Kabar Makassar

Keluhkan Reklamasi, Puluhan Nelayan Tallo Datangi DPRD

  • Rubrik : Umum
  • Penulis : Muhammad Fajar Nur
  • Terbit : 1 pekan, 4 hari lalu
Keluhkan Reklamasi, Puluhan Nelayan Tallo Datangi DPRD
Suasana kedatangan masyarakat nelayan Tallo ke Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 15 Mei 2018.(Foto: KabarMakassar.com)

KabarMakassar.com -- Sekitar 50 masyarakat Nelayan Tallo yang terdiri dari nelayan laki-laki dan perempuan mengunjungi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) untuk menyampaikan keluh kesah nelayan terhadap proyek Reklamasi Kota Makassar dalam Dialog Masyarakat Nelayan Tallo Bersama Komisi D DPRD Sulsel Terkait Ranperda RZWP3K dan Proyek Pembangunan Makassar New Port (MNP) di Ruang Rapat Komisi D, Gedung DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No.59, Panakkukang, Kota Makassar pada Rabu, 15 Mei 2018.

Dialog bersama ini merupakan hasil koordinasi masyarakat nelayan Tallo bersama Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (SPAM) yang sebelumnya telah memintah NGO tersebut untuk memfasilitasi masyarakat nelayan agar dapat bertemu dengan DPRD guna menyampaikan keluh kesah mereka akibat proyek reklamasi Kota Makassar.

Musdalifah Jamal, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K) yang digencarkan pengesahanya oleh pemerintah merupakan Ranperda yang bermasalah sebab banyaknya temuan pasal yang berpotensi merugikan masyarakat kecil dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Tujuan kami disini bersama masyarakat nelayan Tallo untuk menyampaikan kondisi nelayan yang dirugikan semenjak adanya pembangunan MNP dua tahun lalu. Kita juga akan membahasa kondisi adanya rancangan peratiran daerah yang banya mengandung pasal yang tidak pro pada masyarakat terutama pada masyarakat nelayan dan pesisir terkhusus Kelurahan Cambaya, Buloa, dan Tallo," jelas perempuan yang kerap disapa Ifha.

Ifha menambahkan, kehadiran RZWP3K tidak hanya merugikan masyarakat namun juga terkesan menjadi jalan untuk melegitimasi proyek MNP tanpa melihat kondisi masyarakat nelayan yang mendapatkan kerugian.

"Dulu kami bebas melaut, namun sekarang semakin sulit karena akses sempit dan arus air tidak ada sehingga mematikan habitat laut sejak adanya pembangunan. Dulu kami bisa dapat 300 ribu perhari, sekarang 75 sampai 100 per hari saja sudah untung. Ini sudah belangsung sejak 2 tahun lalu," jelas Sangkala Andi, salah satu nelayan Tallo yang turut hadir dalam dialog yang dibuka oleh Wakil Ketua komisi D DPRD Sulsel pada pukul 10:30 WITA.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Nurhidayati Zainuddin yang membuka dialog bersama masyarakat nelayan Tallo dan SPAM menjelaskan adanya dialog ini merupakan usaha DPRD Sulsel untuk mendengarkan keluhan masyarakat nelayan Tallo dan mendiskusikan hasil pengamatan SPAM akan dampak proyek reklamasi Kota Makassar.

"Kami baru dua bulan di Komisi D, kami juga masih mempelajari situasi terkhusus RZWP3K. Walaupun RZWP3K itu bukan domain kami, tapi domain pansus, namun kita tetap tampung aspirasi masyarakat dan nanti kita usulkan ke pansus,” jelas Nurhidayanti.

Selain Komisi D DPRD Sulsel, dialog bersama masyarakat nelayan Tallo ini juga dihadiri Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulsel Arafah Palu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan Sulkaf S Latief, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Sulsel Syamsuddin Karlos dan Irwan Hamid.

Diskusi yang berjalan cukup lancar di ruang rapat Komisi D DPRD Sulsel lantai 6 ini juga diakhiri dengan komitmen Komisi D DPRD Provinsi Sulsel untuk meninjau kembali dokumen-dokumen proyek seperti Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan.

"Terkait izin untuk ke lapangan, saya rasa kita tidak perlu tunggu izin dari Pelindo, nanti kita langsung turun saja, kecuali untuk eksekusi. Ini juga bukan PR kami, tapi kewajiban kami. Semoga bulan Ramadhan ini bisa bawa berkah bagi masyarakat. Nanti kami bahas keluhan bapak-bapak dan ibu-ibu," ungkap Nurhidayanti.

Perlu diketahui, pelaksanaan Reklamasi pantai di Kota Makassar dilandaskan pada Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar yang akan mereklamasi laut seluas 4.500 Ha. Perda tersebut akan dikuatkan dengan disahkannya Ranperda Sulawesi Selatan RZWP3K yang akan mengalokasi ruang untuk zona Jasa dan Perdagangan yang secara khusus diarahkan untuk mengakomodir rencana dan proyek reklamasi di Sulawesi Selatan sebesar 3.849.98 Ha, khusus di Kota Makassar seluas 3.133.29 Ha yang diperuntukkan untuk mengakomodir proyek reklamasi pesisir dan rencana pembuatan pulau-pulau reklamasi.


Pemprov