Perusda
Bank SUlsel Bar

Bappeda : Angka Kemiskinan di Makassar Capai 4,59%

on 13/4/18 Oleh Lina Budi Astuti
Bappeda : Angka Kemiskinan di Makassar Capai 4,59%
Rapat Koordinasi Kemiskinan Pemerintah Kota Makassar di ruang Rapat Sipakale'bi, Kantor Walikota Makassar. Jumat, 13 April 2018. (Sumber foto: Lina Budi Astuti)

KabarMakassar.com, Makassar-- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar memperkenalkan Basis Data terpadu kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar di ruang Rapat Sipakale'bi, Kantor Walikota Makassar. Jumat, 13 April 2018.

Kepala Bappeda, A. Khadijah Iriani  mengatakan, Basis Data Terpadu merupakan program perlindungan sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yaitu sebuah sistem untuk perencanaan program dan mengindentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan. 

"Basis data terpadu, kalau tidak ada basis data terpadu mau gimana program kemiskinan bisa berjalan, dasarnya dari mana untuk diberikan kepada orang miskin," ujar Khadijah. 

Basis Data Terpadu diyakini dapat lebih baik dalam mendata warga miskin yang ada di Kota Makassar ini, sehingga tidak ada lagi data salah terkait kemiskinan.

"Jadi dalam basis data terpadu benar-benar orang miskin yang disurvei bukan yang rentang miskin, 4,59 persen itu termasuk rentang miskin di dalamnya itu dari survei BPS," tambahnya.

Dalam Basis Data Terpadu menyajikan data warga miskin secara detail, sehingga nantinya akan meminimalisir pemalsuan data warga miskin. 

Selain itu, rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk mengimbau para OPD untuk menggunakan Basis Data Terpadu dalam acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing.

"Kalau tidak menggunakan basis data terpadu dianggap sasaran tidak tepat. Jadi kita mengimbau semua OPD terkait program penanggulangan kemiskinan harus menggunakan basis data terpadu," tambahnya.

Hal ini digunakan untuk menghilangkan kemungkinan kecurangan yang mungkin dilakukan beberapa oknum yang memanfaatkan program untuk warga miskin demi kepentingan pribadinya. 

"Keluhannya begitu masih banyak yang tidak tepat, misalnya dari 100 orang yang diundang, mungkin orang miskinnya cuma 50 yang sisanya mungkin rentang miskin atau tidak miskin," katanya.

Angka kemiskinan di Makassar sendiri untuk tahun ini mencapai angka 4,59%. Menurut keterangan A. Khadijah Iriani Kota Makassar sendiri berada di urutan 23 dari 515 Kabupaten / Kota yang memiliki angka kemiskinan rendah.

"Untuk kota Makassar kita urutan ke 23 dari 515 kabupaten kota di Indonesia, terendah kemiskinan," jelasnya.

Pemerintah Kota Makassar mempersiapkan angka penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2019 mendatang hingga 8,01 %. Hal ini dilakukan dengan pembuatan rogram respect warga miskin. 

"Target penanggulangan kemiskinan kita sampai tahun 2019 berada di 8,01 persen kita sekarang berada di 4,59 persen artinya apa sasaran program kita on the track, berada dijalan yang benar," pungkasnya.

Terkait Basis Data Terpadu tugas Dinas Sosial sendiri memverifikasi data terpadu warga miskin yang dikirim dari pemerintah pusat  dan melaporkan kembali ke pusat data real yang telah terverifikasi.