Apa Kabar Kartu Indonesia Pintar?

Apa Kabar Kartu Indonesia Pintar?

KabarMakassar.com -- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo dalam bidang pendidikan yang dijanjikan saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Program yang bertujuan menghilangkan hambatan anak usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah ini mempunyai cita-cita melayani bangsa Indonesia melalui akses pelayanan pendidikan yang lebih baik, pencegahan anak putus sekolah, serta mendorong anak yang putus sekolah kembali bersekolah.

Lantas bagaimana kabar program unggulan Presiden yang kerap disapa Jokowi itu?

Perlu diketahui, program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan program pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah (6-21) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelumnya, KIP merupakan penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diberikan sejak akhir 2014. 

Sayangnya, menurut Anggota DPRD Makassar, Shinta Mashita, sistem pemberian KIP sekarang yang dilakukan pada bulan ketiga per tiga bulan ternyata dinilai kurang efektif karena anak penerima bantuan biasanya membutuhkan biaya sekolah pada awal bulan terkhusus persiapan terkait peralatan tulis menulis dan sebagainya.

Perempuan yang kerap disapa Shinta menuturkan kepada Redaksi KabarMakassar.com saat diwawancarai via WhatsApp bahwa pemerintah harus kembali meliihan perbedaan kondisi masyarakat Indonesia terkhusus dalam biaya hidup yang mempengaruhi biaya pendidikan masyarakat.

"Kita berharap agar pemerintah tidak menyamaratakan jumlah bantuan tersebut bagi daerah perkotaan, pedesaan, yang ada diseluruh Indonesia karena biaya hidup tiap daerah pasti berbeda pula," jelas Shinta pada Redaksi KabarMakassar.com, Selasa, 5 Juni 2018.

Shinta menambahkan bahwa seharusnya pendataan yang baik dari pengambil kebijakan merupakan tahap awal untuk memastikan data yang diperoleh akuran agar penerima bantuan tepat sasaran.

"Oleh karena itu harus dievaluasi kriterianya, diperbarui datanya, dan diperbaiki mekanisme penyalurannya supaya menjangkau seluruh masyarakat miskin yang berhak menerima KIP," ungkapnya.

Seperti diketahui, besaran dana KIP untuk SD/MI/diniyah formal ula/SDTK, pondok pesantren, dan kejar paket A/PPS Wajar pendidikan dasar ula sebesar Rp 225 ribu. Sedangkat untuk SMP/MTs/diniyah formal wustha/SMPTK, pondok pesantren, kejar paket B/PPS Wajar dikdas wustha sebesar Rp 375 ribu dan untuk tingkat SMA/SMK/MA/diniyah formal ulya/muadalah/SMTK/SMAK, pondok pesantren, dan kejar paket C/PMU ulya/lembaga pelatihan/kursus sebesar Rp 500 ribu.

Namun, pada 2017, jumlah bantuan naik menjadi Rp 400 ribu untuk tingkat SD/MI, Rp 500 ribu untuk tingkat SMP/MTs, dan Rp 700 ribu bagi tingkat SMA/SMK/MA.

Sasdillah salah seorang siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Bulukumba yang menerima program KIP mengaku bersyukur atas adanya program KIP.

Menurutnya, dengan adanya program KIP dirinya dan keluarga merasa terbantu dalam kelangsungan proses sekolah walau terkadang pembagian dana KIP tidak merata dibuktikan dari terdapatnya siswa yang notabene dari keluarga mampu namun mendapatkan bantuan dana KIP.

"Kami juga merasa kesulitan ketika memerlukan bantuan orang tua saat berurusan dengan bank, semoga pemerintah bisa lebih jeli lagi dalam melihat mekanisme pemberian dana KIP ini, dengan cara terjun langsung melihat di tempat atau sekolah-sekolah," pungkasnya kepada Redaksi KabarMakassar.com pada Senin malam, 4 Juni 2018.

Pencairan hingga tiga bulan tentu sangat menghambat warga miskin terkhusus anak penerima bantuan KIP dalam menjalani proses belajarnya. Problem lain terkait hubungan pengawasan bank dan orang tua juga tidak dapat dibiarkan begitu saja mengingat besarnya peluang orang tua atau wali murid yang dapat menyalahgunakan dana KIP.

[Nur Fadhilah Sophyan]

Penulis :

Editor :