BPOM Makassar Gelar FGD Sosialisasi Inpres No. 03 

BPOM Makassar Gelar FGD Sosialisasi Inpres No. 03 

KabarMakassar.com -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) sosialisasi Intruksi Presiden (Inpres) No. 03 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengamanan Obat & Makanan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Jendral Urip Sumohardjo No. 269, Panaikang pada Senin 28 Mei 2018.

Drs. Hanetje Gustaf Kakerissa, Apt selaku Kepala pusat penyidik mengungkapkan pembahasan FGD mengarah kepada persoalan rebranding sebagai bentuk pelayanan pemerintah untuk masyarakat.

"Di FGD ini persoalan rebranding itu lebih mengarah ke pelayanan, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya perizinan untuk izin-izin itu tidaklah sulit selama itu masih sesuai ketentuan dan kami berhak memberikan edukasi mengenai apa-apa yang belum mereka ketahui yang memberikan pengembangan, memberikan sebuah pembaharuan di benak konsumen, investor, dan pesaing," ungkap Hanetje Gustaf.

Putu Sumardiama selaku Kabid Wasdalin Balai besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu (KPIM) juga menyampaikan pendapatnya di FGD terkhusus menyoroti keluhan pelaku UKM terkait masalah pengurusan surat ijin khususnya industri kecil menengah yang mengharuskan adanya kerjasama dari kementrian yang harus dilaksanakan.

"Dari segi pengadaan dan kegiatan sepertinya kurang digaungkan penyampaian hasil kegiatan ini harusnya di publish lagi ,agar masyarakat juga tahu bahwa ada yang namanya inpres No. 03 tahun 2017 seperti bagaimna mengubah perilaku untuk mengkonsumsi ikan yang memang layak dikonsumsi," ungkapnya.

UKM ini merupakan penopang ekonomi paling kuat di indonesia, untuk itu BPOM memberikan edukasi, dengam berbagai cara yaitu memfasilitasi mereka bertemu langsung agar pihak BPOM dapat melihat permasalahan dan menampung keluhan para masyarakat pelaku UKM.

Lain halnya terkait masalah kelanjutan kasus temuan ikan berformalin di daerah seperti di Palopo dan Toraja Utara, menurut Kepala pusat penyidikan Drs. Hanetje Gustaf Kakerissa sampai saat ini pihaknya masih belum mendapatkan informasi.

"Untuk mencegah penyebaran hoax, kami dari BPOM selalu mengawasi penawaran iklan-iklan di media online, untuk penawaran yang bersifat hoax kami meminta vendor untuk menutup, jika tidak mereka tutup kami akan laporkan ke Kominfo," jelas Hanatje Gustaf.

Terkait dengan pelaksanaan inpres No 03 ini  adalah sebagai pelengakap dari inpres No 1, dimana cakupannya diharapkan semoga dapat bersinergi dgn inpres No 1.

[Nur Fadhilah Sophyan]

Penulis :

Editor :