Kabar Makassar

Panwaslu Makassar: Yang Dilakukan KPU itu Ilegal

Sengketa Pilkada Kota Makassar

  • Penulis : Redaksi
  • Terbit : 18.05.2018 - 10:12
  • Sekitar : Terbit 18/5/18
Panwaslu Makassar: Yang Dilakukan KPU itu Ilegal
Dua orang polisi saat mengawasi simpatisan DIAmi yang membakar ban di depan Kantor KPU Kota Makassar saat menunggu putusan KPU Minggu, 13 Mei 2018.(Foto: KabarMakassar.com)

KabarMakassar.com --  Menanggapi pilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar yang memutuskan tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung dalam menyikapi putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018 memicu geram Panwaslu Kota Makassar.

KPU Kota Makassar menunjukkan ketegasan sikapnya setelah membacakan putusan KPU setelah rapat Pleno di Kantor KPU Makassar. Putusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

Menurut KPU Kota Makassar, putusan Panwas Kota Makassar atas Objek Sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018  dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. 

Menanggapi itu, Humas Panwaslu Kota Makassar turut angkat bicara akan ketegasan sikap KPU Kota MAkassar yang dianggap Cacat Hukum. Humas Panwaslu Kota Makassar Muhammad Maulana mengatakan penetapan Pansangan Calon (Paslon) dengan SK 64 batal demi hukum yang dimaknai, perintah putusan majelis pemeriksa dalam penyelesaian sengketa Panwaslu adalah untuk menerbitkan SK penetapan terbaru yang berdasar hukum dan mengakomodir paslon yang memenuhi syarat.

"Jika KPU tidak menerbitkan SK baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka praksis saat ini belum ada pasangan calon untuk Pilkada Makassar. jika KPU Kota Makassar tetap berpedoman terhadap penetapan SK 64 tentu perbuatan KPU adalah ilegal" ungkap Maulana saat diwawancarai pada Kamis, 17 Mei 2018.

Lanjut Maulana, tindakan KPU Kota Makassar yang mengabaikan putusan Panwaslu, dengan tidak menerbitkan SK penetapan terbaru adalah perbuatan melawan hukum yang tidak hanya mengarah ke pelanggaran etik, tetapi juga mengarah pada perbuatan pidana.

"Dalam waktu dekat pimpinan Panwaslu akan menggelar pleno menentukan sarana dan tindakan hukum yang akan dilakukan panwaslu menangani pelanggaran KPU tersebut," tutupnya.

Perlu diketahui, Panwaslu Kota Makassar telah menerima gugatan Pasangan Calon yang identik dengan warna orange untuk membatalkan putusan KPU setelah mendiskualifikasikan Danny Pomanto dan Indira (DIAmi) sebagai peserta Pilkada Makassar 2018 pada Minggu lalu, 13 Mei 2018.

[Ardhy]