Dalam artian ribuan peluang kerja yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Makassar yang memang hanya diprioritas khusus warga kota yang domisili di Makassar saja," ujarnya

Dia mengaku syarat utama untuk mendaftar job fair tersebut harus memiliki identitas diri yang berdomisili di Makassar. “Harus KTP Makassar walaupun dia dari daerah lain kalau dia kuliah disini (Kota Makassar) selama 4-5 tahun harus mengambil KTP Makassar dong,” ucapnya.

Mantan Kepala BPM Kota Makassar ini menjelaskan kegiatan Job Fair ini bagian dari program informal Pemkot Makassar dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota ini.

"Data pengangguran yang dirilis BPS ada sekitar 64 ribu orang lebih. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 74 ribu lebih. Itu pun dengan populasi penduduk masih 1,6 juta jiwa. Berbeda dengan sekarang populasi penduduk Makassar capai 1,8 juta jiwa," bebernya,

Sebelumnya sejumlah peserta Job Fair 2017 mengeluhkan prosedur syarat pendaftaran menjadi peserta pencari kerja yang tidak berpihak ke warga yang berdomisili diluar Kota Makassar.

Hal ini seperti dikeluhkan Ardi (24), salah satu peserta job fair ini yang merasa dipersulit dengan syarat yang diajukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Lulusan Universitas Negeri Makassar (UNM) ini protes karena seluruh peserta job fair wajib memiliki kartu kuning atau AK-1 yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Makassar.

“Merasa dipersulit ka’ saya yang orang dari kampung, yang domisilinya bukan di Kota Makassar. Tidak punya Kartu Keluarga dan KTP Makassar sama ji itu toh” kesal Ardi saat ditemui crew KabarMakassar.com di sela-sela kegiatan Job Fair 2017 yang digelar di Makassar hari ini.

Dia mengaku belum mendaftar ataupun menyetor lamaran pekerjaan ke perusahaan yang diinginkan karena terkendala di pengurusan berkas. Hampir sebagian besar perusahaan yang menjadi peserta di bursa kerja itu mewajibkan setiap pelamar memiliki kartu kuning atau AK-1.

Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Musafir Pababari selaku mitra dalam kegiatan tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Rektor Musafir Pababari menegaskan tidak boleh ada batasan yang bisa menghambat seseorang dalam mencari pekerjaan.

“Tidak boleh diskriminatif dalam hal mencari kerja membedakan bahwa ini kulit putih atau kulit hitam, normatifnya tidak boleh ada diskriminasi dalam mencari tenaga kerja,” tegasnya. (*)

Penulis: Sriwati Ilyas

Penulis :

Editor :